PALU – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkumham Sulteng gelar Apel Pagi Rutin, senin (16/01). Kegiatan Apel Pagi merupakan salah satu agenda rutin yang wajib diikuti oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor Wilayah setiap hari Senin sebagai bentuk kedisiplinan pegawai.

Apel pagi tersebut turut dihadiri Kepala Divisi Administrasi, Raymond J.H Takasenseran, Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM, Max Wambrauw, Kadiv Imigrasi, Syamsul Efendi Sitorus, para pejabat Eselon III dan IV serta seluruh pegawai Kantor Wilayah.

“Dengan semangat ditahun 2023 ini tingkat kehadiran dalam apel pagi sudah semakin baik, kemudian pada hari ini kita akan mengadakan Evaluasi terkait dengan tarja, karna ini menjadi acuan kegiatan kita didalam setahun, kemudian jika ada kendala mohon disampaikan kepada Pimti,” ujar Kakanwil membuka arahannya.

“saya ingatkan Kembali tarja Kakanwil ada 39, dan semuanya ada di Kepala Divisi dan rekan – rekan semua. Jadi tolong tidak ada yang seperti tahun lalu ada yang tidak 100 persen. Bulan ini awal kita semua dalam memulai, Kemudian mengenai pakaian dinas, kami himbau kepada jajaran agar melakukan input mandiri pada link yang tertera di surat edaran sekjen, saya harapkan pada minggu ini sudah terupload semua” sambung Kakanwil.

Selain itu kakanwil menyampaikan jika ada kegiatan virtual Zoom Meeting harus diikuti dengan serius dan jangan sampai membuat citra negatif pada kantor wilayah. Tidak lupa Ia mengingatkan jajaran agar senantiasa memperbaharui data – data pribadi pada aplikasi Simpeg serta memperbaharui laporan kekayaan melalui LHKPN maupun LHKASN atau Seraya yang akan dilaunching pada hari ini.

“Mari Kita bersama bergandeng tangan, Wujudkan Kanwil Kemenkumham Sulteng Semakin PASTI” Tegas Kakanwil menutup Arahannya. (HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG)

@kemenkumhamri
@argap.situngkir

#kemenkumhamsulteng
#kumhampasti

PALU – Jumat (13/01), Bidang HAM Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia (Yankum) Kanwil Kemenkumham Sulteng gelar Rapat Persiapan Kegiatan Triwulan I. Dilaksanakan pada ruang Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, hadir dalam kegiatan tersebut Kadiv Yankum, Max Wambrauw, Kepala Bidang HAM, Mangatas Nadeak dan seluruh staff Bidang HAM.

Memimpin jalannya rapat, Kadiv Yankum menyampaikan bahwa “Sesuai dengan bunyi pasal 71 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM bahwa pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia. Tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM adalah mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan HAM (P5 HAM),” Ungkap Max membuka rapat.

“Rapat Internal ini merupakan momentum untuk menguatkan tali silaturahmi jajaran. Selain itu harus dicanangkan kalender kerja, apa saja yang di kerjakan ditahun ini utamanya Triwulan pertama ini,” Sambung Max.

Selain itu Kabid HAM menyampaikan kegiatan pelayanan publik berbasis HAM (P2HAM) akan lebih ditingkatkan lagi guna mewujudkan kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat. “Selain berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan penerima layanan, juga harus berpedoman pada prinsip-prinsip HAM,” ungkap Nadeak. (HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG)

@kemenkumhamri
@argap.situngkir
#kemenkumhamsulteng
#kumhampasti

PALU – Jumat (13/01), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkumham Sulteng) menggelar pengukuran mandiri pengadaan pakaian dinas baru. Kegiatan tersebut diikuti langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulteng, Budi Argap Situngkir, Kadiv Administasi, Raymond J.H Takasenseran, para Pimti, serta seluruh pegawai Kantor Wilayah.

Pakaian Dinas adalah pakaian dan kelengkapan yang harus dimiliki dan digunakan oleh setiap Pegawai dalam melaksanakan tugas. Di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), pakaian dinas merupakan salah satu penanda identitas dan wibawa Aparatur Sipil Negara, sehingga penggunaannya perlu diatur secara lengkap guna menciptakan keseragaman dan ketertiban.

Bertempat di Bangsal Garuda Kanwil Kemenkumham Sulteng, Pengukuran dimulai dari Kakanwil Kemenkumham Sulteng, Budi Argap Situngkir, dan kemudian dilanjutkan dengan pengukuran pegawai yang lain. Pengukuran tersebut dipusatkan di Kantor Wilayah sehingga ASN dilingkungan Kantor Wilayah tidak perlu melakukan pengukuran diluar kantor. Selain itu, pengukuran dilakukan sesuai dengan surat edaran dan panduan video dari Sekretariat Jenderal. (HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG)

@kemenkumhamri
@argap.situngkir
#kemenkumhamsulteng
#kumhampasti

PALU – Bidang Hukum Divisi Pelayanan Hukum dan HAM melaksanakan rapat Persiapan Kegiatan Triwulan I bertempat di ruang Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Turut hadir Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Sulteng, Max Wambrauw, Kepala Bidang Hukum, I Putu Dharmayasa, dan seluruh staff Bidang Hukum. Kamis, (12/01)

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM yang dalam arahannya beliau menegaskan kegiatan harus tetap berjalan sesuai dengan jadwal rencana kinerja walaupun terdapat kendala pada Target Kinerja yang harus dipenuhi.

“Terkait anggaran operator harus selalu berkoordinasi dengan bendahara dan terus memantau perkembangan terkini sehingga pertanggungjawaban pada setiap kegiatan Bidang Hukum pada Triwulan I terlaksana dengan baik”, ungkap Max Wambrauw.

I Putu Dharmayasa dalam kesempatan tersebut memaparkan Rencana Kinerja pada Bidang Hukum Triwulan I, baik untuk kegiatan pada Ditjen PP (Peraturan Perundang-undangan) maupun BPHN (Bidang Pembinaan Hukum Nasional). Beliau juga mengingatkan untuk selalu melakukan harmonisasi dan komunikasi yang baik dalam semua kegiatan yang akan dilakukan sehingga tercapai hasil yang maksimal. (HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG)