Palu — Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tengah mengikuti kegiatan sosialisasi PermenPAN-RB Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) yang diselenggarakan secara daring melalui ZOOM pada Kamis, 12 Desember 2025. Kegiatan tersebut berpusat di Biro Sumber Daya Manusia dan Kepatuhan Hukum (BSK Hukum) dan diikuti oleh seluruh jajaran pengelola pengaduan di lingkungan Kementerian Hukum.

Dalam pemaparannya, narasumber memaparkan hasil kajian evaluasi pengelolaan pengaduan yang menunjukkan capaian positif dalam implementasi SP4N-LAPOR!. Penguatan pemanfaatan teknologi, konsistensi pelaporan, serta penerapan prinsip cepat, mudah, dan transparan telah meningkatkan nilai implementasi dengan rentang 4,2 sampai 4,7. Temuan tersebut mencerminkan dominasi skor “sangat setuju” pada hampir seluruh indikator yang dievaluasi.

Namun di balik capaian tersebut, kegiatan juga mengidentifikasi sejumlah hambatan struktural dan teknis yang menjadi tantangan bagi lembaga. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan fitur aplikasi, mekanisme auto-close yang belum optimal, variasi kompetensi SDM pengelola, beban kerja antar-unit yang tidak merata, serta koordinasi lintas-unit yang masih berjalan manual. Perubahan regulasi dari PermenPAN-RB Nomor 62 Tahun 2018 ke PermenPAN-RB Nomor 5 Tahun 2025 turut menuntut penyelarasan kebijakan internal dan mekanisme pengelolaan pengaduan.

Dalam analisis berdasarkan indikator William N. Dunn, ditemukan bahwa efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan mekanisme tindak lanjut laporan masih perlu diperkuat. Kendala teknis seperti keterlambatan notifikasi, ketidaktersediaan PIC khusus di beberapa unit, dan kurangnya pemanfaatan dashboard menjadi perhatian utama yang harus segera dibenahi. Ombudsman RI turut menekankan urgensi integrasi pengelolaan pengaduan, pemanfaatan data sebagai dasar kebijakan, serta koordinasi yang lebih kuat melalui jaringan focal point. Integrasi SP4N-LAPOR! dan SIMPeL Ombudsman juga menegaskan pentingnya responsivitas dalam penanganan laporan masyarakat.

Kakanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, dalam keterangannya menegaskan bahwa penguatan pengelolaan pengaduan merupakan aspek penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Sosialisasi ini menjadi langkah strategis bagi kami dalam memastikan seluruh unit memahami regulasi baru dan mampu meningkatkan kualitas layanan berbasis pengaduan masyarakat,” ujarnya.

Rakhmat Renaldy juga menerangkan bahwa Kanwil berkomitmen untuk melakukan penyesuaian kebijakan internal.

“Kami akan memperkuat peran PIC, memaksimalkan monitoring dashboard, dan memperbaiki mekanisme tindak lanjut agar setiap laporan masyarakat dapat diselesaikan lebih cepat, transparan, dan akuntabel,” tambahnya.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan seluruh unit kerja, termasuk Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah, mampu memperbaiki tata kelola pengelolaan pengaduan secara menyeluruh. Selain itu, diperlukan langkah konkret seperti penguatan SDM, optimalisasi dokumentasi digital, dan modernisasi infrastruktur layanan untuk mendukung implementasi PermenPAN-RB Nomor 5 Tahun 2025 dengan lebih maksimal.

HUMAS KEMENKUM SULTENG

Jakarta (11 Desember 2025)— Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, resmi dinyatakan lulus Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan LXV pada Upacara Pelepasan yang digelar di Auditorium Prof. Agus Dwiyanto, Gedung A LAN RI Veteran.

PKN Tingkat I merupakan pendidikan tertinggi dalam jenjang pengembangan kompetensi kepemimpinan bagi pejabat struktural di Indonesia, yang berfokus pada pembentukan Kepemimpinan Kolaboratif. Kelulusan ini menandai keberhasilan Rakhmat Renaldy dalam menyelesaikan seluruh rangkaian pembelajaran, uji kompetensi, serta implementasi Proyek Perubahan Kepemimpinan Kolaboratif yang berdampak nyata bagi instansi dan masyarakat.

Dalam momentum tersebut, Rakhmat Renaldy menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama proses pelatihan, termasuk kepada Menteri Hukum RI, pimpinan LAN RI, jajaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum serta jajaran Kanwil Kemenkum Sulteng yang turut memastikan kelancaran program kerja strategis selama beliau mengikuti diklat.

“PKN Tingkat I bukan hanya tentang peningkatan kapasitas, tetapi tentang komitmen untuk memberikan dampak yang lebih besar bagi pelayanan publik, regulasi, dan tata kelola pemerintahan. Amanah ini akan saya jalankan dengan penuh integritas dan tanggung jawab bagi kemajuan Kemenkum dan masyarakat Sulawesi Tengah,” ujar Rakhmat Renaldy.

Keberhasilan ini juga memperkuat langkah Kanwil Kemenkum Sulteng dalam mengimplementasikan program-program prioritas, terutama terkait reformasi layanan hukum yang lebih modern, adaptif, dan berorientasi pada kebermanfaatan publik.

Melalui kelulusan PKN Tingkat I ini, Kanwil Kemenkum Sulteng menegaskan komitmen untuk terus bergerak, berubah, dan memberikan dampak nyata sebagai bagian dari transformasi birokrasi nasional.

HUMAS KANWIL KEMENKUM SULTENG

Banggai — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) menindaklanjuti upaya penguatan layanan kekayaan intelektual melalui pembahasan pengembangan merek kolektif, optimalisasi fungsi Agen Layanan KI, dan peningkatan kapasitas MPIG Banggai dalam pertemuan bersama Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) pada 11 Desember 2025.

BRIDA Banggai menyampaikan kesiapan untuk memperkuat kolaborasi teknis, termasuk pendataan produk koperasi, fasilitasi pendaftaran merek kolektif, serta optimalisasi layanan perlindungan KI berbasis komunitas. Kanwil juga mendorong langkah simultan agar perlindungan KI dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, dan terintegrasi.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, Dalam keterangannya menegaskan bahwa merek kolektif adalah instrumen strategis menaikkan daya saing koperasi dan UMKM.
“Dengan merek kolektif, produk Banggai akan memiliki identitas hukum yang kuat dan nilai tambah ekonomi yang lebih besar. Ini harus menjadi gerakan bersama,” jelasnya.

Rakhmat Renaldy juga menekankan pentingnya keberlanjutan program Agen Layanan KI.
“Agen Layanan KI telah membuktikan dampak besar bagi Banggai. Ke depannya, kami akan memperluas pendampingan agar semakin banyak produk lokal yang terlindungi dan siap bersaing,” ungkapnya.

Upaya ini memperkuat komitmen Kanwil untuk menghadirkan layanan KI yang inklusif, adaptif, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

HUMAS KEMENKUM SULTENG

Banggai — Penguatan nilai ekonomi produk-potensi unggulan Kabupaten Banggai menjadi salah satu fokus utama dalam pertemuan antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) dan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Banggai pada Kamis, 11 Desember 2025. Pembahasan mencakup strategi peningkatan kualitas serta percepatan perlindungan Indikasi Geografis (IG) pada sejumlah produk daerah.

Produk IG yang menjadi highlight antara lain Tenun Nambo, Kelapa Babasal, Salak Pondoh Raya, serta usulan percepatan pendaftaran IG untuk Durian Asahan, Durian Nambo, dan Kopi Nambo. Selain perlindungan IG, pertemuan juga membahas dorongan pendaftaran merek kolektif bagi seluruh Koperasi Merah Putih dan seluruh turunan produk IG.

Dalam keterangannya, Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap produk unggulan daerah.
“Produk IG tidak hanya melindungi reputasi daerah, tetapi juga membuka peluang ekonomi yang jauh lebih besar. Perlindungan IG adalah investasi jangka panjang bagi masyarakat,” tegasnya.

Rakhmat Renaldy juga menyoroti perlunya peningkatan kapasitas MPIG Banggai.
“MPIG harus menjadi motor penggerak. Penguatan kelembagaan dan pendaftaran turunan IG wajib segera dilakukan agar produk Banggai naik kelas secara ekonomi dan hukum,” tambahnya.

Sinergi Kanwil dan BRIDA Banggai diharapkan mampu mengakselerasi pengakuan nasional dan internasional terhadap produk Banggai.

HUMAS KEMENKUM SULTENG

PALU - Keberhasilan Kabupaten Banggai meraih Innovative Government Award (IGA) 2025 menjadi salah satu bukti kuat efektivitas kolaborasi antara Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng). Kunjungan Kanwil ke BRIDA pada Kamis (11/12/2025) mempertegas bahwa layanan KI berperan besar dalam mendorong percepatan inovasi daerah.

Dipimpin Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Sopian, tim Kanwil Kemenkum Sulteng membawa laporan capaian bahwa layanan KI melalui Agen Layanan Kekayaan Intelektual di Banggai telah menghasilkan ribuan perlindungan kekayaan intelektual, termasuk Hak Cipta, Merek, Desain Industri, hingga Indikasi Geografis. BRIDA Banggai menyampaikan apresiasi mendalam kepada Kanwil Kemenkum Sulteng atas kontribusi tersebut.

Agen layanan KI menjadi pintu masuk bagi masyarakat, UMKM, koperasi, dan inovator lokal untuk memperoleh perlindungan hukum atas karya dan inovasi mereka. Keberadaan layanan ini membuat Banggai menjadi salah satu daerah dengan pertumbuhan permohonan KI terbesar di Sulawesi Tengah.

Capaian tersebut kemudian menjadi nilai tambah yang mendorong Banggai masuk dalam kategori pemerintah daerah inovatif nasional pada IGA 2025. BRIDA menilai bahwa perlindungan KI merupakan aspek strategis dalam menjaga keberlanjutan inovasi dan meningkatkan daya saing daerah.

Rakhmat Renaldy, Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, dalam keterangannya menyebut bahwa pihaknya terus mendorong agar setiap inovasi yang dihasilkan oleh setiap inivator daerah dapat terkindungi secara baik.

Hal itu juga, kata dia, disambut dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Banggai, khususnya Brida yang memberikan alokasi anggaran khusus bagi masyarakatnya.

“Inovasi tanpa perlindungan KI tidak akan memberi nilai maksimal bagi masyarakat. Kami bangga Banggai menjadi salah satu daerah yang paling progresif dalam memanfaatkan layanan KI. Capaian IGA 2025 adalah bukti bahwa pemberdayaan KI dapat mendorong kemajuan daerah secara signifikan,” tandas Rakhmat Renaldy.

HUMAS KEMENKUM SULTENG