Palu – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng), Rakhmat Renaldy, A.Md.IP., S.H., M.H., kembali dilantik sebagai anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) Sulawesi Tengah untuk masa jabatan 2025–2028. Prosesi pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), Widodo, secara virtual meeting, pada Kamis (30/10/2025).

Bertempat di Ruang Garuda Kanwil Kemenkum Sulteng, pelantikan turut diikuti oleh empat anggota MKNW lainnya dari unsur pemerintah, notaris, kepolisian, dan akademisi, yakni Nur Ainun, A.Md.IP., S.Sos., M.Si, Irwan Del Cano, S.H., Jao Yuliana, S.H., serta Dr. Awaluddin, S.H., S.E., M.H.

Pelantikan tersebut turut disaksikan oleh berbagai unsur kementerian/lembaga dan mitra kerja strategis, seperti Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, unsur akademisi, dan para notaris di wilayah Sulawesi Tengah.

Dalam arahannya, Dirjen AHU, Widodo, menegaskan pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas MKNW. “Saya kembali mengingatkan agar Majelis Kehormatan Notaris Wilayah selalu mengedepankan profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, dan objektivitas. Jaga marwah lembaga ini, dan berikan kontribusi nyata dalam pembangunan bangsa dan negara,” tegas Widodo.

Sementara itu, Kakanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menyampaikan rasa syukur dan komitmennya untuk terus memperkuat peran MKNW dalam menjaga kehormatan profesi notaris di daerah. “Pelantikan ini bukan sekadar amanah administratif, tetapi juga tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa profesi notaris di Sulawesi Tengah dijalankan dengan etika, kejujuran, dan integritas tinggi,” ujar Rakhmat.

Rakhmat Renaldy menambahkan, kehadiran berbagai unsur aparat negara dalam komposisi MKNW menjadi nilai tambah bagi optimalisasi fungsi pengawasan dan penegakan etika profesi notaris. “Sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, dan notaris sendiri menjadi fondasi penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan berintegritas. Saya berharap MKNW periode ini dapat bekerja lebih optimal dan responsif terhadap dinamika pelayanan hukum di masyarakat,” tuturnya.

Dengan pelantikan ini, MKNW Sulawesi Tengah diharapkan dapat terus berperan aktif dalam membina dan mengawasi pelaksanaan jabatan notaris, memastikan setiap tindakan notaris tetap sejalan dengan ketentuan hukum, kode etik, dan prinsip pelayanan publik yang berkeadilan.

HUMAS KEMENKUM SULTENG

Palu — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) kembali melaksanakan Rapat Fasilitasi Harmonisasi terhadap sejumlah rancangan regulasi dari Pemerintah Kabupaten Buol, Kamis (30/10), di Aula Kebangsaan Kanwil Kemenkum Sulteng.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan pembinaan hukum, Sopian, dan menjadi langkah penting dalam memastikan keselarasan antara kebijakan daerah dengan sistem hukum nasional, terutama di bidang pengawasan, pengelolaan keuangan, dan penanggulangan kemiskinan daerah.

Rapat diikuti oleh tim dari Pemerintah Kabupaten Buol selaku pemrakarsa bersama tim perancang peraturan perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sulteng. Pembahasan kali ini mencakup lima rancangan sekaligus, yakni Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol; Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa; serta tiga rancangan peraturan bupati yang meliputi Kebijakan dan Sistem Akuntansi UPT RSUD Mokoyurli, Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025–2029, dan Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah.

Dalam sambutannya, Sopian menyampaikan bahwa proses harmonisasi merupakan tahapan strategis dalam pembentukan regulasi daerah agar setiap aturan yang lahir memiliki kekuatan hukum yang pasti dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan Kanwil Kemenkum Sulteng untuk mewujudkan produk hukum yang tidak hanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan sosial dan ekonomi daerah.

Melalui fasilitasi ini, Kanwil Kemenkum Sulteng berupaya memastikan bahwa setiap rancangan regulasi tidak hanya sesuai secara formil dan materiil dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan pembangunan serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Seluruh tim teknis menelaah secara rinci substansi dan struktur norma dari setiap rancangan agar memiliki dasar hukum yang kuat dan mudah diterapkan di lapangan.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, dalam keterangannya menegaskan bahwa harmonisasi regulasi adalah tahapan fundamental dalam memastikan arah kebijakan hukum daerah tetap berada dalam koridor nasional.

“Melalui harmonisasi, kita tidak hanya mengoreksi aspek hukum, tetapi juga memperkuat kualitas kebijakan publik yang akan langsung dirasakan masyarakat. Regulasi yang baik harus menjadi alat yang mempermudah, bukan menghambat, jalannya pemerintahan dan pelayanan publik,” ujarnya.

Rakhmat Renaldy dalam keterangannya juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan instansi pembina hukum dalam penyusunan setiap regulasi daerah.

“Kami terus mendorong agar setiap pemerintah daerah di Sulawesi Tengah memperkuat koordinasi sejak tahap perancangan. Semakin awal harmonisasi dilakukan, semakin kuat pula landasan hukum yang akan mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan daerah,” tambahnya.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sulteng menunjukkan perannya sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam menciptakan regulasi yang berdaya guna, jelas, dan selaras dengan sistem hukum nasional. Hasil harmonisasi diharapkan menjadi acuan yang kokoh bagi Pemerintah Kabupaten Buol dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

HUMAS KEMENKUM SULTENG

Palu — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) melalui Bidang Hukum menyelenggarakan Rapat Fasilitasi Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Poso tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan, pada Kamis (30/10) di Aula Kebangsaan, Kanwil Kemenkum Sulteng.

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Kabupaten Poso selaku pemrakarsa bersama tim perancang peraturan perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sulteng. Pembahasan berjalan secara dinamis dan produktif, dengan fokus pada penyelarasan norma dan substansi hukum agar rancangan peraturan bupati tersebut sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta mampu menjawab kebutuhan sosial masyarakat daerah.

Ranperbup TJSL ini menjadi instrumen penting dalam mengatur peran dan tanggung jawab dunia usaha terhadap pembangunan sosial di Kabupaten Poso. Melalui pengaturan yang jelas mengenai pembentukan Tim Fasilitasi TJSL, Forum TJSL, serta tata cara pemberian penghargaan kepada perusahaan yang aktif dalam kegiatan sosial dan lingkungan, pemerintah daerah diharapkan memiliki landasan hukum yang kuat untuk mengarahkan pelaksanaan program TJSL secara terukur dan berkelanjutan.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, Dalam keterangannya menegaskan bahwa harmonisasi ini bukan sekadar proses administratif, melainkan langkah strategis dalam memastikan kebijakan daerah sejalan dengan arah pembangunan hukum nasional.

“Tanggung jawab sosial perusahaan adalah bentuk nyata dari kolaborasi antara dunia usaha dan pemerintah daerah. Melalui harmonisasi ini, kita memastikan agar setiap kebijakan yang lahir memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Rakhmat Renaldy dalam keterangannya menambahkan bahwa Kanwil Kemenkum Sulteng akan terus berperan aktif dalam mendukung pemerintah daerah menyusun regulasi yang berdampak langsung bagi kesejahteraan publik.

“Kami mendorong agar pelaksanaan TJSL di Kabupaten Poso tidak hanya berorientasi pada citra perusahaan, tetapi juga benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan kelestarian lingkungan. Regulasi yang baik adalah pondasi bagi kemitraan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan,” tuturnya.

Dengan fasilitasi harmonisasi ini, Kanwil Kemenkum Sulteng menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam pembentukan regulasi yang progresif, solutif, dan berpihak pada masyarakat. Hasil pembahasan Ranperbup TJSL Kabupaten Poso diharapkan dapat memperkuat tata kelola tanggung jawab sosial perusahaan yang terarah serta mendukung visi pembangunan berkelanjutan di wilayah Sulawesi Tengah.

HUMAS KEMENKUM SULTENG

Palu, 30 Oktober 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah mengikuti kegiatan Seminar Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang diselenggarakan oleh Biro Hubungan Kerja Sama (Hukerma) Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, Kamis (30/10).

Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid, di mana Kanwil Kemenkum Sulteng turut berpartisipasi melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Kantor Wilayah, bersama seluruh kantor wilayah di Indonesia dan unit utama di lingkungan Kementerian Hukum.

Seminar tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalitas SDM pengelola PPID dalam mewujudkan tata kelola informasi publik yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

PPID memiliki peran penting dalam memberikan layanan informasi yang cepat, tepat, dan berkualitas, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, dalam keterangannya menyampaikan bahwa penguatan kompetensi PPID menjadi langkah penting dalam membangun citra positif dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

“Transparansi informasi publik adalah salah satu pilar utama pemerintahan yang baik. Melalui seminar ini, diharapkan seluruh pengelola PPID dapat meningkatkan profesionalitas dan konsistensi dalam memberikan layanan informasi yang akurat dan mudah diakses masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Rakhmat Renaldy menerangkan bahwa keberadaan PPID yang kompeten bukan hanya sebagai pemenuhan regulasi, tetapi juga bentuk komitmen Kementerian Hukum dalam menciptakan birokrasi yang terbuka dan partisipatif.

“Kami mendorong seluruh ASN di lingkungan Kemenkum Sulteng untuk memahami peran PPID secara menyeluruh, karena keterbukaan informasi bukan hanya tanggung jawab satu unit, melainkan budaya organisasi yang harus dijaga bersama,” tambahnya.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sulteng menegaskan dukungannya terhadap penguatan sistem informasi publik yang transparan dan modern, serta berkomitmen mewujudkan layanan informasi hukum yang dapat diakses oleh masyarakat luas secara cepat, akurat, dan terpercaya.

HUMAS KEMENKUM SULTENG

Palu — Dalam upaya memperkuat sinkronisasi antara kebijakan pembangunan daerah dan peraturan perundang-undangan nasional, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) menyelenggarakan Rapat Fasilitasi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Donggala tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Tahun 2025–2040, pada Rabu (29/10) di Aula Kebangsaan Kanwil Kemenkum Sulteng.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari permohonan Pemerintah Kabupaten Donggala yang disampaikan melalui Sekretaris Daerah, dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap muatan dalam Ranperda tersebut telah selaras dengan prinsip hukum dan kebijakan nasional, terutama dalam pengembangan sektor kepariwisataan berkelanjutan di wilayah pesisir dan kepulauan.

Dalam forum tersebut, tim perancang peraturan perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sulteng melakukan pembahasan mendalam terhadap substansi rancangan regulasi, mencermati aspek kesesuaian norma, hierarki, serta potensi keterkaitan antar sektor. Kehadiran para pemangku kepentingan dari Pemerintah Kabupaten Donggala menjadi ruang dialog penting untuk menyesuaikan arah kebijakan daerah dengan regulasi pusat.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, dalam keterangannya menyampaikan bahwa harmonisasi merupakan langkah krusial untuk memastikan efektivitas pelaksanaan kebijakan daerah.

“Rencana induk kepariwisataan ini bukan sekadar dokumen perencanaan, tetapi merupakan arah strategis pembangunan daerah. Karena itu, keselarasan dengan aturan hukum nasional menjadi kunci agar implementasinya tidak menimbulkan benturan hukum di kemudian hari,” ujarnya.

Lebih lanjut, Rakhmat Renaldy dalam keterangannya menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan tata kelola kepariwisataan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Kami berharap regulasi ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga menjaga nilai budaya dan kelestarian lingkungan. Harmonisasi hukum menjadi jembatan agar pembangunan pariwisata Donggala berjalan dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan,” tambahnya.

Melalui fasilitasi harmonisasi ini, Kanwil Kemenkum Sulteng terus berperan aktif sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memastikan setiap rancangan peraturan memiliki kekuatan hukum yang kuat, jelas, dan aplikatif. Dengan demikian, hasil akhir dari proses ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang kokoh bagi kemajuan sektor pariwisata Kabupaten Donggala hingga tahun 2040.

HUMAS KEMENKUM SULTENG