Palu – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, menerima kunjungan Branch Manager Bank Mandiri Cabang Dewi Sartika, Intan Rakhmannisa, dalam rangka membahas peningkatan kerja sama di bidang perbankan. Pertemuan yang berlangsung di Ruangan Kerja Kakanwil, Rabu, (5/2/2025), ini membahas berbagai aspek layanan perbankan yang dapat mendukung operasional dan kesejahteraan pegawai, serta memperkuat sinergi dalam aspek pelayanan publik.

Dalam pertemuan tersebut, Rakhmat Renaldy yang didampingi Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Muhammad Wahab Marawali menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin antara Kanwil Kemenkum Sulteng dan Bank Mandiri selama ini. “Kami menyambut baik inisiatif peningkatan kerja sama ini. Sinergi antara Kemenkum dan sektor perbankan sangat penting, terutama dalam hal pengelolaan keuangan, layanan perbankan bagi pegawai, serta potensi dukungan terhadap layanan publik yang kami selenggarakan,” ujar Rakhmat Renaldy.

Intan juga menyampaikan berbagai program dan produk perbankan yang dapat dimanfaatkan oleh pegawai di lingkungan Kemenkum Sulteng, termasuk fasilitas layanan perbankan digital, kemudahan akses pembiayaan, serta solusi transaksi keuangan yang lebih efisien. Selain itu, dibahas pula kemungkinan kolaborasi dalam edukasi keuangan bagi pegawai guna meningkatkan literasi finansial dan kesejahteraan ekonomi.

Kunjungan ini menjadi langkah awal dalam memperkuat hubungan kelembagaan antara Kemenkum Sulteng dan Bank Mandiri. Dengan adanya kerja sama yang lebih erat, diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi pegawai serta mendukung peningkatan kualitas layanan publik di lingkungan Kemenkum Sulteng.

HUMAS KEMENKUM SULTENG

Tolitoli – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) berperan aktif dalam proses harmonisasi dua rancangan peraturan daerah di Kabupaten Tolitoli. Kegiatan yang berlangsung hari ini bertujuan untuk memastikan aturan yang disusun selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta mencerminkan prinsip keadilan, efektivitas, dan kepastian hukum. Rabu, (5/2/2025).

Kegiatan ini mengharmonisasikan Rancangan Peraturan Bupati Tolitoli tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, dan Penundaan Pembayaran Pajak Daerah, serta Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas.

Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, yang didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Sopian, serta turut dihadiri oleh Asisten I Pemkab Toli-Toli, Mukti bersama para organisasi perangkat daerah lainnya.

Dalam sambutannya, Rakhmat Renaldy menyampaikan bahwa tugas Kementerian Hukum sangat strategis dalam memastikan peraturan yang disusun memenuhi prinsip keadilan, tidak diskriminatif, serta memperhatikan hak asasi manusia.

“Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018 yang mengamanatkan kantor wilayah untuk memfasilitasi perancangan produk hukum daerah serta mengembangkan budaya hukum melalui penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum,” terangnya.

Lebih lanjut, diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memperkuat peran Kantor Wilayah dalam pengharmonisasian peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. UU ini juga membawa beberapa penyempurnaan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, seperti:
1. Penambahan metode omnibus;
2. Perbaikan teknis persetujuan bersama antara DPR dan Presiden sebelum pengesahan dan pengundangan;
3. Pembentukan peraturan perundang-undangan secara elektronik;
4. Perubahan sistem pendukung dari peneliti menjadi pejabat fungsional terkait;
5. Penyempurnaan teknik penyusunan naskah akademik; serta
6. Perbaikan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

“Pengharmonisasian ini bertujuan menciptakan peraturan daerah yang harmonis, efektif, dan efisien, serta bermanfaat bagi masyarakat. Prosesnya mengacu pada 10 dimensi harmonisasi, termasuk dimensi Pancasila, UUD 1945, asas hukum, hukum adat, serta teknik penyusunan,” jelas Rakhmat Renaldy.

Di akhir sambutannya, Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng berharap hasil harmonisasi ini dapat mewujudkan peraturan yang berkualitas dan tidak bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi. “Semoga kita semua diberi kekuatan untuk terus berkontribusi dalam pembangunan hukum yang lebih baik di Sulawesi Tengah,” tutupnya.

Dengan adanya harmonisasi ini, diharapkan kebijakan yang dihasilkan mampu memberikan kepastian hukum serta kemudahan bagi masyarakat dan pemerintah daerah dalam penerapannya.

HUMAS KEMENKUM SULTENG

Palu – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, bersama jajaran melakukan audiensi dengan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah. Dalam kesempatan ini, Rakhmat Renaldy didampingi oleh Kepala Divisi P3H, Sopian, Kepala Divisi Yankum, Nur Ainun, serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Muhammad Wahab Marawali. Selasa, (04/02/25).

Audiensi yang berlangsung di kantor Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah ini diterima langsung oleh Kepala Pengadilan Tinggi Sulteng, Nirwana. Pertemuan ini bertujuan untuk mempererat hubungan kerja antara Kemenkum dan Pengadilan Tinggi Sulteng, serta membahas berbagai hal terkait peningkatan kualitas pelayanan hukum dan penegakan keadilan di wilayah Sulawesi Tengah.

Dalam audiensi tersebut, berbagai isu strategis terkait pembenahan sistem hukum dan kerja sama antar instansi dibahas secara konstruktif. Kedua belah pihak berharap kolaborasi yang terjalin dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat serta mempercepat reformasi birokrasi di sektor hukum.

Kakanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, dalam kesempatan itu menyampaikan, "Kami berharap dengan audiensi ini, sinergitas antara Kemenkum dan Pengadilan Tinggi Sulteng akan semakin erat. Kolaborasi yang baik antar lembaga ini sangat penting dalam mendukung proses penegakan hukum yang lebih transparan dan akuntabel, serta memberikan pelayanan hukum yang lebih baik kepada masyarakat. Kami berkomitmen untuk terus mendukung upaya reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik."

Sebagai bentuk kebersamaan, audiensi ditutup dengan foto bersama antara jajaran Kemenkum Sulteng dan Pengadilan Tinggi Sulteng.

HUMAS KANWIL KEMENKUM SULTENG

Palu – Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afianta, secara resmi membuka kegiatan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024 Tingkat Kantor Wilayah. Kegiatan ini diikuti secara virtual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Sulawesi Tengah (Sulteng), yang dihadiri oleh Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, Kepala Divisi Yankum, Nur Ainun, pejabat dari Kanwil Ditjen Pas dan Ditjen Imigrasi Sulteng, Kepala Bagian TU dan Umum, Muhammad Wahab Marawali serta para pengelola Keuangan dan BMN Kanwil.

Dalam sambutannya, Nico Afianta mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan ini dan berharap agar kegiatan yang berlangsung selama tiga hari ke depan dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Ia menekankan pentingnya menjaga tata kelola administrasi, keuangan, dan aset negara yang baik, terutama di tengah perubahan besar yang dihadapi Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2024, yaitu pemisahan fungsi kementerian menjadi tiga entitas yang mandiri.

Sekjen Kemenkum tersebut juga mengingatkan bahwa setiap satuan kerja, termasuk di Kanwil Kemenkum Sulteng, harus menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024 dapat dikonsolidasikan dengan benar dan tepat waktu.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menyampaikan komitmennya untuk mengikuti kegiatan ini dengan serius. Ia mengungkapkan, "Kegiatan rekonsiliasi ini sangat penting bagi kami di Kanwil Kemenkum Sulteng, khususnya dalam memastikan keandalan dan akurasi data laporan keuangan dan BMN. Kami akan bekerja keras untuk menyelesaikan tugas ini dengan sebaik-baiknya, agar proses transisi yang sedang berlangsung berjalan lancar dan tidak mengganggu kualitas tata kelola keuangan dan aset negara di wilayah kami."

Rakhmat Renaldy juga menambahkan, "Kami berkomitmen untuk mendukung pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, serta memastikan bahwa seluruh data yang kami laporkan valid dan terintegrasi dengan baik. Kami berharap, dengan kolaborasi yang solid antara pusat dan wilayah, Kementerian Hukum dan HAM dapat mempertahankan opini WTP yang ke-16 dari BPK RI."

Kegiatan rekonsiliasi ini diharapkan menjadi momentum untuk memeriksa dan memperbaiki kesalahan serta ketidaksesuaian dalam data laporan keuangan dan BMN. Nico juga memberikan arahan agar seluruh peserta kegiatan, baik yang hadir secara langsung maupun virtual, mengikuti kegiatan dengan serius dan memastikan setiap data yang dilaporkan valid dan terintegrasi dengan baik.

Nico menutup sambutannya dengan apresiasi kepada semua pihak yang terus bekerja keras untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan BMN, meskipun tengah menghadapi tantangan besar akibat perubahan organisasi. Ia berharap kegiatan ini dapat mendukung kelancaran proses transisi dan likuidasi aset, serta membantu Kementerian Hukum dan HAM mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-16 dari BPK RI.

Dengan semangat yang tinggi, Nico Afianta resmi membuka kegiatan tersebut dan mengajak seluruh peserta untuk bekerja dengan penuh komitmen demi mencapai tujuan bersama, yakni tercapainya pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

HUMAS KANWIL KEMENKUM SULTENG

Palu – Kanwil Kemenkum Sulteng turut serta dalam pelaksanaan Teknikal Meeting yang membahas Penyampaian Usulan Rencana Kegiatan (Tarja) Program Kekayaan Intelektual (KI) di wilayah untuk tahun 2025. Legiatan yang berlangsung secara virtual ini diikuti oleh Kepala Bidang Kekayaan Intelektual, Aida Julpa, serta staf Bagian KI Kanwil Kemenkum Sulteng. (04/02/2025)

Kegiatan ini dibuka oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI), Razilu. Dalam sambutannya, Razilu mengungkapkan tantangan besar yang tengah dihadapi, terutama dalam masa transisi dan efisiensi anggaran. "Saat ini, kita berada dalam masa transisi dan menghadapi tantangan efisiensi anggaran, yang tentu memerlukan kerja sama serta komitmen yang lebih kuat. Oleh karena itu, saya berharap semangat, dedikasi, serta sinergi antara jajaran pimpinan dan pelaksana di kantor wilayah dapat terus terjaga,"

Sementara itu, Kakanwil Kemenkum Sulteng, melalui pernyataannya, menegaskan komitmen Kanwil Kemenkum Sulteng dalam mendukung kinerja Program KI. "Kami senantiasa berproses dalam mendukung kinerja program KI di Kanwil Kemenkum Sulteng, yang mencakup enam target kinerja, dalam rangka mewujudkan asta cita pemerintahan Presiden RI 2024-2029. Bidang KI memiliki peran strategis dalam klaster agenda pembangunan supremasi hukum," ujar Rakhmat Reynaldi.

Rakhmat Reynaldi, juga menyampaikan pentingnya kolaborasi antar instansi untuk memperkuat implementasi program KI di Sulawesi Tengah. "Melalui forum ini, kami berharap dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kebutuhan dan prioritas dalam pengelolaan KI di wilayah kami. Rencana kegiatan yang akan kami usulkan akan difokuskan pada upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual serta penguatan kapasitas SDM di sektor ini," ungkap Kakanwil

Tehnical Meeting ini menjadi sarana strategis bagi Kanwil Kemenkum Sulteng untuk menyelaraskan program-program yang akan dijalankan pada tahun 2025, dengan tetap memperhatikan kekhususan dan kebutuhan di daerah masing-masing. Para peserta diharapkan dapat menyusun usulan yang lebih terfokus dan berdampak maksimal bagi pengembangan dan perlindungan KI di Indonesia.

HUMAS KANWIL KEMENKUM SULTENG