Palu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) melalui Divisi Pelayanan Hukum terus memperkuat komitmen menghadirkan layanan hukum yang lebih dekat, mudah diakses, dan bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan koordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sigi, yang berlangsung pada Kamis (2/10/2025) di Ruang Rapat DPMPTSP Sigi.

Kegiatan tersebut menjadi langkah awal dalam rangka pembentukan Agensi Layanan SATU NUSA AHU (Administrasi Hukum Umum) di Kabupaten Sigi. Inovasi ini dirancang sebagai strategi penguatan layanan hukum berbasis sinergi multi-stakeholder, guna memperluas jangkauan pelayanan publik sekaligus mendukung terciptanya kepastian hukum di daerah.

Dalam kesempatan itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Nur Ainun, memaparkan tugas dan fungsi divisi, termasuk Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual serta Bidang Administrasi Hukum Umum (AHU). Ia juga menjelaskan rancangan proyek perubahan berupa penguatan layanan AHU melalui pembentukan Agensi Layanan SATU NUSA AHU, yang akan dilaksanakan bersama mitra pemerintah daerah.

Salah satu hasil penting dari koordinasi ini adalah adanya kesepakatan dengan Kepala DPMPTSP Kabupaten Sigi untuk menunjuk seorang pegawai yang akan bertugas sebagai Petugas Agensi Layanan SATU NUSA AHU, yang penetapannya akan dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) resmi. Selain itu, kegiatan juga diisi dengan sosialisasi terkait layanan Perseroan Terbatas (PT) Perorangan dan Apostille, sehingga pegawai DPMPTSP dapat lebih memahami mekanisme layanan yang akan diberikan kepada masyarakat.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Sigi menyampaikan dukungan penuh terhadap implementasi proyek perubahan ini, serta berharap sinergi antara pemerintah daerah dan Kanwil Kemenkum Sulteng dapat terus berlanjut demi peningkatan pelayanan publik.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, Dalam keterangannya memberikan apresiasi atas langkah kolaboratif ini.

“Pembentukan Agensi Layanan SATU NUSA AHU di Kabupaten Sigi adalah bentuk nyata dari semangat menghadirkan layanan hukum yang lebih dekat dengan masyarakat. Kami ingin masyarakat di daerah tidak lagi terkendala akses, karena layanan sudah tersedia di instansi terdekat yang bersinergi dengan Kemenkum,” tegasnya.

Lebih lanjut, Rakhmat Renaldy dalam keterangannya menambahkan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh inovasi semata, tetapi juga oleh kuatnya kolaborasi lintas instansi.

“Kami berharap dukungan dari semua pihak, baik pemerintah daerah maupun stakeholder lainnya, agar layanan hukum yang diberikan benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Sinergi adalah kunci utama,” ujar Rakhmat Renaldy.

Dengan adanya koordinasi ini, Kanwil Kemenkum Sulteng menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan hukum yang transparan, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, khususnya di Kabupaten Sigi dan wilayah sekitarnya.

HUMAS KEMENKUM SULTENG

Palu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung penyusunan regulasi daerah yang berkualitas dan selaras dengan ketentuan hukum nasional.

Hal ini diwujudkan melalui kegiatan fasilitasi harmonisasi terhadap tiga Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Kabupaten Parigi Moutong yang digelar pada Kamis (2/10/2025) di Aula Kebangsaan Kanwil Kemenkum Sulteng.

Agenda harmonisasi kali ini membahas Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Perbup Nomor 19 Tahun 2024 mengenai Pemberian Jasa Medik pada RSUD dan Puskesmas, Analisis Standar Belanja serta Standar Harga Satuan dan/atau Standar Teknis, serta Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Ahli dan Tenaga Alih Daya di lingkungan Pemerintah Daerah.

Proses fasilitasi diikuti oleh jajaran perancang peraturan perundang-undangan Kanwil bersama tim hukum Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, dengan melibatkan pejabat terkait dari instansi pemrakarsa.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, dalam keterangannya menegaskan bahwa harmonisasi bukan hanya sekadar forum teknis, melainkan bentuk tanggung jawab bersama dalam menciptakan regulasi yang berkeadilan.

"Kami ingin memastikan setiap rancangan yang lahir tidak hanya sesuai dengan norma hukum nasional, tetapi juga benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di daerah. Dengan begitu, regulasi dapat menjadi instrumen pembangunan, bukan sekadar dokumen administratif," ujar Rakhmat.

Lebih lanjut, Rakhmat Renaldy dalam keterangannya juga menekankan pentingnya konsistensi antara kebijakan daerah dan kerangka hukum yang berlaku secara nasional. Menurutnya, keselarasan tersebut akan memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.

"Kita harus melihat regulasi sebagai pondasi untuk memperkuat pelayanan publik dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sinergi antara Kanwil dan pemerintah daerah sangat penting agar setiap produk hukum yang dihasilkan benar-benar implementatif," tambahnya.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sulteng menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi pemerintah daerah dalam proses perumusan kebijakan, sekaligus memastikan harmonisasi peraturan berjalan sesuai arah pembangunan nasional.

HUMAS KEMENKUM SULTENG

Palu, 2 Oktober 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Tengah menggelar kegiatan Fasilitasi Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati (Perbup) Banggai Kepulauan pada Kamis (2/10) bertempat di Aula Kebangsaan Kanwil Kemenkum Sulteng.

Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan yang terkait langsung dengan substansi rancangan peraturan dimaksud. Harmonisasi dilakukan untuk memastikan setiap rancangan peraturan bupati sesuai dengan prinsip peraturan perundang-undangan, selaras dengan regulasi di atasnya, serta dapat diimplementasikan secara efektif di daerah.

Adapun lima rancangan peraturan bupati yang difasilitasi dalam kegiatan ini, yaitu:

1. Standar Perpustakaan

2. Koleksi Perpustakaan

3. Penyelenggaraan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

4. Dokumen Strategis Sanitasi Kabupaten Tahun 2025–2029

5. Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Perangkat Daerah

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menerangkan bahwa harmonisasi merupakan tahap penting dalam proses pembentukan produk hukum daerah agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

“Harmonisasi ini bukan hanya soal kepastian hukum, tetapi juga untuk memastikan regulasi yang lahir mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan dapat dilaksanakan secara efektif oleh pemerintah daerah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Rakhmat Renaldy menerangkan bahwa keterlibatan lintas sektor dari Pemkab Banggai Kepulauan menunjukkan komitmen kuat dalam menghadirkan regulasi yang berkualitas.

“Kami mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan yang serius dalam menyiapkan rancangan peraturan ini. Dengan sinergi yang baik, aturan yang dihasilkan diharapkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat luas,” tambahnya.

Melalui fasilitasi harmonisasi ini, Kanwil Kemenkum Sulteng berkomitmen untuk terus mendukung pemerintah daerah dalam menyusun regulasi yang responsif, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.

HUMAS KEMENKUM SULTENG

Palu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) resmi mengikuti kegiatan Serah Terima Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024 yang digelar secara daring oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum melalui zoom meeting  pada Rabu (1/10/2025).

Kegiatan ini menjadi momen penting dalam penempatan 327 PPPK penuh waktu dan 346 PPPK paruh waktu yang akan memperkuat kebutuhan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Hukum. Serah terima ini sekaligus menandai komitmen pemerintah dalam menghadirkan aparatur yang profesional, berintegritas, serta mampu mendukung pelayanan publik yang lebih optimal

Dari Kanwil Kemenkum Sulteng, kegiatan ini diikuti oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Muhammad Wahab Marawali, bersama Abraham Hariyanto, serta para PPPK Kanwil yang baru diserahterimakan. Kehadiran ini menjadi wujud kesiapan Kanwil Sulteng dalam mendukung penguatan SDM aparatur yang profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap dinamika pelayanan publik.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, Dalam keterangannya menegaskan bahwa serah terima PPPK bukan sekadar agenda administratif, melainkan langkah strategis untuk memperkuat kualitas layanan publik di daerah.

“Hari ini menjadi tonggak penting bagi Kanwil Kemenkum Sulteng dengan hadirnya para PPPK baru. Kami menyambut mereka dengan penuh optimisme, karena kehadiran mereka akan membawa energi dan semangat baru dalam memperkuat layanan publik di Sulawesi Tengah,” ujar Rakhmat.

Lebih lanjut, Rakhmat Renaldy dalam keterangannya juga menekankan bahwa para PPPK harus mampu beradaptasi sekaligus menunjukkan komitmen dalam mengabdi pada masyarakat.

“Kami berharap rekan-rekan PPPK dapat segera berperan aktif, menjaga integritas, dan berkontribusi nyata. Dengan kebersamaan dan loyalitas, Kanwil Kemenkum Sulteng akan semakin solid serta mampu mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, dan transparan bagi masyarakat,” tambahnya.

Dengan serah terima ini, Kanwil Kemenkum Sulteng optimis bahwa keberadaan PPPK baru akan memperkuat kinerja organisasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

HUMAS KEMENKUM SULTENG

Palu (01/10/2025) – Sulawesi Tengah menorehkan langkah penting dalam sejarah layanan hukum di daerah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) sepakat mengintegrasikan layanan hukum yang lebih cepat, mudah, dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Komitmen ini diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepakatan tentang Pembinaan dan Pengembangan Layanan Hukum serta Peningkatan Kesadaran Hukum, yang ditandatangani langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, H. Anwar Hafid, dan Pelaksana Harian Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Sopian, di ruang kerja gubernur, Selasa (01/10/2025).

Nota kesepakatan ini mencakup sejumlah program prioritas yang akan diperkuat di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Mulai dari pembinaan hukum masyarakat, penyusunan produk hukum daerah yang berkualitas, penguatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), hingga peningkatan layanan kekayaan intelektual yang saat ini semakin dibutuhkan oleh pelaku usaha dan kreator lokal di Sulteng.

Namun, perhatian utama masyarakat tertuju pada dua program strategis yang disebut sebagai terobosan: “Ana Banua Posbankum” dan “Layanan Satu Nusa AHU”.
• Ana Banua Posbankum adalah program akselerasi bantuan hukum dengan menghadirkan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa dan kelurahan di Sulawesi Tengah. Selama ini, akses bantuan hukum gratis masih lebih banyak terpusat di kota besar. Kehadiran Posbankum di desa akan menjembatani masyarakat kurang mampu agar tetap memperoleh perlindungan hukum yang adil.
• Layanan Satu Nusa AHU menghadirkan integrasi layanan administrasi hukum umum melalui sinergi multi-agensi. Program ini memungkinkan masyarakat maupun pelaku usaha mengurus kebutuhan hukum seperti pendirian yayasan, perkumpulan, atau pencatatan lainnya dalam satu pintu yang terhubung digital.

Dalam sambutannya, Gubernur H. Anwar Hafid menegaskan bahwa layanan hukum adalah hak dasar setiap warga negara yang tidak boleh dibatasi oleh jarak dan biaya. “Kesepakatan ini adalah wujud nyata kehadiran negara. Dengan Ana Banua Posbankum, masyarakat desa dan kelurahan bisa mendapatkan bantuan hukum tanpa harus ke kota besar. Sementara dengan Satu Nusa AHU, birokrasi yang rumit dapat dipangkas sehingga masyarakat mendapatkan kepastian hukum yang lebih cepat,” tegas Anwar.

Ia juga menekankan bahwa program ini bukan sekadar formalitas, melainkan strategi nyata yang harus segera diimplementasikan di seluruh kabupaten dan kota. Untuk itu, gubernur langsung mengeluarkan Surat Edaran yang mewajibkan seluruh pemerintah daerah menindaklanjuti program tersebut.

“Saya tidak ingin hanya berhenti pada penandatanganan nota kesepakatan. Ini harus dilaksanakan. Karena bagi saya, keadilan adalah hak rakyat yang harus dipenuhi pemerintah,” tambahnya.

Sementara itu, Sopian, Pelaksana Harian Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng yang menandatangani nota kesepakatan, menilai bahwa program ini akan menjadi motor penggerak dalam memperluas jangkauan layanan hukum.

“Dengan Ana Banua Posbankum, tidak ada lagi alasan masyarakat tidak mendapat akses bantuan hukum. Dan melalui Satu Nusa AHU, kita bisa menghadirkan layanan administrasi hukum terpadu yang jauh lebih sederhana. Layanan hukum kini lebih dekat, lebih mudah, dan lebih pasti,” jelas Sopian.

Ia juga menegaskan bahwa Kanwil Kemenkum Sulteng siap mendampingi pemerintah daerah dalam implementasi program, baik melalui penyuluh hukum, fasilitasi teknis, maupun monitoring secara berkelanjutan.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, secara terpisah, turut memberikan pernyataan terkait terobosan ini. Menurutnya, layanan hukum yang inklusif akan membangun kepercayaan publik dan memperkuat budaya hukum di tengah masyarakat.

“Hukum tidak boleh berhenti di atas kertas. Hukum harus hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Terobosan ini adalah langkah maju yang akan membawa Sulawesi Tengah menjadi salah satu provinsi terdepan dalam pembangunan budaya hukum. Dengan layanan hukum yang berkualitas, investasi akan meningkat, pariwisata akan berkembang, dan masyarakat akan semakin terlindungi,” tutur Rakhmat Renaldy.

Implementasi program ini juga menandai perubahan paradigma layanan hukum di Sulteng. Jika sebelumnya layanan hukum identik dengan prosedur yang rumit, maka melalui integrasi baru ini masyarakat tidak hanya dilayani, tetapi juga diberdayakan.

Posbankum desa/kelurahan akan menjadi pusat edukasi hukum, sementara Satu Nusa AHU akan menjadi contoh bagaimana digitalisasi dapat mempercepat pelayanan publik. Harapannya, masyarakat semakin sadar akan pentingnya hukum dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.

Keberhasilan program ini tentu membutuhkan dukungan semua pihak, tidak hanya pemerintah provinsi dan Kanwil Kemenkum Sulteng, tetapi juga kabupaten/kota, aparat desa/kelurahan, organisasi bantuan hukum, hingga dunia usaha.

Dalam waktu dekat, Kanwil Kemenkum Sulteng akan menyiapkan mekanisme teknis pelaksanaan bersama Pemprov Sulteng. Penyuluh hukum akan dikerahkan untuk mendampingi desa dan kelurahan, sementara sosialisasi Satu Nusa AHU akan dilakukan secara masif agar masyarakat segera memanfaatkan layanan tersebut.

Dengan adanya dua program unggulan ini, Sulawesi Tengah diharapkan mampu menjadi pionir dalam penyelenggaraan layanan hukum berbasis masyarakat dan teknologi.

“Ini bukan sekadar layanan hukum biasa, melainkan investasi jangka panjang dalam membangun masyarakat yang adil, cerdas, dan berbudaya hukum,” pungkas Rakhmat Renaldy.

Kesepakatan ini telah diperkuat melalui Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah yang mewajibkan seluruh kabupaten/kota segera menindaklanjuti implementasi program. Dengan demikian, terobosan ini akan segera menyentuh seluruh wilayah Sulawesi Tengah, menghadirkan layanan hukum yang cepat, merata, dan berpihak kepada rakyat.

HUMAS KEMENKUM SULTENG
Cq. Ketua Tim Kerja Protokol dan Humas
Muhammad Arifandi
(+62 853-9515-4616)