Palu, 23 Februari 2026 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah menerima kunjungan konsultasi dari Pemerintah Desa Ampibabo terkait layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan serta mekanisme pelaporan layanan Posbankum. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah pada Senin (23/2).

Konsultasi ini dilaksanakan dalam rangka memastikan penyelenggaraan Posbankum di tingkat desa berjalan sesuai dengan ketentuan serta mampu memberikan akses keadilan bagi masyarakat. Dalam pertemuan tersebut dibahas mekanisme operasional Posbankum Desa, tata cara pemberian layanan konsultasi dan pendampingan hukum, hingga prosedur administrasi dan pelaporan layanan yang harus dilakukan secara tertib dan akuntabel.

Selain itu, dijelaskan pula pentingnya dokumentasi layanan sebagai bentuk pertanggungjawaban serta bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan bantuan hukum di tingkat desa. Pelaporan yang tepat dan sistematis dinilai menjadi instrumen penting dalam mengukur efektivitas layanan Posbankum sekaligus mendukung pembinaan berkelanjutan oleh Kantor Wilayah.

Melalui konsultasi ini, Desa Ampibabo memperoleh pemahaman teknis terkait pengelolaan Posbankum, mulai dari pencatatan perkara, klasifikasi layanan, hingga mekanisme pelaporan berkala. Hal ini diharapkan mampu memperkuat peran desa sebagai garda terdepan dalam memberikan akses bantuan hukum kepada masyarakat.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, menegaskan bahwa Posbankum Desa memiliki peran strategis dalam mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat.

“Posbankum Desa merupakan instrumen penting dalam memastikan masyarakat mendapatkan akses keadilan secara mudah, cepat, dan tanpa diskriminasi,” ujarnya.

Rakhmat Renaldy juga menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pelaksanaan layanan.

“Pelaporan yang tertib dan transparan menjadi kunci dalam menjaga kualitas layanan Posbankum serta memastikan keberlanjutan program bantuan hukum di desa,” tambahnya.

Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah berkomitmen untuk terus memberikan pendampingan dan pembinaan kepada desa-desa dalam pengelolaan Posbankum. Diharapkan melalui sinergi ini, akses bantuan hukum bagi masyarakat di wilayah Sulawesi Tengah semakin luas dan merata.

HUMAS KEMENKUM SULTENG

Palu — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) mengikuti kegiatan Evaluasi dan Penyempurnaan Standar Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi Kementerian Hukum secara virtual melalui Zoom Meeting, pada 23 hingga 28 Februari 2026 (23/2).

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas surat Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Nomor SEK.1-OT.02.01-136 tanggal 18 Februari 2026 tentang Penyeragaman Standar Pelayanan Publik di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum.

Rapat yang berlangsung pukul 08.00 hingga 15.00 WIB tersebut diikuti oleh para Kepala Divisi, Pejabat Administrator, serta jajaran yang membidangi pelayanan publik pada masing-masing divisi di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulteng.

Evaluasi ini bertujuan untuk menyelaraskan standar pelayanan di seluruh Kantor Wilayah agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip reformasi birokrasi, serta kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Selain itu, forum ini menjadi ruang diskusi untuk mengidentifikasi kendala implementasi di lapangan serta menyempurnakan indikator pelayanan agar lebih terukur, transparan, dan akuntabel.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, Dalam keterangannya menegaskan bahwa penyeragaman standar pelayanan merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas layanan publik.

“Standar pelayanan yang jelas dan seragam menjadi fondasi utama dalam memberikan kepastian, kemudahan, dan kepuasan kepada masyarakat,” ujarnya.

Rakhmat Renaldy turut menekankan pentingnya komitmen seluruh jajaran dalam menjaga kualitas pelayanan.

“Kami mendorong seluruh unit layanan untuk terus melakukan evaluasi dan inovasi agar pelayanan yang diberikan semakin responsif, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” tambahnya.

Melalui partisipasi aktif dalam kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sulteng kembali menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pelayanan publik yang prima, transparan, dan berintegritas di Sulawesi Tengah.

HUMAS KANWIL KEMENKUM SULTENG

Palu — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) menerima mahasiswa magang sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi antara dunia akademik dan praktik pelayanan hukum di daerah (23/2/2026).

Program magang ini menjadi wadah pembelajaran langsung bagi mahasiswa untuk memahami tata kelola pemerintahan, proses administrasi hukum, serta dinamika pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum. Kehadiran mahasiswa magang diharapkan dapat memberikan pengalaman praktis sekaligus memperluas wawasan profesional di bidang hukum dan administrasi negara.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkum Sulteng terbuka terhadap kolaborasi dengan perguruan tinggi dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan berintegritas. Menurutnya, program magang merupakan langkah konkret untuk menjembatani teori yang dipelajari di kampus dengan praktik nyata di lapangan.

“Melalui program magang ini, mahasiswa tidak hanya belajar tentang regulasi, tetapi juga memahami bagaimana hukum diimplementasikan dalam pelayanan kepada masyarakat. Kami berharap pengalaman ini dapat membentuk generasi muda yang profesional dan berkomitmen terhadap nilai-nilai integritas,” ujar Rakhmat Renaldy.

Lebih lanjut, Rakhmat Renaldy menegaskan bahwa lingkungan kerja yang adaptif dan kolaboratif diharapkan mampu menjadi ruang pembelajaran yang produktif bagi para mahasiswa.

Dengan diterimanya mahasiswa magang, Kanwil Kemenkum Sulteng kembali menegaskan komitmennya untuk mendukung pengembangan kapasitas generasi muda serta memperkuat kemitraan strategis dengan institusi pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.

HUMAS KANWIL KEMENKUM SULTENG

PALU — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah kembali memfasilitasi harmonisasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Parigi Moutong tentang Kode Etik Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadaan Barang/Jasa, Senin (23/2/2026), di Aula Kebangsaan Kanwil Kemenkum Sulteng.

Rapat ini merupakan bagian dari penguatan tata kelola pengadaan barang dan jasa yang profesional, transparan, serta berintegritas.

Harmonisasi dilakukan bersama tim pemrakarsa dengan fokus pada perumusan norma mengenai prinsip integritas, independensi, profesionalisme, pencegahan konflik kepentingan, serta mekanisme penegakan kode etik.

Dalam pembahasan, Tim Perancang melakukan pendalaman terhadap ruang lingkup pengaturan, kewajiban dan larangan bagi SDM pengadaan, serta prosedur penanganan pelanggaran agar memiliki kepastian hukum dan daya laku efektif.

Penguatan kode etik dinilai penting sebagai instrumen preventif untuk meminimalisasi potensi penyimpangan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengadaan.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, Dalam keterangannya menyampaikan bahwa regulasi kode etik merupakan fondasi utama integritas aparatur.

“Pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan dengan profesionalisme dan integritas tinggi. Kode etik menjadi pedoman moral sekaligus hukum dalam menjaga kredibilitas proses pengadaan,” ujarnya.

Rakhmat Renaldy menegaskan bahwa kualitas perumusan norma sangat menentukan efektivitas pengawasan.

“Harmonisasi memastikan regulasi ini tidak tumpang tindih dan benar-benar implementatif dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih,” tegasnya.

Melalui fasilitasi ini, Kanwil Kemenkum Sulteng terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga kualitas produk hukum daerah serta mendukung terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas.

HUMAS KEMENKUM SULTENG

PALU — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) melaksanakan Rapat Fasilitasi Harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Parigi Moutong tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) bagi setiap desa, Senin (23/2/2026), di Aula Kebangsaan Kanwil Kemenkum Sulteng.

Rapat ini dilaksanakan sebagai upaya memastikan pengaturan ADD disusun secara transparan, adil, serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan daerah dan pemerintahan desa.

Harmonisasi dilakukan bersama perangkat daerah terkait dan Tim Perancang Kanwil Kemenkum Sulteng dengan fokus pada formula pengalokasian dana, variabel pembagian yang proporsional, mekanisme penyaluran, serta indikator prioritas pembangunan desa.

Pembahasan juga menitikberatkan pada sinkronisasi dengan kebijakan nasional, pencegahan tumpang tindih pengaturan, serta penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi penggunaan dana desa agar tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Tim Perancang Kanwil Kemenkum Sulteng turut memberikan masukan terhadap penyusunan norma agar sistematis, jelas, dan tidak menimbulkan celah interpretasi dalam pelaksanaannya di tingkat desa.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, Dalam keterangannya menegaskan bahwa pengelolaan dana desa harus didukung regulasi yang kuat dan akuntabel.

“Alokasi Dana Desa merupakan instrumen strategis pembangunan. Oleh karena itu, pengaturannya harus menjamin prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas,” ujarnya.

Rakhmat Renaldy turut menambahkan bahwa harmonisasi bertujuan memastikan kebijakan fiskal daerah berjalan efektif.

“Kami memastikan setiap norma yang dirumuskan selaras dengan peraturan yang lebih tinggi dan mampu mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan,” tegasnya.

Dengan terlaksananya fasilitasi ini, Kanwil Kemenkum Sulteng terus berperan aktif dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang bertanggung jawab.

HUMAS KEMENKUM SULTENG