Palu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) menandatangani kontrak addendum Bantuan Hukum Triwulan III Tahun Anggaran 2025 dengan 18 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang tersebar di seluruh wilayah Sulawesi Tengah Pada Kamis (8/28/2025).

Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Garuda Kanwil Kemenkum Sulteng ini merupakan tindak lanjut dari Surat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Nomor PHN.5-HN.04.03-1389 tanggal 25 Agustus 2025. Penandatanganan kontrak addendum tersebut menjadi landasan hukum bagi keberlanjutan program bantuan hukum yang ditujukan bagi masyarakat kurang mampu.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, yang didampingi para Kepala Divisi menegaskan pentingnya peran OBH dalam memperluas akses keadilan. “Dengan ditandatanganinya addendum ini, kami meneguhkan kembali komitmen pemerintah untuk menjamin hak masyarakat miskin atas bantuan hukum. 18 OBH di Sulawesi Tengah adalah mitra strategis negara yang akan memastikan layanan hukum benar-benar sampai ke masyarakat,” ujarnya.

Rakhmat Renaldy juga menyampaikan harapannya agar seluruh OBH menjaga profesionalitas dalam menjalankan kontrak tersebut. “Kami ingin agar OBH tidak hanya bekerja memenuhi target administratif, tetapi juga menunjukkan dedikasi nyata di lapangan. Integritas, transparansi, dan keberpihakan pada masyarakat pencari keadilan harus menjadi semangat utama dalam setiap layanan,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Rakhmat juga mendorong agar OBH memaksimalkan peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) hingga ke desa dan kelurahan. “Kami ingin layanan bantuan hukum tidak hanya terpusat di kota, tetapi menjangkau masyarakat di desa-desa. Posbakum Desa/Kelurahan harus dioptimalkan sebagai pintu masuk layanan hukum. Dengan begitu, masyarakat bisa lebih mudah mendapatkan akses konsultasi, pendampingan, hingga penyelesaian masalah hukum secara gratis,” tegasnya.

Ia menambahkan, penguatan Posbakum Desa tidak hanya akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat pencari keadilan, tetapi juga berdampak luas terhadap terciptanya budaya hukum di akar rumput.

“Jika masyarakat desa sudah terbiasa mencari solusi melalui jalur hukum yang benar, maka potensi konflik bisa ditekan, investasi daerah akan lebih aman, dan pembangunan berjalan lebih kondusif,” imbuhnya.

Penandatanganan kontrak addendum ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah dan OBH, sekaligus menjamin keberlangsungan program bantuan hukum yang lebih merata dan berkeadilan di seluruh wilayah Sulawesi Tengah.

HUMAS KEMENKUM SULTENG

Palu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) mengikuti rapat pembahasan Rencana Aksi Kementerian Hukum Tahun 2025 yang digelar secara daring, Rabu, (27/8/2025). Rapat ini dipimpin oleh Ketua Pokja Pelaporan dan Evaluasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Dhani, serta diikuti oleh seluruh kantor wilayah se-Indonesia.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kebangsaan Kanwil Kemenkum Sulteng ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Menteri Hukum RI Nomor M.HH-6.OT.01.01 Tahun 2025 tentang Penetapan Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Dalam rapat, sejumlah poin penting menjadi bahasan, di antaranya:
1. Timeline B08 terkait tindak lanjut sosialisasi Registrasi Ulang Akun Notaris yang masih menunggu kesiapan sistem.
2. Sosialisasi penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Pelayanan Notaris (SIMPALNOT) oleh Kantor Wilayah.
3. Rencana pembentukan Tim Percepatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di wilayah dan Satgas Pengawas PNBP Fidusia, yang masih menunggu petunjuk teknis dari Ditjen AHU.

Pimpinan rapat menekankan pentingnya Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja sebagai instrumen untuk memastikan setiap satuan kerja mampu melaksanakan, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan capaian kinerja prioritas sesuai target organisasi.

Lebih lanjut, rencana aksi tersebut bertujuan untuk membangun komitmen, memperkuat integritas dan akuntabilitas, menjadi arah kebijakan bersama, serta menjadi sarana monitoring dan evaluasi atas perkembangan capaian kinerja.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh langkah Ditjen AHU dalam mengefektifkan pelaksanaan rencana aksi.“Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja adalah kompas bagi seluruh jajaran dalam bekerja. Dengan adanya kebijakan ini, kami di Kanwil Kemenkum Sulteng berkomitmen menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas agar kinerja pelayanan hukum semakin berkualitas,” ujar Rakhmat Renaldy.

Ia juga menekankan bahwa dukungan aktif dari seluruh jajaran merupakan faktor kunci untuk mewujudkan target kinerja kementerian. “Kami pastikan seluruh unit kerja di wilayah Sulawesi Tengah akan konsisten menindaklanjuti arahan ini. Sinergi dengan pemangku kepentingan juga akan kami tingkatkan demi menghadirkan layanan hukum yang adaptif, profesional, dan sesuai kebutuhan masyarakat,” tambah Rakhmat Renaldy.

Sebagai tindak lanjut, Bidang Pelayanan AHU Kanwil Kemenkum Sulteng akan menunggu petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) lebih lanjut dari Ditjen AHU terkait pembentukan tim percepatan pengaduan masyarakat dan Satgas PNBP Fidusia.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya kementerian untuk memperkuat budaya kerja yang berorientasi pada hasil, sekaligus mempercepat pencapaian sasaran strategis organisasi di tahun 2025.

HUMAS KEMENKUM SULTENG

Palu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dengan memfasilitasi harmonisasi empat Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) Kabupaten Morowali. Rapat ini dilaksanakan pada Kamis (28/8/2025) di Aula Kebangsaan Kanwil Kemenkum Sulteng, menindaklanjuti permintaan resmi Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali melalui surat bernomor 100.3/278/HKM/VIII/2025.

Adapun empat Ranperkada yang dibahas meliputi:
1. Peraturan Pelaksana Perda Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kemitraan Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);
2. Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2025–2030;
3. Pembentukan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana; dan
4. Pola Karier Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali.

Kegiatan harmonisasi ini dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Sopian serta dihadiri perwakilan Pemerintah Kabupaten Morowali bersama tim perancang peraturan perundang-undangan dari Kanwil Kemenkum Sulteng.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menegaskan bahwa fasilitasi harmonisasi merupakan tahapan penting untuk memastikan setiap produk hukum daerah memiliki kepastian, kejelasan, serta tidak bertentangan dengan aturan di atasnya.

“Setiap regulasi daerah harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung arah kebijakan nasional. Melalui harmonisasi, kami memastikan bahwa Ranperkada Morowali ini tidak hanya sesuai secara teknis, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Rakhmat Renaldy.

Ia menambahkan, keberadaan regulasi yang berkualitas akan memperkuat tata kelola pemerintahan di Kabupaten Morowali, baik dalam aspek investasi, pelayanan publik, penanggulangan bencana, maupun manajemen kepegawaian.

“Kami berkomitmen mengawal proses harmonisasi agar pemerintah daerah memiliki instrumen hukum yang efektif, konsisten, dan dapat dilaksanakan dengan baik. Inilah wujud kehadiran Kemenkum dalam membangun budaya hukum di daerah,” tambahnya.

Fasilitasi harmonisasi ini menjadi bagian dari sinergi antara pemerintah daerah dan Kemenkum dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan. Morowali sebagai daerah dengan potensi industri, pertambangan, sekaligus tantangan kebencanaan membutuhkan regulasi yang adaptif dan progresif.

Dengan adanya empat Ranperkada ini, diharapkan Morowali dapat semakin siap dalam mengelola investasi, meningkatkan kualitas layanan publik, mempercepat respons bencana, dan mengembangkan pola karier ASN yang profesional.

Rapat harmonisasi berlangsung dengan diskusi intensif, di mana setiap pasal dikaji secara mendalam untuk memastikan keselarasan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HUMAS KEMENKUM SULTENG

Palu – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng), Rakhmat Renaldy, melakukan kunjungan silaturahmi sekaligus kerja sama ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulawesi Tengah, Rabu, (27/8/2025). Dalam kunjungan ini, Rakhmat didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Nur Ainun, serta sejumlah pejabat dan rombongan.

Kedatangan rombongan Kanwil Kemenkum Sulteng disambut langsung oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Sulawesi Tengah, Muh. Tansri, di ruang kerjanya. Suasana penuh keakraban dan kekeluargaan mengiringi pertemuan dua pimpinan instansi vertikal tersebut.

Pertemuan ini bertujuan memperkuat sinergitas dan kolaborasi antara kedua lembaga, khususnya dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan publik yang prima. Salah satu poin penting yang dibahas adalah pengawasan kenotariatan di Sulawesi Tengah, yang membutuhkan koordinasi erat antar instansi untuk memastikan legalitas, kepastian hukum, serta keadilan bagi masyarakat.

“Kami ingin memastikan bahwa pelayanan hukum, termasuk pengawasan kenotariatan, dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, kerja sama dengan BPN Sulteng menjadi sangat penting, terutama dalam aspek pertanahan yang seringkali berkaitan erat dengan produk notaris,” ujar Rakhmat Renaldy.

Menurutnya, pertemuan ini bukan hanya silaturahmi, tetapi juga langkah konkret membangun komunikasi intensif lintas sektor. “Kami berharap sinergi ini dapat memperkuat ekosistem pelayanan hukum dan pertanahan di Sulawesi Tengah, agar masyarakat semakin merasakan kehadiran negara dalam setiap urusan hukumnya,” tambahnya.

Sementara itu, Kakanwil BPN Sulteng, Muh. Tansri, menyambut baik upaya Kemenkum Sulteng dalam memperkuat kolaborasi. Ia menegaskan bahwa BPN terbuka terhadap kerja sama yang produktif, termasuk dalam bidang pengawasan dan penertiban administrasi yang terkait dengan akta pertanahan.

“BPN Sulteng siap bekerja sama dengan Kemenkum Sulteng untuk memastikan aspek hukum dan pertanahan berjalan sejalan. Notaris dan pejabat terkait tentu harus berada dalam satu kerangka kerja hukum yang kuat dan akuntabel,” ungkapnya.

Selain isu pengawasan kenotariatan, pertemuan ini juga membahas peluang kerja sama lainnya yang dapat mendukung peningkatan kualitas layanan publik. Kedua pihak berkomitmen untuk saling mendukung dalam rangka menciptakan layanan yang transparan, efektif, dan berintegritas.

Rakhmat Renaldy menegaskan bahwa Kanwil Kemenkum Sulteng berkomitmen menghadirkan layanan hukum yang tidak hanya patuh aturan, tetapi juga memberi kemudahan dan kepastian bagi masyarakat. “Kami akan terus mendorong integrasi layanan lintas sektor, sebab pelayanan publik yang baik hanya bisa diwujudkan dengan kolaborasi, bukan berjalan sendiri-sendiri,” pungkasnya.

Kunjungan kerja ini menjadi simbol nyata penguatan hubungan antar instansi di daerah. Baik Kemenkum Sulteng maupun BPN Sulteng menyepakati pentingnya komunikasi berkelanjutan dan tindak lanjut program bersama, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan hukum dan pertanahan yang semakin berkualitas.

HUMAS KEMENKUM SULTENG

Palu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) kembali melaksanakan fasilitasi harmonisasi rancangan peraturan daerah, kali ini terhadap Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Poso tentang Sistem Penerimaan Murid Baru. Kegiatan berlangsung pada Rabu, (27/8/2025), di Aula Kebangsaan Kanwil Kemenkum Sulteng.

Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Permenkum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kemenkum serta menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Poso Nomor 100.3/2002/Hukum tanggal 25 Juli 2025 perihal permohonan fasilitasi harmonisasi.

Rapat dipimpin oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan, Reni Etikawati, S.H., M.H., yang menekankan pentingnya harmonisasi regulasi agar tidak hanya sejalan dengan hierarki peraturan perundang-undangan, tetapi juga dengan nilai-nilai Pancasila.

“Harmonisasi ini bertujuan memastikan regulasi yang dihasilkan tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga relevan, bermanfaat, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, baik saat ini maupun di masa depan,” ungkap Reni dalam pembukaan rapat.

Turut hadir dalam rapat, antara lain Kepala Dinas Pendidikan Sekretariat Daerah Kabupaten Poso beserta tim, Perancang Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Poso, Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Sulteng, serta CPNS Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Dalam pembahasan, beberapa penyempurnaan disepakati terkait materi muatan maupun teknik penyusunan Ranperbup, khususnya agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan teknis penulisan peraturan. Output dari kegiatan ini adalah berita acara harmonisasi yang akan menjadi dasar perbaikan sebelum diterbitkannya Surat Selesai Harmonisasi (SSH).

Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang terjalin dengan Pemerintah Kabupaten Poso dalam penyusunan regulasi yang lebih baik.

“Kehadiran Kanwil Kemenkum Sulteng dalam setiap proses harmonisasi bukan sekadar formalitas, tetapi wujud komitmen untuk memastikan setiap produk hukum daerah benar-benar berfungsi sebagai instrumen pembangunan dan pelayanan publik,” tegas Rakhmat Renaldy.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa penyusunan regulasi daerah, khususnya yang berkaitan dengan sistem penerimaan murid baru, memiliki dampak langsung terhadap akses pendidikan masyarakat.

“Kami berharap regulasi ini nantinya dapat menghadirkan sistem penerimaan yang adil, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Poso. Hal ini penting agar anak-anak mendapatkan kesempatan pendidikan yang setara dan berkualitas,” tambah Rakhmat Renaldy.

Dengan terselenggaranya fasilitasi harmonisasi ini, Kanwil Kemenkum Sulteng berhasil memenuhi target kinerja harmonisasi regulasi sekaligus memperkuat perannya dalam pembinaan hukum nasional.

Rapat ditutup dengan kesepakatan tindak lanjut berupa perbaikan substansi dan teknik penyusunan sesuai hasil harmonisasi. Setelah pemrakarsa melakukan penyempurnaan, Kanwil Kemenkum Sulteng akan menerbitkan Surat Selesai Harmonisasi (SSH) sebagai bukti finalisasi proses.

HUMAS KEMENKUM SULTENG