Palu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah melaksanakan Rapat Pembahasan Draft Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerja Sama dan Kesepakatan Implementasi Kerja Sama pada Senin, 1 Desember 2025 di Aula Kebangsaan Kanwil Kemenkum Sulteng. Rapat dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Muhammad Wahab Marawali, dan dihadiri oleh pegawai terkait dalam lingkup teknis.

Pembahasan difokuskan pada penyiapan template Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama yang akan digunakan Kanwil Kemenkum Sulteng dengan mengacu pada pola yang telah ditetapkan oleh Biro Hubungan Kerja Sama Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum R.I. Selain itu, masing-masing divisi teknis diminta menyampaikan substansi yang akan dimuat dalam dokumen kerja sama antara Kanwil Kemenkum Sulteng dan Fakultas Hukum Universitas Tadulako.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, dalam keterangannya menegaskan pentingnya penyeragaman format dokumen kerja sama agar seluruh proses berjalan lebih tertib dan efisien.

“Kita membutuhkan standar baku agar seluruh kerja sama yang terjalin dapat berjalan dengan rapi, transparan dan memudahkan semua pihak yang terlibat,” ujarnya.

Dalam rapat ini juga disampaikan bahwa terdapat 26 mitra kerja yang direncanakan akan menjalin kerja sama dengan Kanwil Kemenkum Sulteng pada tahun 2025. Divisi teknis yang memiliki rencana kolaborasi diminta menyampaikannya secara formal kepada Bagian Tata Usaha dan Umum, khususnya pada bagian Humas, sebagai unit fasilitasi kerja sama.

Rakhmat Renaldy juga menerangkan bahwa kerja sama yang dilakukan bukan hanya formalitas, tetapi harus memberikan nilai tambah bagi pelayanan publik.

“Setiap kerja sama yang dibangun harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat dan memperkuat kinerja organisasi kita,” tegasnya.

Rapat kemudian ditutup dengan penyampaian dua kesimpulan utama. Pertama, setiap divisi diminta segera menyusun muatan substansi untuk dituangkan dalam Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerja Sama maupun Kesepakatan Implementasi Kerja Sama. Kedua, akan dijadwalkan pertemuan lanjutan untuk membahas lebih detail draft dokumen tersebut, khususnya KIK yang direncanakan akan ditandatangani dalam waktu dekat.

HUMAS KEMENKUM SULTENG

Palu — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) secara resmi melaksanakan Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kota Palu Periode 2025–2028, pada Senin, (1/12/2025). Kegiatan digelar khidmat di Ruang Garuda Kanwil Kemenkum Sulteng dan dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy.

Acara ini turut dihadiri Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Kapolda Sulawesi Tengah, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulteng, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia, pejabat administrator, pejabat fungsional, rohaniwan, serta undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Rakhmat Renaldy menyampaikan bahwa pembentukan Majelis Pengawas adalah amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang memberi kewenangan kepada Majelis untuk melakukan pembinaan dan pengawasan, baik secara preventif maupun kuratif terhadap Notaris.

“Tugas Majelis Pengawas bukan hanya administratif, tetapi juga menjaga integritas profesi notaris sebagai bagian penting dari pelayanan hukum. Pengawasan harus dilaksanakan secara objektif, profesional, dan tidak tebang pilih,” tegas Rakhmat Renaldy.

Ia menambahkan bahwa anggota MPD Notaris Kota Palu periode 2025–2028 diharapkan menjadi garda terdepan dalam menciptakan ekosistem kenotariatan yang sehat, tertib, dan berintegritas. Kakanwil juga menekankan pentingnya sinergi antara unsur pemerintah, organisasi notaris, dan akademisi agar pembinaan dan pengawasan berjalan lebih efektif.

“Kami percaya bahwa para anggota yang dilantik hari ini merupakan representasi terbaik dari tiga unsur, yang siap bekerja solid dan kolaboratif dalam menjaga kualitas layanan kenotariatan di Sulawesi Tengah,” ujarnya.

Adapun nama-nama Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palu Periode 2025–2028 yang dilantik tersebut, diantaranya:
Unsur Pemerintah:
1. Nur’ Ainun, A.Md.I.P., S.Sos., M.Si.
2. Ili Rusliadi, S.H., M.H.
3. Indra DS Gommo, S.H.
Unsur Akademisi:
4. Dr. Hj. Maisa, S.H., M.H.
5. Dr. Irmawaty, S.H., M.H.
6. Dr. Nurhayati, S.H., M.H.
Unsur Organisasi Notaris:
7. Asmini Parura, S.H., M.Kn.
8. Irwan, S.H., M.Kn.
9. Janisetiawan Sesean, S.H., M.Kn.

Pengambilan sumpah berlangsung khidmat dipandu rohaniwan sesuai agama masing-masing, dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan. Para anggota MPD yang baru diambil sumpahnya berkomitmen untuk menjalankan tugas pengawasan secara profesional dan akuntabel.

Rakhmat menegaskan bahwa MPD memiliki peran strategis memastikan notaris menjalankan jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kode etik, dan standar profesional. Hal ini penting untuk menjaga kredibilitas pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat.
“Semoga amanah ini dijalankan dengan penuh dedikasi. Semoga pengawasan dan pembinaan notaris di wilayah Sulawesi Tengah semakin berkualitas, serta memberikan kontribusi nyata bagi kepastian dan ketertiban hukum,” tutupnya.

Pelantikan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola kenotariatan, sekaligus memastikan pelayanan hukum yang lebih profesional dan bertanggung jawab bagi masyarakat di Sulawesi Tengah.

HUMAS KEMENKUM SULTENG

Palu — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng), Rakhmat Renaldy, menerima kunjungan Asisten Deputi Tata Kelola Administrasi Hukum Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenko H2IP), Sri Yuliani, dalam pertemuan resmi yang berlangsung di Ruang Kerja Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Senin (1/12/2025). Kunjungan tersebut digelar untuk memperkuat koordinasi dan memastikan kesiapan implementasi KUHP Nasional yang akan berlaku efektif pada 2 Januari 2026.

Pertemuan ini dihadiri oleh para Kepala Divisi, pejabat administrator, serta jabatan fungsional di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulteng. Selain itu, hadir pula perwakilan dari Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Ditjen Imigrasi Sulteng, yang ikut memberikan pandangan terkait kesiapan lintas sektor menghadapi perubahan sistem hukum pidana nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Sri Yuliani menjelaskan bahwa tugas dan fungsi Asisten Deputi Tata Kelola Administrasi Hukum pada dasarnya meliputi sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, serta pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga di bidang tata kelola administrasi hukum. Menurutnya, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional menjadi tonggak penting dalam reformasi hukum pidana di Indonesia, menggantikan KUHP kolonial yang telah berlaku selama puluhan tahun.

“Implementasi KUHP Nasional bukan hanya soal perubahan norma hukum, tetapi perubahan cara pandang dalam proses penegakan hukum yang lebih modern, berkeadilan, dan selaras dengan Pancasila,” ujar Sri Yuliani.

Ia juga menekankan pentingnya perhatian pada aspek pertanggungjawaban pidana korporasi, salah satu perubahan signifikan dalam KUHP Baru. Aturan tersebut memuat prinsip bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan pengurus atau pihak yang mewakili perusahaan, termasuk kemungkinan dijatuhkannya pidana denda, perampasan keuntungan, perbaikan akibat tindak pidana, hingga pembubaran korporasi.

Namun demikian, Sri Yuliani juga menyampaikan sejumlah tantangan di lapangan, seperti belum seragamnya pemahaman aparat penegak hukum terkait pembuktian tindak pidana korporasi, keterbatasan regulasi turunan, belum terintegrasinya data korporasi lintas lembaga, serta rendahnya kesadaran dunia usaha terhadap potensi tanggung jawab pidana korporasi.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Sulteng, Rakhmat Renaldy, mengapresiasi kunjungan dan arahan yang diberikan oleh Kemenko H2IP. Menurutnya, kesiapan seluruh jajaran merupakan langkah strategis agar implementasi KUHP Nasional dapat berjalan tanpa menimbulkan kebingungan, terutama di tingkat daerah.

“Ini menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh jajaran memahami aspek teknis, filosofis, dan kelembagaan dari KUHP Nasional. Kami di Sulawesi Tengah siap memperkuat koordinasi lintas sektor,” tegas Rakhmat Renaldy.

Dalam pertemuan tersebut juga dibahas rencana penyusunan regulasi turunan dan forum diskusi publik untuk menggali masukan dari akademisi, aparat penegak hukum, pelaku usaha, hingga masyarakat sipil terkait penerapan pasal-pasal pidana korporasi. Dokumen hasil diskusi nantinya akan memuat peta isu strategis, tantangan implementasi, analisis kebutuhan regulasi, hingga mitigasi potensi tumpang tindih dengan undang-undang sektoral lainnya.

Kemenkum Sulteng menyatakan siap mendukung penuh langkah pemerintah pusat dalam memastikan implementasi KUHP Nasional dilakukan secara efektif, proporsional, dan berorientasi pada kepastian hukum bagi masyarakat.

HUMAS KEMENKUM SULTENG

Palu — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) menggelar Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) ke-54 Tahun 2025 di Lapangan Upacara Kanwil Kemenkum Sulteng, Jalan Dewi Sartika No. 23 Palu, Senin, (01/12)/2025). Upacara dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Rakhmat Renaldy, yang sekaligus membacakan sambutan resmi Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh.

Dalam amanatnya, Rakhmat Renaldy menegaskan bahwa peringatan HUT Korpri tahun ini bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi momentum untuk memperkuat kembali jati diri Korpri sebagai pilar pelayanan publik. “Korpri adalah rumah besar ASN yang bekerja untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Semangat pengabdian harus terus menyala,” ujarnya.

Tema nasional HUT ke-54 Korpri, “Bersatu, Berdaulat, Bersama Korpri Mewujudkan Indonesia Maju”, kembali ditekankan sebagai komitmen ASN untuk tetap menjaga persatuan, soliditas, integritas, dan profesionalisme. Dalam naskah sambutan yang dibacakan, Ketua Umum Korpri menegaskan bahwa Korpri lahir sebagai kekuatan moral ASN sejak 29 November 1971 dan terus menjadi perekat bangsa.

Upacara berlangsung khidmat dan penuh refleksi. Rakhmat menegaskan bahwa Kanwil Kemenkum Sulteng akan terus mendorong ASN di lingkungannya untuk bekerja lebih profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap perubahan, terutama menghadapi era digital yang menuntut kecepatan dan transparansi layanan.

“Pengabdian ASN tidak boleh terhenti. Kita harus menjadi pelayan yang hadir dengan empati, inovatif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” tegas Rakhmat.

Ia juga menegaskan pentingnya menanamkan nilai disiplin, kerja keras, dan tanggung jawab, sebagaimana ditekankan dalam sambutan nasional Korpri. Pada momen ini, seluruh ASN Kemenkum Sulteng diajak memperkokoh persatuan dan menjaga nama baik Korpri dalam setiap tugas negara.

Peringatan HUT Korpri ke-54 menjadi pengingat bahwa ASN bukan hanya pelaksana aturan, tetapi garda depan yang memastikan pelayanan publik berjalan efektif, adil, dan berintegritas. Kemenkum Sulteng berkomitmen menjadikan semangat Korpri sebagai energi untuk menghadirkan birokrasi yang melayani.

HUMAS KEMENKUM SULTENG

Palu — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) menegaskan komitmennya dalam mendorong stabilitas regulasi dan kemudahan layanan hukum sebagai bagian dari upaya memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi daerah.

Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, yang hadir dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah di Sriti Convention Hall, Jumat (28/11/2025) malam.

PTBI yang mengusung tema “Tangguh dan Mandiri: Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan” menjadi ruang strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lain untuk menilai kinerja ekonomi 2025 serta menata langkah ke depan. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulteng, Miftachul Choiri, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah dinamika global yang tidak menentu.

Dalam paparannya, Miftachul menyebut ekonomi Sulawesi Tengah tumbuh 7,679%, jauh melampaui pertumbuhan nasional sebesar 5,04%, menjadikan Sulteng sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di Indonesia. Sektor industri logam dasar, peningkatan kapasitas produksi kawasan industri, serta kinerja ekspor turut memberikan kontribusi besar. Sementara itu, sektor pertanian juga tetap menjadi penopang konsumsi masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga.

Meski demikian, tantangan terkait inflasi, pemerataan pertumbuhan, dan peningkatan kualitas SDM masih perlu menjadi perhatian bersama. Asisten II Setdaprov Sulteng, Fahrudin D. Yambas, menegaskan bahwa capaian ekonomi 2025 harus dibaca sebagai momentum memperkuat arah pembangunan daerah. “Angka pertumbuhan ini menunjukkan bahwa kerja bersama kita memberikan dampak nyata. Dan ini harus terus diperkuat,” ujarnya.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menegaskan bahwa sektor hukum memiliki peran penting dalam mendukung iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi.
“Kepastian hukum adalah fondasi utama tumbuhnya investasi. Ketika regulasi tertib, layanan hukum mudah diakses, dan penegakan aturan berjalan baik, maka ekonomi daerah akan semakin kuat dan berdaya saing,” tegas Rakhmat Renaldy.

Ia juga menambahkan bahwa Kanwil Kemenkum Sulteng akan terus mempercepat harmonisasi produk hukum daerah, memperluas edukasi hukum masyarakat, dan memastikan layanan administrasi hukum berjalan transparan dan akuntabel.

“Kami hadir malam ini untuk memastikan bahwa sektor hukum ikut menjadi bagian dari solusi memperkuat stabilitas ekonomi Sulawesi Tengah. Hukum yang baik akan melindungi pelaku usaha, masyarakat, sekaligus mendukung pemerintah daerah dalam mencapai target pembangunan,” ujarnya.

PTBI 2025 ditutup dengan harapan agar seluruh pemangku kepentingan terus memperkuat sinergi demi menjaga Sulteng tetap menjadi daerah dengan pertumbuhan ekonomi kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

HUMAS KEMENKUM SULTENG