PALU — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) menggelar Rapat Fasilitasi Harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Parigi Moutong tentang Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dengan Pihak Lain, Kamis (7/5/2026), bertempat di Aula Kebangsaan Kanwil Kemenkum Sulteng. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy.
Dalam arahannya, Rakhmat Renaldy menegaskan bahwa kerja sama BLUD dengan berbagai pihak harus dilaksanakan secara profesional, transparan, dan tetap mengedepankan kepentingan pelayanan publik.
Pembahasan dilakukan bersama tim pemrakarsa Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dan Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sulteng. Pendalaman difokuskan pada ruang lingkup kerja sama, mekanisme pelaksanaan, prinsip akuntabilitas, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama BLUD dengan pihak ketiga.
Selain itu, harmonisasi juga membahas pentingnya kepastian hukum dalam pengelolaan kerja sama agar tidak menimbulkan potensi permasalahan administratif maupun hukum di kemudian hari.
Tim Perancang turut melakukan penyesuaian norma pengaturan agar selaras dengan regulasi nasional mengenai pengelolaan BLUD dan tata kelola pelayanan kesehatan daerah.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, dalam keterangannya menyampaikan bahwa kerja sama yang baik dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
“Kerja sama BLUD dengan pihak lain harus memberikan manfaat nyata bagi peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat serta tetap berada dalam koridor hukum yang jelas,” ujarnya.
Rakhmat Renaldy juga menekankan pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kerja sama daerah.
“Setiap bentuk kerja sama pemerintah harus dirancang secara profesional agar mampu meningkatkan efektivitas layanan tanpa mengabaikan prinsip tata kelola yang baik,” tambahnya.
Melalui harmonisasi ini, diharapkan rancangan regulasi tersebut dapat mendukung penguatan pelayanan kesehatan daerah melalui pola kerja sama yang efektif, akuntabel, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
HUMAS KEMENKUM SULTENG
