Palu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) mengikuti kegiatan Uji Publik Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Hukum, khususnya pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) dan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Rabu (15/4/2026).

Kegiatan ini diikuti secara virtual melalui Zoom Meeting dan terpusat di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Uji publik tersebut dibuka oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Widodo, yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, khususnya terkait penetapan tarif PNBP.

Uji publik ini merupakan bagian dari tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menyerap masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan sebelum penetapan regulasi. Revisi PP Nomor 45 Tahun 2024 dilatarbelakangi oleh kebutuhan penyesuaian jenis dan tarif PNBP, termasuk penyederhanaan layanan, penghapusan dan penambahan jenis layanan, serta penyesuaian tarif sesuai dengan dinamika kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, dalam keterangannya menyampaikan bahwa keterlibatan aktif dalam uji publik merupakan bagian penting dalam memastikan kebijakan yang dihasilkan benar-benar adaptif dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Uji publik menjadi ruang strategis untuk menghimpun masukan dari berbagai pihak, sehingga kebijakan tarif PNBP yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek penerimaan negara, tetapi juga mempertimbangkan keadilan dan kemudahan bagi masyarakat serta dunia usaha,” ujarnya.

Dalam pemaparan yang disampaikan, PNBP memiliki fungsi strategis tidak hanya sebagai sumber penerimaan negara (budgetary), tetapi juga sebagai instrumen kebijakan pemerintah (regulatory). Oleh karena itu, penetapan tarif harus dilakukan secara seimbang dengan mempertimbangkan biaya layanan, dampak terhadap masyarakat dan pelaku usaha, serta prinsip keadilan.

Kegiatan berlangsung secara interaktif dengan adanya diskusi konstruktif antara pemerintah dan para pemangku kepentingan. Para peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan masukan terhadap substansi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), khususnya terkait penyempurnaan kebijakan tarif, penyederhanaan layanan, serta mekanisme pengelolaan PNBP.

Menanggapi hal tersebut, Rakhmat Renaldy dalam keterangannya menegaskan kesiapan Kanwil Kemenkum Sulteng dalam mendukung implementasi kebijakan yang akan ditetapkan.

“Kami siap menindaklanjuti hasil uji publik ini dengan melakukan diseminasi kepada seluruh jajaran serta mempersiapkan langkah-langkah penyesuaian implementasi di daerah, agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tambahnya.

Kanwil Kemenkum Sulteng JUGA akan melakukan diseminasi hasil uji publik kepada jajaran internal sebagai bahan pemahaman terhadap perubahan kebijakan PNBP, mempersiapkan penyesuaian implementasi layanan AHU dan Peraturan Perundang-undangan, serta melakukan koordinasi lanjutan dengan Direktorat Jenderal terkait guna memastikan kebijakan dapat berjalan efektif di daerah.

Melalui kegiatan ini, diharapkan kebijakan tarif PNBP yang dihasilkan dapat lebih akuntabel, adaptif, serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan dunia usaha.

HUMAS KEMENKUM SULTENG

Palu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual terus menunjukkan komitmennya dalam penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual. Hal ini diwujudkan melalui pelaksanaan proses penyelidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) terhadap laporan aduan dugaan plagiarisme hak cipta terkait konsep kegiatan Festival Danau Lindu Tahun 2025, Rabu (15/4/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Sulteng tersebut merupakan bagian dari upaya perlindungan terhadap hak cipta, khususnya atas karya konseptual dalam penyelenggaraan suatu kegiatan atau event.

Proses penyelidikan dilaksanakan dengan menghadirkan sejumlah pihak terkait, antara lain PPNS dari Kanwil Kemenkum Sulteng yang terdiri dari Kepala Divisi Pelayanan Hukum, I Putu Dharmawangsa, serta Analis Kekayaan Intelektual, Herry Kresnawan. Selain itu, turut hadir pihak terlapor dari Dewan Kesenian Sigi untuk memberikan klarifikasi atas laporan yang disampaikan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, dalam keterangannya menegaskan bahwa setiap laporan dugaan pelanggaran kekayaan intelektual akan ditindaklanjuti secara profesional dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual merupakan bagian penting dalam memberikan perlindungan terhadap karya dan kreativitas masyarakat. Setiap aduan yang masuk akan kami proses secara objektif, transparan, dan sesuai prosedur yang berlaku,” ujarnya.

Dalam pelaksanaan penyelidikan, PPNS melakukan serangkaian langkah, antara lain pendalaman kronologi penyusunan konsep festival, pemeriksaan dokumen pendukung dari masing-masing pihak, serta klarifikasi terkait orisinalitas ide dan proses kreatif yang dilakukan.

Pihak Dewan Kesenian Sigi sebagai terlapor turut memberikan keterangan sesuai dengan kapasitasnya, khususnya terkait aspek seni, budaya, serta proses kreatif dalam penyusunan konsep kegiatan festival yang dimaksud.

Menanggapi hal tersebut, Rakhmat Renaldy dalam keterangannya juga menekankan pentingnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan hak cipta.

“Kami mengimbau seluruh pihak untuk menghormati hak cipta dan menjunjung tinggi orisinalitas dalam setiap karya. Perlindungan kekayaan intelektual bukan hanya soal hukum, tetapi juga penghargaan terhadap kreativitas dan inovasi,” tambahnya.

Saat ini, proses penyelidikan masih berlangsung dan belum mencapai tahap penetapan kesimpulan akhir. PPNS akan melakukan analisis lanjutan terhadap seluruh data dan keterangan yang telah dikumpulkan guna memastikan hasil penyelidikan yang komprehensif dan akuntabel.

Melalui langkah ini, Kanwil Kemenkum Sulteng berharap dapat terus menjaga iklim kreatif yang sehat serta memberikan kepastian hukum dalam perlindungan kekayaan intelektual di wilayah Sulawesi Tengah.

HUMAS KEMENKUM SULTENG

PALU — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) menggelar Rapat Fasilitasi Harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Rabu (15/4/2026), bertempat di Ruang Garuda. Rapat ini dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Sopian.

Dalam arahannya, Sopian menegaskan bahwa pengaturan pajak dan retribusi daerah harus mampu mendukung peningkatan pendapatan asli daerah tanpa mengabaikan aspek keadilan dan kepastian hukum.

Pembahasan dilakukan secara mendalam dengan menitikberatkan pada penyesuaian regulasi terhadap dinamika kebijakan nasional serta kebutuhan fiskal daerah. Rancangan perubahan ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi pendapatan daerah melalui pengelolaan pajak dan retribusi yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Pendalaman materi mencakup penyesuaian jenis pajak dan retribusi, mekanisme pemungutan, serta penguatan sistem pengawasan guna mencegah kebocoran pendapatan. Selain itu, dibahas pula aspek pelayanan kepada wajib pajak agar proses administrasi menjadi lebih sederhana, cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Rancangan ini juga diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara peningkatan pendapatan daerah dengan perlindungan terhadap masyarakat dan pelaku usaha. Oleh karena itu, pengaturan tarif, insentif, serta sanksi administratif dibahas secara cermat agar tidak menimbulkan beban berlebih namun tetap memberikan kepastian hukum.

Tim Perancang melakukan harmonisasi terhadap substansi agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional, serta memastikan tidak adanya norma yang berpotensi menimbulkan multitafsir dalam implementasinya.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, dalam keterangannya menegaskan bahwa penguatan regulasi fiskal daerah harus dilakukan secara terukur.

“Pengelolaan pajak dan retribusi daerah harus mampu meningkatkan pendapatan tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat,” ujarnya.

Rakhmat Renaldy juga menambahkan bahwa kualitas regulasi sangat berpengaruh terhadap stabilitas pembangunan daerah.

“Regulasi yang baik akan menjadi fondasi dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat,” tambahnya.

Melalui harmonisasi ini, diharapkan perubahan regulasi pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Banggai Laut dapat berjalan optimal, meningkatkan pendapatan daerah, serta memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

HUMAS KEMENKUM SULTENG

PALU — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) menggelar Rapat Fasilitasi Harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut tentang Pembentukan Desa Bolitan Kecamatan Banggai Utara, Rabu (15/4/2026), bertempat di Ruang Garuda. Rapat ini dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Sopian.

Dalam arahannya, Sopian menekankan pentingnya pembentukan desa baru yang didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat serta memiliki dasar hukum yang kuat dan terukur.

Pembahasan berlangsung komprehensif dengan melibatkan tim pemrakarsa dari Pemerintah Kabupaten Banggai Laut bersama Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sulteng. Pendalaman difokuskan pada aspek administratif, kewilayahan, serta kesiapan kelembagaan desa yang akan dibentuk.

Rancangan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan pemerintahan di tingkat desa, memperpendek rentang kendali birokrasi, serta mendorong percepatan pembangunan di wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan akses. Pembentukan Desa Bolitan diharapkan mampu menghadirkan pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat, responsif terhadap kebutuhan lokal, serta mampu mengoptimalkan potensi wilayah.

Selain itu, pembahasan juga menyoroti aspek teknis seperti batas wilayah desa, jumlah penduduk, potensi sumber daya, hingga kesiapan sarana dan prasarana pemerintahan. Penegasan terhadap status hukum wilayah menjadi penting guna menghindari potensi sengketa batas di kemudian hari.

Tim Perancang turut melakukan penajaman terhadap norma pengaturan agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sekaligus memastikan tidak adanya tumpang tindih kewenangan antar wilayah administrasi.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, Dalam keterangannya menegaskan bahwa pembentukan desa harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum.

“Pembentukan desa tidak hanya soal pemekaran wilayah, tetapi harus mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Rakhmat Renaldy juga menambahkan bahwa kualitas regulasi menjadi kunci keberhasilan implementasi di lapangan.

“Setiap pengaturan harus dirumuskan secara jelas dan komprehensif agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari serta mampu mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan,” tambahnya.

Melalui harmonisasi ini, diharapkan pembentukan Desa Bolitan dapat berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

HUMAS KEMENKUM SULTENG

Palu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) melalui Bidang Kekayaan Intelektual mengikuti Rapat Program Kerja Indikasi Geografis (IG) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Selasa (14/4/2026). Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid, bertempat di Ruangan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Sulteng dan terpusat di DJKI melalui Zoom Meeting.

Rapat diawali dengan arahan strategis dari Direktur Merek dan Indikasi Geografis yang menekankan pentingnya penguatan program IG tahun 2026 melalui sinergi antara DJKI dan Kantor Wilayah. Fokus utama diarahkan pada peningkatan nilai ekonomi produk IG, mengingat meskipun jumlah IG Indonesia telah mencapai 265 (tertinggi di ASEAN), pemanfaatannya dinilai masih belum optimal.

Berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengembangan IG antara lain rendahnya tingkat kesadaran (awareness), keterbatasan akses pasar, serta masih lemahnya branding produk IG di tingkat nasional maupun internasional.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, dalam keterangannya menegaskan bahwa transformasi Indikasi Geografis menjadi aset ekonomi daerah merupakan langkah strategis yang harus segera diwujudkan.

“Indikasi Geografis tidak hanya sebatas perlindungan hukum, tetapi harus mampu menjadi penggerak ekonomi daerah, memperkuat identitas wilayah, serta membuka peluang ekspor dan pariwisata berbasis potensi lokal,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, disampaikan sejumlah program strategis yang akan menjadi fokus pengembangan IG tahun 2026, di antaranya pengembangan GI Tourism (wisata berbasis IG), program IG Bisa Ekspor, digitalisasi dan pengembangan marketplace IG, pelaksanaan Business Forum IG Indonesia, penguatan pengawasan dan pembinaan, promosi internasional melalui katalog nasional, serta produksi video IG daerah sebagai media branding dan storytelling.

Dalam implementasinya, DJKI berperan sebagai perumus kebijakan dan kurator nasional, sementara Kantor Wilayah menjadi ujung tombak pelaksanaan di daerah, mulai dari identifikasi potensi, pendampingan, verifikasi, hingga koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Menanggapi hal tersebut, Rakhmat Renaldy dalam keterangannya menyampaikan komitmen Kanwil Kemenkum Sulteng dalam mendukung penuh pelaksanaan program IG secara optimal di daerah.

“Kami akan mengoptimalkan peran Kantor Wilayah dalam mendampingi MPIG dan pelaku usaha, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait agar setiap program IG dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata,” tambahnya.

Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Sulteng akan mendorong kesiapan MPIG dan pelaku usaha IG, khususnya dalam peningkatan kualitas produk, kontinuitas produksi, pengemasan, serta pemenuhan standar ekspor. Selain itu, koordinasi lintas sektor akan terus diperkuat dalam mendukung program IG Go Digital, GI Tourism, dan GI Business Matching, termasuk dalam pemenuhan bahan baku dan perluasan akses pasar.

Kanwil Kemenkum Sulteng juga akan mengoptimalkan pendampingan kepada MPIG serta menunjuk person in charge (PIC) untuk setiap program yang telah direncanakan, guna memastikan pelaksanaan program berjalan lebih terarah dan terukur.

Melalui langkah strategis ini, diharapkan produk Indikasi Geografis dari Sulawesi Tengah dapat semakin berkembang, memiliki daya saing tinggi, serta mampu berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian daerah.

HUMAS KEMENKUM SULTENG