Palu, 3 Februari 2026 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah menggelar Sosialisasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) yang dilaksanakan di Aula Garuda Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah, Selasa (3/2). Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Kanwil Kemenkum Sulteng pada bidang terkait serta perwakilan Pemerintah Daerah kabupaten dan kota se-Sulawesi Tengah, baik yang mengikuti secara langsung maupun melalui Zoom Meeting.

Sosialisasi ini menghadirkan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Min Usihen, yang memberikan arahan langsung kepada seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Sulteng terkait pentingnya peran IRH sebagai instrumen evaluasi dan penguatan pembangunan hukum di daerah. Dalam arahannya, Min Usihen menekankan bahwa IRH tidak hanya menjadi ukuran administratif, tetapi juga menjadi refleksi kualitas tata kelola hukum dan efektivitas regulasi yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Rahendro Jati, selaku Kepala Pusat Pemantauan, Peninjauan, dan Pembangunan Hukum Nasional juga turut hadir menjelaskan mekanisme penilaian IRH, indikator pengukuran, serta peran aktif Kantor Wilayah sebagai sekretariat wilayah dalam mendampingi pemerintah daerah. Materi tersebut memberikan pemahaman komprehensif mengenai tahapan penilaian, strategi pengumpulan data, hingga penguatan kolaborasi lintas sektor guna meningkatkan kualitas regulasi dan pelayanan hukum.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting dalam menyamakan persepsi antara Kanwil dan Pemerintah Daerah.

“Sosialisasi IRH ini memperkuat pemahaman bersama bahwa reformasi hukum harus terukur dan berdampak nyata. Kanwil Kemenkum siap menjadi penghubung strategis dalam mendampingi pemerintah daerah,” ujarnya.

Rakhmat Renaldy juga menekankan pentingnya sinergi berkelanjutan antara seluruh pemangku kepentingan.

“Kolaborasi antara Kanwil dan Pemerintah Daerah merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas pembangunan hukum. Dengan kerja sama yang solid, target IRH dapat dicapai secara optimal dan berkelanjutan,” tambahnya.

Kegiatan sosialisasi ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam memahami mekanisme penilaian IRH sekaligus memperkuat sinergi lintas lembaga. Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah berkomitmen terus mengawal proses pembangunan hukum daerah agar lebih terarah, terukur, dan berorientasi pada kepastian serta kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

HUMAS KEMENKUM SULTENG

Palu — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) melaksanakan rapat persiapan dan pemantapan menjelang peresmian Pos Layanan Bantuan Hukum (Posbankum) sebagai bagian dari rangkaian kunjungan kerja Menteri Hukum Republik Indonesia ke Provinsi Sulawesi Tengah. Rapat ini difokuskan pada penguatan kesiapan teknis guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan tertib, lancar, dan terkoordinasi (2/2).

Rapat dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Muhammad Wahab Marawali, dan diikuti oleh jajaran internal Kanwil Kemenkum Sulteng yang terlibat langsung dalam dukungan pelaksanaan kegiatan. Pembahasan diarahkan pada aspek teknis, khususnya persiapan konsumsi, pengaturan kendaraan operasional, serta pembagian tanggung jawab masing-masing unsur pelaksana.

Dalam rapat tersebut, setiap bagian diminta memastikan kesiapan sesuai tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, sehingga seluruh kebutuhan logistik dan operasional pada hari pelaksanaan dapat terpenuhi secara optimal tanpa kendala di lapangan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, dalam keterangannya menegaskan bahwa kesiapan teknis memiliki peran strategis dalam mendukung agenda pimpinan.

“Persiapan yang matang, terutama pada aspek konsumsi dan kendaraan, menjadi penentu kelancaran seluruh rangkaian kegiatan peresmian Posbankum,” ujarnya.

Lebih lanjut, Rakhmat Renaldy menekankan pentingnya tanggung jawab dan disiplin setiap petugas. “

Setiap unsur harus memahami perannya masing-masing dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Koordinasi yang solid akan memastikan kegiatan berjalan tertib serta mencerminkan profesionalisme institusi,” tambahnya.

Melalui rapat ini, Kanwil Kemenkum Sulteng menegaskan komitmennya untuk memberikan dukungan administratif dan teknis secara maksimal. Seluruh hasil pembahasan menjadi pedoman kerja bersama agar peresmian Posbankum dapat terlaksana dengan baik dan memberikan dampak positif bagi penguatan layanan hukum kepada masyarakat.

HUMAS KEMENKUM SULTENG

Palu — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) menegaskan pentingnya membangun budaya kerja yang proaktif melalui kebiasaan terus memantau perkembangan informasi, saling memberitahukan, serta saling mengingatkan antarunit kerja guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan yang tepat (2/2).

Penguatan komitmen ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan koordinasi internal, mencegah keterlambatan informasi, serta memastikan setiap kebijakan dan kegiatan berjalan selaras dengan arah organisasi. Seluruh jajaran didorong untuk aktif mengikuti perkembangan informasi, baik terkait kebijakan, program kerja, maupun dinamika pelaksanaan tugas di lapangan.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, Menegaskan bahwa keterbukaan dan kecepatan informasi menjadi kunci efektivitas kerja.

“Dengan terus memantau informasi dan saling memberitahukan, setiap unit dapat bekerja lebih sigap, tepat sasaran, dan menghindari miskomunikasi,” ujarnya.

Rakhmat Renaldy turut menambahkan bahwa budaya saling mengingatkan merupakan bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga kualitas kinerja organisasi.

“Saling mengingatkan bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan setiap tugas berjalan sesuai rencana, aturan, dan target yang telah ditetapkan,” tambahnya.

Melalui penguatan komunikasi dan kepedulian antarjajaran, Kanwil Kemenkum Sulteng berharap tercipta lingkungan kerja yang solid, responsif, dan adaptif terhadap perubahan, sehingga mampu memberikan pelayanan hukum yang profesional serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

HUMAS KEMENKUM SULTENG

Palu — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) menegaskan pentingnya perhatian serius terhadap target kerja, khususnya pada kegiatan dan program yang memiliki batas waktu (deadline), guna memastikan seluruh pelaksanaan tugas berjalan tepat waktu, terukur, dan akuntabel.

Penegasan tersebut disampaikan dalam rangka penguatan disiplin kinerja dan efektivitas pelaksanaan program di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulteng. Setiap unit kerja diminta untuk menyusun perencanaan yang jelas, memahami tenggat waktu yang telah ditetapkan, serta melakukan monitoring secara berkala agar target kerja dapat tercapai secara optimal.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, dalam arahannya menegaskan bahwa pencapaian target kerja tidak hanya dinilai dari hasil akhir, tetapi juga dari ketepatan waktu dalam pelaksanaannya.

“Target kerja yang disertai dengan pengelolaan waktu dan kepatuhan terhadap deadline akan mencerminkan profesionalisme serta kualitas kinerja organisasi,” ujarnya.

Rakhmat Renaldy turut menambahkan bahwa disiplin terhadap batas waktu merupakan bagian dari budaya kerja yang harus terus dibangun dan dijaga.

“Dengan memperhatikan setiap deadline, pelaksanaan tugas akan lebih terarah, meminimalisasi hambatan, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja institusi,” tambahnya.

Melalui penguatan komitmen terhadap target dan tenggat waktu, Kanwil Kemenkum Sulteng berharap seluruh jajaran dapat bekerja lebih efektif, responsif, dan konsisten dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, sekaligus mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas.

HUMAS KEMENKUM SULTENG

📢 “What’s Up Kemenkum – Campus Calls Out kini hadir di Universitas Indonesia!”

📍Balairung Universitas Indonesia
🗓️ 9 Februari 2026
⏰ 12.30 WIB (registrasi ulang)

Di era AI, remix, deepfake, dan platform digital, isu royalti musik ruang publik makin kompleks. Bukan cuma soal pencipta vs pengguna, tapi juga soal keadilan akses publik, masa depan profesi kreatif, dan kepastian hukum.

Mengusung tema :
“Royalti Musik di Ruang Publik: Di Mana Batas Keadilan?”

Forum ini diskusi akan membedah:
✔️ Royalti musik di ruang publik kampus
✔️ AI voice & deepfake: ancaman atau peluang?
✔️ Lisensi kolektif digital & arah kebijakan (Protokol Jakarta)
✔️ Masa depan industri kreatif Indonesia

Ayo segera daftar di :
https://bit.ly/KEMENKUMxUI

✨ Benefit Peserta:
✔️ E-Sertifikat
✔️ Snack & Lunch
✔️ Seminar Kit
✔️ Pencatatan Hak Cipta GRATIS untuk 25 orang pertama

🎁 Ikuti What’s Up Kemenkum CCO Challenge dan menangkan gadget, uang elektronik, dan berbagai hadiah menarik lainnya!

💡 Dari kampus, untuk masa depan ekosistem musik dan seni Indonesia.
Bukan sekadar diskusi, ini panggilan untuk generasi muda ikut menentukan arah keadilan kreatif di era AI🔥

#RoyaltiMusik #RuangPublik #HakCipta
#IndustriKreatif #MusikIndonesia #Deepfake
#LMKN #KementerianHukum