PALU_Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkumham Sulteng) serahkan 32 sertifikat kekayaan intelektual hak cipta kepada Balai Bahasa Provinsi Sulteng, Selasa, (12/12/2023) pagi.

Peyerahan tersebut dilaksanakan di Hotel Best Western Palu saat pelaksanaan kegiatan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi Balai Bahasa Provinsi Sulteng yang saat itu dihadiri oleh berbagai unsur akademisi maupun mitra kerja Balai Bahasa.

Adapun 32 sertifikat tersebut berjenis hak cipta berupa karya bergambar, penyerahan itu pun dilakukan oleh Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (Kasubid KI), Aida Julpha Tangkere kepada Kepala Balai Bahasa Sulteng, Asrif.

Aida menerangkan bahwa penyerahan sertifikat tersebut merupakan wujud perlindungan hukum kepada para pencipta dari suatu karya yang memiliki dinilai memiliki nilai ekonomis yang rentan mengalami plagiarisme.

“Tentunya perlindungan kekayaan intelektual cipta ini sangatlah penting untuk dilakukan, hal ini meminimalisir terjadinya tindakan plagiat dari beberapa orang yang mencoba mengambil ide ataupun ciptaan milik orang lain,” jelas Aida.

Mewakili Kanwil Kemenkumham Sulteng yang saat ini dipimpin oleh Hermansyah Siregar, ia pun mengapresiasi atas bentuk dukungan dan perhatian yang dilakukan oleh jajaran Balai Bahasa Sulteng, ia berharap agar kerja sama tersebut dapat terus dilakukan.

“Terima kasih kepada Balai Bahasa yang begitu antusias melindungi setiap karya yang dihasilkan, ini tentu menjadi komitmen kita agar senantiasa bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini,” tambahnya.

Sementara itu, Asrif pun bersyukur atas pencatatan inventarisasi hak cipta tersebut, ia menyebut bahwa hal tersebut akan terus ia tingkatkan dengan menggandeng berbagai komunitas kemasyarakatan.

“Bersyukur sekali bisa mencatatkan hak cipta ini, tentu ini adalah untuk daerah ini dan pastinya kita mau daerah kita lebih maju lagi. Apapun aset atau suatu karya yang dilakukan di Sulawesi Tengah mesti kita jaga bersama-sama,” pungkasnya.

HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG

PALU_Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkumham Sulteng) akan hadirkan pelayanan publik di Mall Pelayanan Publik (MPP) Bambaru Palu, Senin, (11/12/2023).

Hal tersebut dilakukan guna memaksimalkan pelayanan publik dapat terjangkau dengan baik di tengah-tengah masyarakat, apalagi diketahui sendiri MPP Bambaru memiliki lokasi strategis yang bertempat di pusat keramaian Palu Barat.

Adapun layanan publik yang akan dihadirkan, diantaranya Layanan Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Administrasi Hukum Umum hingga Keimigrasian.

“Ini menjadi hal yang sangat baik bagi kami, tentunya kita berharap agar segala layanan kita dapat lebih cepat dijangkau oleh masyarakat, sejauh ini persiapan kami telah sampai pada menyiapkan ruang pelayanannya, memastikan semuanya nyaman buat masyarakat,” kata Kepala Subbidang Kekayaan Intelektual, Aida Julpha Tangkere.

Aida menyebutkan bahwa upaya tersebut dilakukan sebagaimana kerja sama bersama Dinas Penanaman Modal dan Layanan Terpadu Satu Pintu (DPMLTSP) Kota Palu, Kanwil Kemenkumham Sulteng yang kini dipimpin oleh Hermansyah Siregar pun terus berupaya agar kehadiran MPP Bambaru berdampak positif bagi kemajuan daerah.

Lebih lanjut, ia pun menjelaskan untuk jadwal aktifnya pelayanannya direncanakan sebelum pergantian tahun baru, berbagai persiapan bersama DPMLTSP serta pengelolan Bambaru Palu pun dilakukan guna memastikan launching pelayanan di MPP Bambaru dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Tunggu saja, dalam waktu dekat akan resmi dibuka,” pungkasnya.

HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG

PALU_Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkumham Sulteng) dorong mahasiswa Universitas Tadulako (Untad) menjadi agen kekayaan intelektual (KI) di tengah masyarakat.

Hal tersebut terlihat saat Aida Julpha Tangkere selaku Kepala Subbidang Kekayaan Intelektual memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada mahasiswa/i Fakultas Hukum Untad Palu yang berjumlah 61 orang di Ruang Garuda Kanwil mengenai apa saja unsur KI dan mekanisme tata cara pendaftaran KI yang langsung dipandu melalui laman website DGIP.GO.ID.

Aida yang juga baru saja dilantik pada 05 Desember yang lalu menyampaikan bahwa unsur bagian dari KI sendiri terdiri dari Merek, Desain Industri, Hak Cipta, Indikasi Geografis, Paten, Rahasia Dagang, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

“Ada 7 jenis dari KI dan semua itu ditunjukan adalah untuk melindungi setiap karya atau ciptaan dari kita semua agar jangan sampai mendapat plagiarisme atau pencurian dari orang lain,” terang Aida.

Dibuka oleh Kepala Bidang HAM, Mangatas Nadeak, kegiatan itu berjalan dengan atraktif, para mahasiswa diminta agar menyaksikan secara seksama, mereka juga diminta agar dapat menjadi agen kekayaan intelektual di tengah masyarakat.

“Jadilah agen layanan kekayaan intelektual di tengah masyarakat kita, dorong masyarakat kita agar dapat mendaftarkan hasil ciptaan atau karyanya, ini semua adalah untuk kemajuan kita, kemajuan daerah, bangsa dan negara kita,” pesan Nadeak.

Lebih lanjut, Nadeak pun mengapresiasi atas dukungan pengembangan layanan KI yang dilakukan oleh civitas akademika Untad Palu, ia berharap agar kerja sama terus dilakukan.
“Kemenkumham dan Untad telah bekerja sama sejak tahun 2022 yang lalu, tentu kegiatan ini sangat menggembirakan, semoga saja bisa terus ditingkatkan,” tambahnya.

Sementara itu, Andi Irvan selaku dosen pendamping juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Kanwil Kemenkumham Sulteng yang saat ini dipimpin oleh Hermansyah Siregar, ia berharap agar agen layanan KI yang diharapkan dapat terealisasi bagi kalangan mahasiswa.

“Semoga saja kerja sama kita terus menghasilkan terobosan yang baik bagi mahasiswa, ini penting bagi daerah yang kita cintai ini,” pungkasnya.

HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG

PALU_Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkumham Sulteng) tandatangani perjanjian kerja sama (PKS) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sigi terkait sinergitas peningkatan penilaian kabupaten peduli HAM, Senin, (11/12/2023) pagi.

PKS tersebut ditandatangani oleh Pelaksana Harian Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Herlina bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi, Nuim Hayat dan disaksikan oleh Wakil Gubernur Sulteng, H. Ma’mun Amir, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Sulteng, Hermansyah Siregar, Ketua Komisi Nasional HAM Sulteng, Dedy Askari dan Perwakilan Ombudsman RI perwakilan Sulteng di Aula Polibu Kantor Gubernur.

Dilaksanakan pada saat peringatan Hari HAM Sedunia Ke-75 Tahun 2023, Kakanwil Hermansyah menyebutkan bahwa hal tersebut menjadi salah satu upaya bagi pihaknya bersama Pemkab Sigi dalam meningkatkan program strategi nasional terhadap pemajuan HAM.

“PKS ini adalah upaya kita untuk meningkatkan penilaian kabupaten peduli HAM yang didasari pada program pemajuan dan perlindungan HAM, kita terus berupaya agar setiap daerah dapat lebih baik lagi dalam menyukseskan rencana aksi HAM ini,” jelas Kakanwil Hermansyah.

Meski begitu, ia tetap berharap agar PKS tersebut dapat terealisasi dengan baik, kat beliau, hal-hal yang menjadi kekurangan mesti dibenahi secara bersama-sama.

“Kita harus bisa laksanakan PKS ini dengan sebaik-baiknya, apa yang masih menjadi kekurangan harus kita benahi bersama,” tambahnya.

Sekkab Sigi pun bersyukur atas komitmen yang telah dibangun bersama tersebut, ia bertekad akan mendorong agar seluruh unsur Pemerintah Kabupaten Sigi dapat bekerja semaksimalnya guna meraih predikat peduli ham.

“Kita bersyukur bahwa kerja sama terus dilakukan, kita komitmen agar dapat meraih penghargaan peduli ham di tahun depan,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur H. Ma’mun Amir pun mengapresiasi atas kinerja yang dilakukan jajaran Kanwil Kemenkumham Sulteng dalam memastikan wilayah Sulteng yang ramah terhadap HAM, ia berharap agar seluruh Wali Kota dan Bupati dapat memaksimalkan kolaborasi ataupun kerja sama tersebut.
“Mari terus bekerja sama membangun daerah yang kita cintai ini, tentu kami sangat memberi apresiasi atas dukung Kemenkumham Sulteng, kami imbau agar seluruh instansi Pemerintah Daerah dapat bersinergi ke sejumlah satuan kerja di Kemenkumham Sulteng agar dapat mengetahui apa saja layanan yang harus dibenahi guna mengoptimalkan pelayanan berbasis HAM terpenuhi,” tutupnya.

HUMAS KANWIL KEMEKUMHAM SULTENG
Cq. Kasubag HUMAS, RB dan TI
ASMAN (+62 812-8503-0451)