PARIGI MOUTONG – Bidang Hukum Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah melaksanakan kegiatan monev pengelolaan dan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Bagian Hukum Setda Kab. Parigi Moutong (09/11).

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan monitoring terhadap pengelolaan dan pengembangan dari JDIH Pemerintah Kab. Parimo di antaranya mengetahui kendala atau hambatan yang dihadapi, sekaligus memberikan penilaian dan dorongan untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH khususnya penyebarluasan informasi hukum.

Kami sebagai perpanjangan tangan BPHN selaku Pusat JDIHN menyampaikan agar anggota JDIHN se-Sulawesi Tengah terus melengkapi koleksi dokumen hukum pada website JDIH, mulai dari produk hukum tingkat daerah sampai dengan tingkat pusat, monografi hukum, artikel hukum, dan informasi hukum lainnya, maupun beragam inovasi yang dapat dikembangkan dalam hal meningkatkan kualitas penyebarluasan informasi hukum, ujar Patricia Cicilia Maria.

Dalam hal penyebarluasan informasi hukum, sebagaimana arahan BPHN pada pertemuan lalu bahwa kedepannya penggunaan media sosial harus dioptimalkan, sebagai pendekatan baru kepada masyarakat, sehingga akun media sosial dapat digunakan untuk mempromosikan JDIH, seperti hal nya promosi mengenai kegiatan yang berkaitan dengan JDIH, isu hukum terbaru, sampai dengan ucapan hari penting yang dikaitkan dengan JDIH.

Setelah menyampaikan dan berdiskusi mengenai kendala dan hambatan yang terjadi selama ini, dari Bagian Hukum Setda Kab. Parimo, diwakili oleh Kasubbag Bantuan Hukum, Kisman, menyampaikan apresiasi kepada Tim dari Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah atas pembinaannya selama ini kepada anggota JDIHN yang ada di Sulawesi Tengah, dan pihaknya akan terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas dalam pengelolaan dan pengembangan JDIH, ujarnya. (HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG)

DONGGALA_Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkumham Sulteng) dan Pemerintah Kabupaten Donggala rencanakan daftarkan 2 potensi kekayaan intelektual indikasi geografis khas daerah.

Diwakili oleh para operator permohonan kekayaan intelektual, Tim Kanwil Kemenkumham Sulteng melakukan koordinasi ke 2 dinas yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang saat itu disambut langsung oleh Kepala Bidang Industri, Andi Veny Anggraeny serta Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan Kab. Donggala yang diwakili Umar selaku sekretaris dinas.

Dalam pertemuan ini Tim Kanwil Kemenkumham Sulteng yang diwakili oleh Aida Julpha Tangkere, Inggrid dan Lianora memberikan solusi atas kendala-kendala yang dihadapi dalam menyusun deskripsi indikasi geografis dan menyusun persyaratan lainnya, serta memberikan pemahaman edukasi terkait pentingnya Indikasi geografis, sebagai perlindungan suatu produk di suatu daerah, sehingga produk suatu daerah tidak dapat di klaim oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Adapun aset daerah yang menjadi pembahasan saat itu, yakni Tenun Ikat Donggala, Tanaman Salak Tamarenja serta potensi IG lainnya seperti Kopi Napeto yang mendiami wilayah Wani, Donggala.

Tim Kanwil pun disambut penuh antusias dari kedua dinas terkait, prosesi pencatatan pun akan terus dilakukan sehingga seluruh aset daerah tersebut dapat terlindungan dengan baik.

HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG

PALU_Sebanyak 6 Rancangan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan di Harmonisasi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah optimis hasilkan produk hukum yang bernilai mutu baik, Kamis, (9/11/2023).

Sikap tersebut ditunjukan saat Kanwil Kemenkumham Sulteng yang diwakili oleh Kepala Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, Ili Rusliadi beserta tim perancang melakukan fasilitasi harmonisasi Ranperbup Bangkep yang saat itu dihadiri oleh unsur Pemerintah Daerah Bangkep dan para pramekarsa.

Ada 6 Ranperbup yang dibahas, seperti rancangan tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengalokasian dan Pembagian, Tata Cara Pengalokasian Serta Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun 2024, Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, Tata Cara Pengangkatan Penjabat Kepala Desa, Implementasi Transaksi Nontunai Di Lingkungan Pemerintah Desa dan Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Layanan Umum Daerah Di Fasilitas Kesehatan.

Ili Rusliadi mengungkapkan bahwa dalam pembentukan produk hukum tersebut, pihaknya memastikan aspek kewenangan, materi muatan hingga teknik penulisan terlaksana dengan baik, ia pun berharap agar Ranperbup tersebut dapat meningkatkan kerja sama yang baik antara Kanwil Kemenkumham Sulteng bersama Pemkab Bangkep.

HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG

JAKARTA - Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Sulawesi Tengah melakukan kegiatan konsultasi dan koordinasi ke Direktorat Jenderal Imigrasi di Jakarta. Melalui kegiatan konsultasi dan koordinasi tersebut, Tim Pengawasan Orang asing (timpora) Pusat Direktorat Jenderal Imigrasi menghimbau kepada jajaran Timpora di Wilayah Baik Timpora Provinsi, Timpora Kabupaten/kota untuk lebih memperketat pengawasan terhadap WNA menjelang Pemilu Serentak tahun 2024. Kamis, (09/11)

Pengawasan diperketat terhadap Wartawan/Jurnalis Media asing, guna menghindari pemberitaan-pemberitaan yang tidak berimbang yang dapat memutar balikan fakta, yang dapat mengganggu stabilitas terkait pelaksanaan Pemilu dan juga menjaga netralitas antara Pasangan Capres dan cawapres peserta Pemilu. Disela itu pula Koordinator Pencegahan dan Penangkalan, Uray Avian, dan koordinator Pengawasan Keimigrasian, Arief Eka Riyanto, menghimbau kepada jajaran timpora di wilayah untuk memperketat pengawasan WNA untuk menghindari potensi WNA memiliki KTP dan masuk dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pemilu.

Timpora Pusat Direktorat Jenderal Imigrasi menghimbau pula agar jajaran di wilayah turut mengawasi NGO/LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Asing yg berkolaborasi dengan LSM lokal agar tetap netral dan tidak menguntungkan salah satu pasangan peserta Pemilu 2024 nanti.

HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG