PALU - Bertempat di Ruang Rapat Kepala Divisi Pelayanan Hukum Dan HAM, dihadiri oleh Tenaga Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah dan Pemrakarsa yakni dari Bagian Hukum, Dinas PMD Sekda Kabupaten Parigi Moutong melaksanakan Rapat Fasilitasi Harmonisasi yang dipimpin oleh Kasubid FPHD, Ili Rusliadi. Selasa, (07/11)

Kegiatan dilaksanakan berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong sebagai bagian dari tahapan pembentukan Peraturan Kepala Daerah tersebut membahas tentang :

1. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

2. Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

3. Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Bagi Setiap Desa

4. Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah ; dan

5. Tata Cara Pengalokasian Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa

Pada pelaksanaan rapat, tim fasilitasi harmonisasi Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah memberi masukan terkait aspek kewenangan, substansi, dan teknik penulisan Peraturan Perundang-undangan yang harus sesuai dan selaras dengan Peraturan Perundang-undangan terkait secara vertikal demi terwujudnya produk hukum daerah yang berkualitas.

Kegiatan rapat diakhiri dengan penyerahan Berita Acara Pengharmonisasian atas Raperkada dimaksud.

HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG

Surabaya - Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah mengikuti kegiatan rekonsiliasi data pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dan laporan keuangan dipa unit administrasi hukum umum (AHU) tahun anggaran 2023. Kegiatan tersebut dilaksanakan mulai dari Minggu (5/11) s.d Rabu (8/11) di Hotel Mercure Grand Mirama Surabaya .

Rekonsiliasi tersebut dibuka oleh Direktur Jenderal AHU Bapak Cahyo Rahardian Muzhar, SH, LLM. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan pentingnya rekonsiliasi data PNBP dan laporan keuangan dipa unit AHU untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Beliau juga mengapresiasi kinerja dan kontribusi unit AHU dalam menghasilkan PNBP bagi negara.

Kegiatan yang dihadiri langsung oleh Kepala Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (Kasubbid AHU) Indra DS Gommo, Operator GLP Wiyanto, BPP dan 2 orang pengelolah Keuangan dan BMN. Tujuan dari kegiatan ini adalah menjaga akuntabilitas data penerimaan dan penyajian data laporan keuangan untuk menjaga OPINI Kemenkumham 2023 PASTI WTP.

Narasumber yang hadir dalam kegiatan ini berasal dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang menjelaskan tentang Pencatatan dan pelaporan Barang Milik Negara serta Kepala Biro Keuangan Kemenkumham RI Wisnu Nugroho yang juga memberikan materi mengenai data Laporan Keuangan antara Ditjen AHU dengan Kanwil dan BHP seluruh Indonesia.

Kegiatan rekonsiliasi data PNBP dan laporan keuangan tersebut akan menjadi langkah besar dalam menjaga akuntabilitas penerimaan negara dan pelaporan Keuangan demi mempertahankan WTP tahun 2023. (HUMAS KEMENKUMHAM SULTENG

PALU - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkumham Sulteng) melalui FORUM MASYARAKAT BICARA KEBIJAKAN menggelar rapat Evaluasi Kebijakan terhadap Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang di Implementasikan di Daerah . Kegiatan evaluasi ini dilaksanakan untuk merumuskan rekomendasi terhadap Permenkumham melalui pendapat atau opini dari pemangku kepentingan serta masyarakakat dan kalangan akademisi.

Rapat Forum Masyarakat Bicara Kebijakan ini di pimpin oleh Kasubid Pengkajian, Penilitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Fitriana Anas dan dihadiri oleh Penyuluh Hukum Madya Safruddin, perwakilan Fakultas Hukum Universitas Tadulako serta ASN dari Divisi Pemasyarakatan dan Imigrasi.

Dalam kegiatan ini di bahas Permenkumham apa yang akan dilakukan evaluasi khususnya Permenkumham yang berkaitan dengan Pemasyarakatan dan Imigrasi. Diharapkan melalui Kegiatan Forum Masyarakat Bicara Kebijakan ini nantinya akan menghasilkan rekomendasi, sehingga implementasi kebijakan permenkumham diwilayah dapat tepat sasaran serta dapat meningkatkan kualitas rekomendasi pada Kegiatan Evaluasi Kebijakan Permenkumham yang diimplementasikan diWilayah sebagai rujukan dalam pembuatan kebijakan selanjutnya. (HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG)

PALU – Penggunaan Teknoligi Informasi dan Komunikasi di dalam Sistem Pemerintahan bukan menjadi pilihan, akan tetapi sudah menjadi keharusan. Hal tersebut mampu mendukung Pemerintah baik dari segi Administrasimaupun pelayanan Publik.

SPBE atau E – Government dilaksanakan oleh instansi pusat dan pemerintah daerah untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, Efektif Transparan dan akuntabel untuk meningkatkan kualitas pelayanan public.

Berdasarkan latarbelakang tersebut, Kanwil Kemenkumham Sulteng melalui Divisi Administrasi khususnya Bagian Program dan Humas ikuti kegiatan Webinar oleh Inspektorat Jenderal dengan judul APIP Kawal SPBE, Wujudkan Pelayanan Berkualitas, Selasa, (07/11). Hadir dalam kegiatan tersebut Kabag Program dan Humas, Muhammad Said, Kepala Sub Bagian Humas, RB dan TI, Asman serta Pengelola SPBE Kantor Wilayah, Gerson.

Dalam sambutannya, Inspektur Jenderal Kemenkumham RI, Razilu menyampaikan bahwa Indonesia menempati peringkat ke – 77 dalam survey dua tahunan United Nations (UN) E-Government Survey 2022 yang diselenggarakan Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB). Capaian SPBE tahun ini meneruskan tren positif yang telah diperoleh sejak tahun 2018.

“Di tahun 2023 Kemenkumham menargetkan Nilai Indeks SPBE sebesar 4,20 (Predikat Memuaskan). Guna meraih target tersebut, terdapat 4 (empat) domain yang menjadi indikator dalam evaluasi SPBE, yaitu Kebijakan Internal SPBE, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Layanan SPBE,” Ungkapnya.

“Dari keempat domain tersebut, peran dan upaya dari setiap lingkup kementerian sangatlah penting untuk meningkatkan SPBE demi mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik (good governance),” ujar Razilu dalam sambutannya.

“Sebagai Insan APIP, Inspektorat Jenderal Kemenkumham memiliki peran penting sebagai salah satu ujung tombak dalam peningkatan kualitas layanan pulbik, terutama menyukseskan penyelenggaraan SPBE di Kemenkumham demi mewujudkan Pemerintahan Indonesia yang berkelas dunia,” pungkasnya.

Acara selanjutnya diisi dengan materi oleh para narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kapusdatin Setjen Kemenkumham, dan Inspektur Wilayah IV Itjen Kemenkumham. (HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG)