Palu, Selasa (17/10) Tim Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IPK-IKM) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, yang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Fitriana Anas melaksanakan monitoring dan verifikasi pelaksanaan hasil survei IPK-IKM di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Palu.

 Dalam melaksanakan monev tim Kantor Wilayah diterima  oleh Kasubsi Pengamanan dan Pengelolaan Rupbasan Kelas I Palu dan Operator Survei pada Rupbasan Palu. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang ada di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Palu yang mana hasil dari Survei yang dilaksanakan melalui aplikasi survei 3AS menjadi tolak ukur penilaian awal pengusulan WBK/WBBM.

Lebih lanjut Kasubid Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM menyampaikan agar pelaksanaan survei haruslah konsisten dengan mempertahankan nilai sangat baik yang telah dicapai Rupbasan Palu dalam semester pertama di tahun 2023. Pelaksanaan survei dengan menggunakan aplikasi 3AS juga bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG

PALU_Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkumham Sulteng) dan Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Sulteng komitmen dukung program bersama guna majukan daerah dan permudah layanan masyarakat.

Komitmen tersebut diutarakan saat Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Sulteng Hermansyah Siregar melaksanakan kunjungan silaturahmi bersama Kepala Kemenag Sulteng Ulyas Taha di Ruang Kerja Kakanwil Kemenag, Selasa, (17/10/2023) siang.

Selain sebagai momentum mempererat tali silaturahmi, ada beberapa hal penting yang menjadi pembahasan kedua pimpinan tersebut, diantaranya seperti pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan, pelayanan adminstrasi hukum umum hingga pelayanan keimigrasian bagi jamaah haji dan umrah.

Kakanwil Hermansyah yang saat itu didampingi oleh Kepala Divisi (Kadiv) Administrasi Raymond JH. Takasenseran, Kadiv Pemasyarakatan Ricky Dwi Biantoro, pelaksana harian Kadiv Pelayanan Hukum dan Ham Herlina, Kepala Bagian Program dan Humas Muhammad Said dan Kepala Subbagian Humas RB dan TI Asman, mengaku bersyukur atas sambutan hangat yang diberikan, ia yang belum sebulan menjabat pun berharap agar kerja sama antar kedua instansi dapat lebih ditingkatkan.

“Pastinya tanda adanya kolaborasi, mustahil daerah kita ini akan maju. Komitmen untuk terus saling mendukung program akan kita tingkatkan, tujuannya adalah memberikan kemudahan untuk masyarakatan,” ujar Kakanwil.

Senada, Kakanwil Ulyas Taha juga menyambut atas kerja sama tersebut, ia juga berharap agar Kakanwil Hermansyah dapat sukses memimpin Kemenkumham Sulteng. “Selamat datang di Sulawesi Tengah, pastinya kita mendukung program Kanwil Kemenkumham Sulteng, semoga Bapak Hermansyah dapat sukses bertugas di Sulawesi Tengah,” harapnya.

(Humas Kanwil Kemenkumham Sulteng)

PALU_Komitmen hadirkan tata kelola pemerintahan yang berakuntabel, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (Kakanwil Kemenkumham Sulteng) Hermansyah Siregar silaturahmi bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Edy Suharto, Selasa, (17/10/2023) siang.

Didampingi Kepala Divisi Administrasi Raymond JH. Takasenseran, Kepala Divisi Pemasyarakatan Ricky Dwi Biantoro, pelaksana harian Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Ham Herlina, Kepala Bidang Program dan Humas Muhammad Said dan Kepala Subbidang Humas RB dan TI Asman, Kakanwil Hermansyah disambut langsung di Ruang Kerja Kepala BPKP Sulteng.

“Tentu selain mempererat tali silaturahmi, kunjungan kami ini adalah untuk menguatkan komitmen kita dalam mendukung program BPKP terhadap tata kelola pemerintahan yang berakuntabel,” jelas Kakanwil Hermansyah.

Lebih lanjut, Kakanwil pun mengaku sangat bersyukur atas pertemuan tersebut, ia menegaskan bahwa suksesnya program yang dilakukan oleh pihaknya sangat berkorelasi dengan fokus utama BPKP. “Dari persoalan laporan keuangan, manajemen dan mitigas resiko, sistem pengendalian internal pemerintahan dan berbagai hal lainnya terus menjadi perhatian serius kami. Tentu, kami sangat berharap dukungan penuh BPKP dalam hal pembinaan atau pendampingan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala perwakilan BPKP Sulteng Edy Suharto yang didampingi oleh para koordinator dan pengawasnya berterima kasih atas kunjungan tersebut, ia juga tegaskan akan selalu siap mendukung program pengendalian di Kanwil. “Saat ini kami terus menggencarkan Manajemen dan mitigasi resiko untuk setiap penyelenggara pemerintahan. Kita pastikan akan selalu siap mendukung program pengendalian di Kanwil Kemenkumham Sulteng, koordinasi akan terus kita lakukan,” ungkap Edy Suharto.

Dari pertemuan tersebut, kedua pimpinan yang diketahui baru menjabat di Sulteng tersebut berkomitmen bersama untuk menyukseskan segala program nasional khususnya menghadirkan pelayanan yang memuaskan masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan. “Semoga kita bisa saling berkolaborasi bersama, memajukan daerah, bangsa dan negara ini,” pungkas Kakanwil.

(Humas Kanwil Kemenkumham Sulteng)

Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Triwulan III di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun Anggaran 2023. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah raih capaian nilai IKPA tertinggi dengan nilai capaian sebesar 99,34 (Sembilan Puluh Sembilan Koma Tiga Puluh Empat)

Palu_ Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Biro Keuangan dan diikuti oleh Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan kanwil Sulteng bersama staf serta pengelola keuangan pada unit pelaksana teknis di lingkungan kumham SUlteng secara daring. Dalam kegiatan tersebut dilaksanakan pula pemaparan terkait capaian kinerja anggaran Kementerian Hukum dan HAM dan Langkah-langkah peningkatan nilai IKPA oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan.

Para peserta meeting juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh satuan kerja terkait pelaksanaan anggaran.

Pada pelaksanaan anggaran Satuan Kerja di himbau untuk merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

IKPA terdiri dari 8 (delapan) indikator yaitu : Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM dan Capaian Output.

Humas Kanwil Kemenkumham Sulteng