Palu_Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkumham Sulteng) ikuti pengarahan Direktur Keamanan dan Ketertiban (Dirkamtib) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Supriyanto, berantas dan tanggulangi permasalahan narkotika jadi pembahasan, Senin, (16/10/2023) pagi.

Mengambil tempat di ruang rapat divisi pemasyarakatan, Kanwil Kemenkumham Sulteng yang diwakili oleh Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi, Irpan, Kabid Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, Keamanan, M.Nur Amin, Kepala Subbidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, Dan Keamanan, Idris Pirade, dan Kasubid Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, Dan Rehabilitasi Imelda mengikuti secara seksama pengarahan tersebut.

Pada kesempatan tersebut, Dirkamtib menegaskan kepada seluruh Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) bahwa yang diusulkan untuk pemindahan ke Lapas Nusakambangan adalah warga binaan pemasyarakatan (WBP)  yang masih bekerja mengendalikan narkoba dari Lapas tempat WBP tersebut dibina.

“Saya berharap kepada bapak ibu sekalian, mari sukseskan dan dukung pemindahan Bandar-bandar narkoba yang ada di wilayah. Agar pemberantasan peredaran narkoba yang ada di Lapas/Rutan bisa terlaksana dengan baik dan bersih dari Narkoba. Selain itu, kepada Wbp yang masa pidana lama, tidak wajib untuk dipindahkan ke Lapas Nusakambangan, sekali lagi saya tegaskan yang menjadi dasar pemindahan wbp Bandar narkoba adalah wbp yang masih “main-main” dengan narkoba,” pungkasnya.

HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG

PALU_Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkumham Sulteng) gelar temu sadar hukum bersama kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) di Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tengah, Senin, (16/10/2023) pagi.

Ditempatkan di Ruang Garuda Kanwil, kegiatan yang dihadiri sebanyak 14 desa dan 3 perwakilan bagian hukum dari Pemerintah Daerah Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Tojo Una-Una dilaksanakan selama tiga dengan menghadirkan agenda kegiatan temu sadar hukum yang memuat urgensi dari pentingnya pembinaan sadar hukum disetiap wilayah, analis dan evaluasi hukum serta penyuluhan hukum.

“Kegiatan ini sangatlah penting, mengingat menghidupkan budaya sadar hukum di tengah-tengah masyarakat adalah hal yang harus terus kita lakukan,” buka Kakanwil Hermansyah.

Didampingi oleh para kepala divisi dan pejabat administrator dan pengawas, Kakanwil pun menguraikan betapa pentingnya peran aktif dari seluruh elemen masyarakat dalam menyukseskan pembentukan desa sadar hukum, ia juga berharap agar pertemuan tersebut dapat meningkatkan pengetahuan hukum serta dapat menjadi momentum untuk mendiskusikan dan menemukan solusi dari setiap permasalahan.

“Ini menjadi tugas kita bersama, kita harus terus berkoordinasi dengan sebaik-baiknya untuk memaksimalkan Kadarkum sehingga selanjutnya ditetapkan sebaga desa binaan sadar hukum, semoga saja kegiatan ini menjadi langkah awal untuk mencapai tujuan itu,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia pun menuturkan bahwa beberapa waktu yang lalu Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta telah dinyatakan sebagai daerah desa/kelurahan sadar hukum secara keseluruhan dari pembagian wilayahnya, dari hal itu ia berharap agar Sulawesi Tengah dapat menyusul atas prestasi tersebut.

“Kemarin DKI Jakarta berhasil menetapkan seluruh desa dan kelurahannya sebagai wilayah sadar hukum. Mari kita ikuti bersama, kita buat daerah ini menjadi aman dan damai dengan sadar akan pentingnya hukum. Kan kalau wilayah kita sadari itu, pasti Lapas dan Rutan kita tidak akan over kapasitas lagi,” tutupnya.

Kegiatan itupun berjalan dengan atraktif, bukan hanya menghadirkan pemateri dari internal penyuluh hukum di Kanwil, kegiatan itu juga akan menghadirkan pemateri dari Komando Resor Militer 132 Tadulako dan Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah.

(HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG)

PALU_Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (Kakanwil Kemenkumham Sulteng) Hermansyah Siregar minta jajaran jaga netralitas jelang Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024, Senin, (16/10/2023) pagi.

“Tahun politik sudah semakin dekat, proses pemilihan baik Pilpres maupun Caleg, sebagai pimpinan bahwa kita sebagai Aparatur Sipil Negara harus bersikap netral. Jangan sampai kita punya tendensi atau keberpihakan dari para calon-calon itu, jasa sikap khususnya dalam bermedia sosial,” pesan Kakanwil Hermansyah Siregar saat memberikan arahan saat apel pagi.

Dengan dihadiri oleh para kepala divisi, pejabat administrator dan pengawas, staf, para pegawai pemerintah non pegawai negeri serta para mahasiswa program magang, Kakanwil pun juga mengingatkan agar dalam setiap pelaporan mesti dilakukan secara tertib, kata beliau, transparansi dan akuntabilitas menjadi yang utama.

“Saya minta seluruh pelaporan dilakukan dengan tertib, jangan sampai lakukan laporan fiktif, ini sangat jauh dari prinsip dari organisasi yang begitu besar ini,” tambahnya.

Sementara itu, ia juga kembali mengingatkan pesan pertamanya kepada seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham Sulteng mengenai dedikasi serta semangat kerja dalam mencapai tujuan organisasi.

“Mari kita terus bekerja sebaik-baiknya. Tidak sibuk sekadar sibuk, namun kita mesti dapat memenuhi segala target dari organisasi ini, saya yakin kita bisa memenuhinya,” pungkasnya.

Diakhir kegiatan, sebagai sikap rasa syukur, pelaksanaan apel pagi itu pun berjalan penuh dengan kehangatan, para jajaran secara serentak memberikan selamat ulangtahun kepada sosok pimpinan yang baru menjabat Kakanwil.

HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG

BPHN.GO.ID – Jakarta. 85 kepala desa (kades) di Sukabumi diduga terlibat dalam pengelolaan dana bantuan hukum yang menuai polemik. Bupati Sukabumi, Marwan Hamami, telah mengeluarkan surat perintah kepada para kades tersebut untuk mengembalikan uang bantuan hukum yang bersumber dari Dana Desa (DD) tahun anggaran 2023. Surat dengan nomor 700/22/7960/inspektorat/2023 itu merujuk pada hasil laporan pemeriksaan khusus Inspektorat Kabupaten Sukabumi nomor 700.1.2.12/12/3552/Sekret/2023 tanggal 21 September 2023.

Berdasarkan informasi yang dikutip dari sukabumiupdate.com dan Detik.com kasus ini bermula ketika sejumlah Kades terlibat dalam kerja sama bantuan hukum desa dengan Firma Hukum Marpaung and Partner (MP Lawfirm). Kerja sama ini menjadi sorotan karena diduga tidak mematuhi aturan yang berlaku. Beberapa Kades bahkan diketahui telah melakukan pembayaran terlebih dahulu melalui transfer sejumlah Rp 500 ribu per bulan untuk kurun waktu selama satu tahun ke MP Lawfirm.

Belakangan diketahui bahwa status MP Lawfirm belum terverifikasi dan terakreditasi sebagai organisasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH) oleh BPHN selaku penyelenggara Program Bantuan Hukum. Kejanggalan ini kemudian dilaporkan ke Polres Sukabumi oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sukabumi pada tanggal 27 Juli 2023.

Menanggapi perkembangan kasus ini, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Widodo Ekatjahjana menegaskan bahwa penggunaan anggaran bantuan hukum, baik yang bersumber dari APBN, APBD, Dana Desa maupun sumber lain, seharusnya melibatkan PBH yang telah terakreditasi dan terverifikasi oleh BPHN Kemenkumham.

“Mekanisme penyaluran dana bantuan hukum harus memenuhi ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan aturan pelaksanaannya. Mekanisme penyaluran dananya pun dilakukan dengan cara reimbursement, bukan ditransfer terlebih dahulu,” kata Widodo dalam keterangannya di Jakarta (15/10/2023).

Widodo juga menekankan bahwa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 telah menjelaskan bahwa bantuan hukum ditujukan pada kelompok marginal dan rentan, salah satunya meliputi kelompok masyarakat miskin.

Kemudian, mekanisme penyaluran dananya dilakukan dengan cara reimbursement setelah rangkaian penyelesaian perkara, baik litigasi maupun nonlitigasi, selesai dilakukan oleh PBH. Hal ini sebagaimana diatur secara teknis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

“Sukabumi telah memiliki lima PBH yang terverifikasi dan terakreditasi oleh BPHN Kemenkumham. Para kepala desa dapat melakukan kerja sama dalam hal pemberian bantuan hukum di wilayahnya dengan lima PBH tersebut,” jelas Kepala BPHN.

Adapun lima PBH tersebut antara lain Lembaga Bantuan Hukum Sukabumi Lawyers Association, Lembaga Bantuan Hukum Mahardika Satya Muda, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Pasundan, Lembaga Pelayanan Bantuan Hukum Elang Pasundan, dan Yayasan Tohaga Masagi.

"Apabila terdapat penyimpangan program bantuan hukum oleh oknum lawyer dan lawfirmnya yang merusak citra program bantuan hukum pemerintah melalui BPHN, maka BPHN menjatuhkan sanksi black list untuk menghapus hak mengajukan verifikasi akreditasinya di BPHN selama 10 tahun," tegas Widodo.

Widodo juga menambahkan, tidak hanya mengambil langkah tegas dalam penerapan sanksi black list kepada lawyer dan lawfirmnya tersebut, namun juga memberikan sanksi black list atau pencabutan status Desa/Kelurahan Sadar Hukumnya terhadap desa-desa tersebut.

Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum BPHN Sofyan, mengungkapkan bahwa BPHN Kemenkumham tetap mendukung Pemerintah Daerah untuk menganggarkan dan ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan bantuan hukum di daerah.

“Namun, penyelenggaraannya harus tetap sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan, sebagaimana Buku Panduan Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah yang disusun bersama antara BPHN Kemenkumham dengan Kementerian Dalam Negeri pada Tahun 2018,” jelasnya.

Dalam menghadapi kontroversi ini, Bupati Sukabumi telah mengambil langkah-langkah konkret. Dalam rapat kerja bersama Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi, diputuskan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) akan menunda pencairan dana. Desa yang telah mencairkan dana akan diminta untuk mengajukan review APBDes. Selain itu, lembaga bantuan hukum atau kantor hukum yang ditunjuk harus memiliki sertifikasi dan akreditasi oleh BPHN Kemenkumham.

Situasi ini masih terus berkembang, dan masyarakat Sukabumi menanti klarifikasi dan tindakan lanjut dari pihak berwenang. Skandal dana bantuan hukum ini menggarisbawahi pentingnya transparansi dan kepatuhan dalam pengelolaan dana yang sangat penting bagi masyarakat rentan di Sukabumi.

Masyarakat pun diharapkan dapat memberikan pengawasan secara eksternal terhadap seluruh Organisasi Pemberi Bantuan Hukum yang saat ini berjumlah 619 tersebar di seluruh Provinsi dan dapat dilihat datanya di website www.sidbankum.bphn.go.id. Terlebih BPHN telah memiliki dasar Penanganan dan Penindakan atas Pelanggaran Bantuan Hukum di dalam Permenkumham No.4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum.
(HUMAS BPHN)