Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu K/L.

Palu, 10 April 2026 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah menggelar rapat penguatan pelayanan publik di bidang Administrasi Hukum Umum (AHU), yang dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Jumat (10/4).
Rapat ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, khususnya pada layanan Administrasi Hukum Umum yang mencakup berbagai aspek strategis seperti layanan kewarganegaraan, kenotariatan, apostille, serta layanan badan usaha.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menegaskan bahwa penguatan pelayanan publik harus menjadi prioritas utama seluruh jajaran. Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

“Pelayanan publik yang prima tidak hanya ditentukan oleh kecepatan, tetapi juga oleh ketepatan dan akuntabilitas dalam setiap proses layanan yang diberikan,” ujar Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy.
Dalam rapat tersebut, dibahas berbagai langkah strategis, antara lain optimalisasi standar pelayanan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung kemudahan akses layanan bagi masyarakat.
Selain itu, dilakukan pula evaluasi terhadap pelaksanaan layanan yang telah berjalan, guna mengidentifikasi kendala serta merumuskan solusi yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulteng.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh jajaran semakin memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan yang profesional, transparan, dan berintegritas, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan peningkatan kepercayaan publik.
Kanwil Kemenkum Sulteng terus berupaya menghadirkan layanan hukum yang semakin mudah diakses, cepat, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Sulawesi Tengah.
#KementerianHukum
#KanwilKemenkumSulteng
#LayananHukumMakinMudah
Palu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) mengikuti Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Program Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (22/1/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kakanwil (Kakanwil) Kemenkum Sulteng Rakhmat Renaldy, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Sopian, serta jajaran yang melaksanakan tugas dan fungsi Pembinaan Hukum di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulteng.
Rakernis ini dilaksanakan dalam rangka menyamakan persepsi serta memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan sinergitas antara BPHN dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dalam pelaksanaan Program Pembinaan Hukum Nasional di wilayah. Kegiatan diawali dengan arahan Kepala BPHN Min Usihen, dilanjutkan dengan pemaparan pedoman pelaksanaan program oleh Pimpinan Tinggi Pratama BPHN serta sesi diskusi.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menegaskan bahwa Rakernis menjadi forum strategis dalam memperkuat pemahaman pelaksanaan pembinaan hukum di daerah.
“Rakernis ini memberikan arah yang jelas bagi Kantor Wilayah agar pelaksanaan pembinaan hukum berjalan seragam dan sesuai kebijakan nasional,” ujarnya.
Lebih lanjut, Rakhmat Renaldy menekankan pentingnya tindak lanjut hasil Rakernis secara konkret.
“Kami berkomitmen menerjemahkan hasil Rakernis ini ke dalam program kerja yang nyata dan berdampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
Dengan terlaksananya Rakernis ini, Kanwil Kemenkum Sulteng diharapkan semakin optimal dalam melaksanakan program pembinaan hukum yang terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan, guna mendukung terwujudnya masyarakat yang sadar hukum serta penguatan budaya hukum di daerah.
HUMAS KEMENKUM SULTENG

Palu – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kakanwil Kemenkum Sulteng), Rakhmat Renaldy, secara resmi menyerahkan 10 Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lapangan Kanwil Kemenkum Sulteng, Senin (13/10/2025) pagi.
Penyerahan tersebut disaksikan langsung oleh seluruh jajaran pejabat struktural dan pegawai Kanwil Kemenkum Sulteng dalam suasana khidmat dan penuh kebanggaan.
Dalam sambutannya, Kakanwil Rakhmat Renaldy menyampaikan bahwa penyerahan SK ini merupakan momentum penting bagi para PPPK yang baru diangkat untuk menunjukkan dedikasi dan komitmen terhadap amanah yang diberikan oleh negara. Ia menegaskan bahwa status kepegawaian bukan semata-mata penghargaan administratif, melainkan tanggung jawab besar untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
“Hari ini bukan sekadar seremonial penyerahan SK, melainkan awal dari perjalanan baru sebagai abdi negara. Jadilah aparatur yang memiliki integritas, bekerja dengan hati, dan berorientasi pada hasil nyata untuk masyarakat,” ujar Rakhmat.
Lebih lanjut, Ia menekankan pentingnya profesionalitas dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas di lingkungan Kemenkum. Ia berharap kehadiran para PPPK ini dapat memperkuat kinerja organisasi, khususnya dalam mendukung berbagai program prioritas Kementerian Hukum, mulai dari pelayanan publik hingga pembinaan hukum masyarakat.
“Kementerian Hukum terus berbenah. Kita membutuhkan SDM yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki karakter kuat dan semangat pengabdian yang tinggi. Karena hanya dengan itu, reformasi birokrasi yang berkeadilan dan berorientasi pelayanan dapat terwujud,” tambahnya.
Acara penyerahan SK PPPK ini menjadi bagian penting dalam memastikan tata kelola kepegawaian berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan meritokrasi. Para penerima SK tampak haru dan bangga saat menerima langsung dokumen pengangkatan dari Kakanwil.
Salah satu penerima SK, Rais, mewakili rekan-rekannya, menyampaikan rasa terima kasih dan janji untuk memberikan kinerja terbaik. “Kami siap bekerja sepenuh hati, berkontribusi nyata, dan menjadi bagian dari perubahan positif di Kemenkum,” ujarnya.
Dengan diserahkannya 10 SK PPPK ini, Kakanwil Rakhmat Renaldy menutup kegiatan dengan pesan yang kuat: agar setiap insan Kemenkum menjadikan pengabdian sebagai bentuk ibadah dan dedikasi kepada bangsa dan negara.
“Bekerjalah bukan karena jabatan atau status, tapi karena tanggung jawab kepada Tuhan dan masyarakat. Itulah makna sejati dari pengabdian,” tutup Rakhmat dengan tegas.
HUMAS KEMENKUM SULTENG

Palu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) menyampaikan ucapan selamat atas peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 TNI Angkatan Laut yang jatuh pada 10 September 2025.
Momentum ini menjadi refleksi atas peran vital TNI Angkatan Laut dalam menjaga kedaulatan negara di laut, melindungi wilayah perairan Indonesia, serta mendukung stabilitas nasional.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh jajaran TNI Angkatan Laut atas dedikasi dan pengorbanannya.
“Dirgahayu TNI Angkatan Laut ke-80. Semoga terus menjadi garda terdepan dalam menjaga laut nusantara, sebagai benteng maritim Indonesia yang tangguh,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Rakhmat Renaldy menambahkan bahwa sinergi antara lembaga pemerintah dan TNI Angkatan Laut adalah kunci dalam memperkuat sistem pertahanan negara.
“Kemenkum Sulteng akan selalu mendukung upaya TNI Angkatan Laut dalam menjaga kedaulatan dan memastikan laut Indonesia menjadi sumber kekuatan bagi bangsa,” tegasnya.
Dengan semangat peringatan ini, Kanwil Kemenkum Sulteng berharap nilai-nilai kebersamaan, pengabdian, dan keberanian yang ditunjukkan TNI Angkatan Laut dapat menjadi teladan bagi seluruh elemen bangsa.
HUMAS KANWIL KEMENKUM SULTENG
#KementerianHukum
#KanwilKemenkumSulteng
#LayananHukumMakinMudah
|
|
|
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUMPROVINSI SULAWESI TENGAH |
||||||
| Alamat Kantor | ||
| Jl. Dewi Sartika No.23, Kel. Birobuli Selatan, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94114 | ||
| Nomor Pengaduan | ||
| 0851-1135-4092 | ||
| kanwilsulteng@kemenkum.go.id | ||
| Email Kehumasan | ||
| kanwilsulteng@kemenkum.go.id |
