Palu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) mengikuti Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Program Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (22/1/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kakanwil (Kakanwil) Kemenkum Sulteng Rakhmat Renaldy, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Sopian, serta jajaran yang melaksanakan tugas dan fungsi Pembinaan Hukum di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulteng.

Rakernis ini dilaksanakan dalam rangka menyamakan persepsi serta memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan sinergitas antara BPHN dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dalam pelaksanaan Program Pembinaan Hukum Nasional di wilayah. Kegiatan diawali dengan arahan Kepala BPHN Min Usihen, dilanjutkan dengan pemaparan pedoman pelaksanaan program oleh Pimpinan Tinggi Pratama BPHN serta sesi diskusi.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menegaskan bahwa Rakernis menjadi forum strategis dalam memperkuat pemahaman pelaksanaan pembinaan hukum di daerah.

“Rakernis ini memberikan arah yang jelas bagi Kantor Wilayah agar pelaksanaan pembinaan hukum berjalan seragam dan sesuai kebijakan nasional,” ujarnya.

Lebih lanjut, Rakhmat Renaldy menekankan pentingnya tindak lanjut hasil Rakernis secara konkret.

“Kami berkomitmen menerjemahkan hasil Rakernis ini ke dalam program kerja yang nyata dan berdampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya.

Dengan terlaksananya Rakernis ini, Kanwil Kemenkum Sulteng diharapkan semakin optimal dalam melaksanakan program pembinaan hukum yang terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan, guna mendukung terwujudnya masyarakat yang sadar hukum serta penguatan budaya hukum di daerah.

HUMAS KEMENKUM SULTENG

Palu – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kakanwil Kemenkum Sulteng), Rakhmat Renaldy, secara resmi menyerahkan 10 Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lapangan Kanwil Kemenkum Sulteng, Senin (13/10/2025) pagi.

Penyerahan tersebut disaksikan langsung oleh seluruh jajaran pejabat struktural dan pegawai Kanwil Kemenkum Sulteng dalam suasana khidmat dan penuh kebanggaan.

Dalam sambutannya, Kakanwil Rakhmat Renaldy menyampaikan bahwa penyerahan SK ini merupakan momentum penting bagi para PPPK yang baru diangkat untuk menunjukkan dedikasi dan komitmen terhadap amanah yang diberikan oleh negara. Ia menegaskan bahwa status kepegawaian bukan semata-mata penghargaan administratif, melainkan tanggung jawab besar untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

“Hari ini bukan sekadar seremonial penyerahan SK, melainkan awal dari perjalanan baru sebagai abdi negara. Jadilah aparatur yang memiliki integritas, bekerja dengan hati, dan berorientasi pada hasil nyata untuk masyarakat,” ujar Rakhmat.

Lebih lanjut, Ia menekankan pentingnya profesionalitas dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas di lingkungan Kemenkum. Ia berharap kehadiran para PPPK ini dapat memperkuat kinerja organisasi, khususnya dalam mendukung berbagai program prioritas Kementerian Hukum, mulai dari pelayanan publik hingga pembinaan hukum masyarakat.

“Kementerian Hukum terus berbenah. Kita membutuhkan SDM yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki karakter kuat dan semangat pengabdian yang tinggi. Karena hanya dengan itu, reformasi birokrasi yang berkeadilan dan berorientasi pelayanan dapat terwujud,” tambahnya.

Acara penyerahan SK PPPK ini menjadi bagian penting dalam memastikan tata kelola kepegawaian berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan meritokrasi. Para penerima SK tampak haru dan bangga saat menerima langsung dokumen pengangkatan dari Kakanwil.

Salah satu penerima SK, Rais, mewakili rekan-rekannya, menyampaikan rasa terima kasih dan janji untuk memberikan kinerja terbaik. “Kami siap bekerja sepenuh hati, berkontribusi nyata, dan menjadi bagian dari perubahan positif di Kemenkum,” ujarnya.

Dengan diserahkannya 10 SK PPPK ini, Kakanwil Rakhmat Renaldy menutup kegiatan dengan pesan yang kuat: agar setiap insan Kemenkum menjadikan pengabdian sebagai bentuk ibadah dan dedikasi kepada bangsa dan negara.

“Bekerjalah bukan karena jabatan atau status, tapi karena tanggung jawab kepada Tuhan dan masyarakat. Itulah makna sejati dari pengabdian,” tutup Rakhmat dengan tegas.

HUMAS KEMENKUM SULTENG

Palu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) menyampaikan ucapan selamat atas peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 TNI Angkatan Laut yang jatuh pada 10 September 2025.

Momentum ini menjadi refleksi atas peran vital TNI Angkatan Laut dalam menjaga kedaulatan negara di laut, melindungi wilayah perairan Indonesia, serta mendukung stabilitas nasional.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh jajaran TNI Angkatan Laut atas dedikasi dan pengorbanannya.
“Dirgahayu TNI Angkatan Laut ke-80. Semoga terus menjadi garda terdepan dalam menjaga laut nusantara, sebagai benteng maritim Indonesia yang tangguh,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Rakhmat Renaldy menambahkan bahwa sinergi antara lembaga pemerintah dan TNI Angkatan Laut adalah kunci dalam memperkuat sistem pertahanan negara.
“Kemenkum Sulteng akan selalu mendukung upaya TNI Angkatan Laut dalam menjaga kedaulatan dan memastikan laut Indonesia menjadi sumber kekuatan bagi bangsa,” tegasnya.

Dengan semangat peringatan ini, Kanwil Kemenkum Sulteng berharap nilai-nilai kebersamaan, pengabdian, dan keberanian yang ditunjukkan TNI Angkatan Laut dapat menjadi teladan bagi seluruh elemen bangsa.

HUMAS KANWIL KEMENKUM SULTENG

#KementerianHukum
#KanwilKemenkumSulteng
#LayananHukumMakinMudah

Palu, 6 Agustus 2025 — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) menyelenggarakan Fasilitasi Harmonisasi Produk Hukum Daerah, Rabu (6/8), di Aula Garuda Kanwil Kemenkum Sulteng.
Kegiatan ini membahas Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Banggai.

Hadir dalam kegiatan ini perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai yang membidangi urusan pengelolaan dan tata kelola BUMD.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menyampaikan bahwa Ranperbup ini merupakan instrumen penting untuk menciptakan tata kelola pengadaan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Melalui regulasi ini, kita ingin memastikan bahwa setiap proses pengadaan barang dan jasa di BUMD berjalan dengan prinsip keterbukaan, efisiensi, serta menjunjung tinggi asas keadilan. Hal ini sangat penting untuk mendukung kepercayaan publik terhadap kinerja BUMD,” ujarnya.

Rakhmat Renaldy juga menambahkan bahwa regulasi yang baik akan memperkuat peran BUMD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“BUMD memiliki posisi strategis dalam menyediakan layanan publik sekaligus menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Dengan adanya regulasi yang terharmonisasi, BUMD akan lebih leluasa dalam berinovasi, meningkatkan daya saing, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Banggai,” tambahnya.

Melalui harmonisasi ini, Ranperbup tentang Pengadaan Barang/Jasa pada BUMD diharapkan dapat segera ditetapkan menjadi payung hukum yang kokoh bagi tata kelola BUMD yang efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

HUMAS KEMENKUM SULTENG