TOLITOLI – Komitmen menghadirkan layanan hukum yang mudah diakses hingga tingkat desa dan kelurahan terus diperkuat oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) melalui kegiatan pembinaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan di Kabupaten Tolitoli, Kamis (7/5/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (Kadiv P3H) Kanwil Kemenkum Sulteng, Sopian dengan menyasar sejumlah titik strategis, yakni Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tolitoli, Kantor Kecamatan Baolan, serta Kantor Kelurahan Panasakan.
Pembinaan tersebut menjadi bagian dari upaya Kanwil Kemenkum Sulteng dalam memperkuat kualitas layanan bantuan hukum bagi masyarakat sekaligus memastikan keberadaan Posbankum Desa/Kelurahan berjalan optimal, aktif, dan berkelanjutan.
Pada kunjungan pertama di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tolitoli, rombongan diterima langsung oleh Kepala Dinas beserta jajaran. Pertemuan berlangsung konstruktif dengan membahas penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan Kanwil Kemenkum Sulteng dalam mendukung keberlangsungan Posbankum sebagai sarana pelayanan hukum masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.
Sopian menegaskan bahwa keberadaan Posbankum tidak hanya menjadi tempat konsultasi hukum, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sejak dari tingkat desa dan kelurahan.
Kegiatan kemudian dilanjutkan di Kantor Kecamatan Baolan. Dalam pertemuan bersama Camat Baolan dan jajaran pemerintah kecamatan, dibahas pentingnya peran pemerintah kecamatan dalam melakukan pembinaan, pengawasan, serta koordinasi terhadap Posbankum di wilayah kerjanya.
“Peran kecamatan sangat strategis untuk memastikan Posbankum benar-benar berjalan aktif dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dukungan koordinasi dan pembinaan yang baik akan memperkuat kualitas layanan hukum di tingkat akar rumput,” ujarnya.
Selanjutnya, pembinaan dilaksanakan di Kantor Kelurahan Panasakan yang disambut langsung oleh Lurah Panasakan bersama perangkat kelurahan dan pengelola Posbankum. Dalam dialog tersebut, dibahas berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan layanan bantuan hukum, mulai dari administrasi, pelaporan layanan, hingga penguatan kapasitas pengelola Posbankum.
Kadiv P3H juga memberikan motivasi kepada pengelola Posbankum agar terus meningkatkan kualitas administrasi serta menyusun laporan layanan secara tertib dan berkala sebagai bentuk akuntabilitas pelayanan publik di bidang hukum.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menegaskan bahwa pembinaan Posbankum Desa/Kelurahan merupakan langkah nyata Kanwil Kemenkum Sulteng dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat.
“Posbankum Desa/Kelurahan merupakan garda terdepan pelayanan hukum yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Karena itu, pkami terus mendorong penguatan kapasitas pengelola, peningkatan kualitas layanan, serta sinergi bersama pemerintah daerah agar masyarakat semakin mudah memperoleh akses bantuan hukum,” ungkap Rakhmat Renaldy.
Ia juga menambahkan bahwa keberadaan Posbankum diharapkan mampu menjadi pusat edukasi hukum masyarakat sekaligus wadah penyelesaian persoalan hukum secara cepat, sederhana, dan humanis.
“Kanwil Kemenkum Sulteng berkomitmen menghadirkan layanan hukum yang inklusif dan merata hingga ke desa dan kelurahan. Dengan koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah, kecamatan, dan kelurahan, kami optimistis Posbankum dapat berjalan lebih efektif, tertib, dan berkelanjutan,” tambahnya.
Melalui rangkaian pembinaan tersebut, Kanwil Kemenkum Sulteng berharap tercipta koordinasi dan komitmen bersama dalam mendukung keberadaan Posbankum Desa/Kelurahan sebagai sarana pelayanan hukum yang mudah dijangkau masyarakat serta mampu meningkatkan budaya sadar hukum di Sulawesi Tengah.
HUMAS KEMENKUM SULTENG
