Palu – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng), Rakhmat Renaldy, menghadiri secara langsung prosesi pengucapan sumpah Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah sisa masa jabatan 2024–2029 yang diemban oleh Hj. Arnila Hi. Moh. Ali. Kegiatan tersebut berlangsung khidmat di Ruang Sidang Utama DPRD Sulawesi Tengah, Kamis (2/4/2026).
Prosesi pengucapan sumpah dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulteng, yang disaksikan oleh Ketua DPRD Sulteng, H. Arus Abdul Karim, Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng, seluruh anggota DPRD Sulteng, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta para pimpinan kementerian/lembaga di wilayah Sulawesi Tengah.
Dalam suasana penuh khidmat, Hj. Arnila Hi. Moh. Ali secara resmi mengucapkan sumpah/janji jabatan sebagai Wakil Ketua DPRD Sulteng, menandai dimulainya tanggung jawab baru dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan di tingkat provinsi.
Kehadiran Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng dalam kegiatan tersebut menjadi wujud komitmen kuat dalam memperkuat sinergi antar lembaga, khususnya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berlandaskan hukum serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepastian hukum.
Dalam keterangannya, Rakhmat Renaldy menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan momentum penting untuk semakin memperkuat peran DPRD dalam menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Pengucapan sumpah jabatan ini bukan hanya seremoni, tetapi merupakan amanah besar untuk memastikan setiap kebijakan yang dihasilkan memiliki landasan hukum yang kuat dan memberikan perlindungan bagi masyarakat. Kanwil Kemenkum Sulteng siap terus bersinergi dengan DPRD dalam memberikan layanan hukum yang optimal, termasuk dalam proses harmonisasi regulasi daerah,” ujar Rakhmat Renaldy.
Lebih lanjut, ia juga menekankan pentingnya peningkatan literasi hukum di tengah masyarakat sebagai bagian dari upaya preventif dalam menciptakan ketertiban dan keadilan sosial. Menurutnya, pemahaman masyarakat terhadap hukum akan berkontribusi besar dalam meminimalisir konflik serta meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara.
“Kami terus mendorong peningkatan literasi hukum melalui berbagai program penyuluhan dan layanan hukum yang mudah diakses oleh masyarakat. Perlindungan hukum tidak hanya hadir saat terjadi permasalahan, tetapi juga harus dimulai dari pemahaman yang baik terhadap aturan yang berlaku,” tambahnya.
Ia juga berharap, dengan dilantiknya Wakil Ketua DPRD yang baru, kolaborasi antara lembaga legislatif dan instansi vertikal seperti Kanwil Kemenkum Sulteng dapat semakin solid dalam menghadirkan regulasi yang berkualitas, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
Kegiatan ini sekaligus menjadi simbol kuatnya komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan di Sulawesi Tengah dalam menjaga stabilitas pemerintahan, memperkuat supremasi hukum, serta mendorong pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
HUMAS KEMENKUM SULTENG
