PALU – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) menggelar kegiatan Pengantar Tugas Kepala Divisi Pelayanan Hukum lama dan Sambut Kepala Divisi Pelayanan Hukum baru (15/1/2026). Kegiatan berlangsung khidmat dan penuh kebersamaan sebagai bagian dari dinamika organisasi dan kesinambungan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Acara ini menjadi momentum penghormatan atas pengabdian pejabat lama sekaligus penyambutan pejabat baru untuk melanjutkan estafet kepemimpinan Divisi Pelayanan Hukum. Hadir dalam kegiatan ini jajaran pimpinan, pejabat administrator, pejabat fungsional, notaris, serta pegawai Kanwil Kemenkum Sulteng.

Dalam sesi pamitan, Nur Ainun menyampaikan apresiasi atas kebersamaan dan dukungan selama menjalankan tugas. Ia menekankan bahwa capaian yang diraih merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran.

“Terima kasih atas sinergi dan kebersamaan yang terjalin. Saya berharap Divisi Pelayanan Hukum terus berkembang dan memberi manfaat luas bagi masyarakat,” ungkapnya.

Pejabat baru I Putu Dharmayasa dalam sambutan perkenalannya menyatakan komitmen untuk melanjutkan dan memperkuat kinerja divisi.

“Amanah ini akan saya jalankan dengan semangat kolaborasi dan profesionalisme, demi menjaga mutu layanan hukum,” ujarnya.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng), Rakhmat Renaldy, menegaskan bahwa pergantian pejabat merupakan proses organisasi yang sehat.

“Pisah sambut bukan sekadar seremonial, tetapi momentum menjaga kesinambungan kinerja dan semangat pengabdian,” ujarnya.

Lebih lanjut, Rakhmat Renaldy menekankan pentingnya menjaga kualitas layanan.

“Siapapun yang mengemban amanah, pelayanan hukum harus tetap prima dan berorientasi pada kepastian serta kemanfaatan bagi masyarakat,” tambahnya.

Kegiatan ini mencerminkan komitmen Kanwil Kemenkum Sulteng dalam menjaga soliditas dan profesionalisme organisasi.

HUMAS KEMENKUM SULTENG

Palu – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, mengikuti kegiatan Panen Raya Serentak Pemasyarakatan yang dilaksanakan secara nasional dan terpusat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon, Kamis (15/1/2026).

Untuk wilayah Sulawesi Tengah, kegiatan tersebut dipusatkan di Lahan Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) Lapas Kelas IIA Palu yang berlokasi di Desa Langaleso, Kabupaten Sigi, dan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia.

Kegiatan Panen Raya Serentak Pemasyarakatan ini dipimpin langsung oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, sebagai wujud komitmen pemerintah dalam mendorong pembinaan kemandirian warga binaan melalui sektor pertanian dan perkebunan yang produktif dan berkelanjutan.

Berdasarkan data hasil panen yang dihimpun Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah (Kanwil Ditjenpas Sulteng) dari seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di Sulawesi Tengah, capaian panen menunjukkan hasil yang sangat positif. Tercatat 14 UPT Pemasyarakatan terlibat dengan 12 jenis komoditas pertanian, menghasilkan total panen sebanyak 1.003 kilogram dari luas lahan mencapai 18.407 meter persegi.

Komoditas terbanyak yang dipanen adalah jagung sebanyak 200 kilogram. Dari keseluruhan hasil panen tersebut, nilai hasil penjualan mencapai Rp6.685.000, dengan estimasi keuntungan sebesar Rp2.646.000. Sebanyak setengah dari keuntungan, yakni Rp1.323.000, dialokasikan sebagai bagian dari pembinaan dan pemberdayaan warga binaan.

Selain itu, kegiatan ini melibatkan 90 orang, terdiri dari 64 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), 4 anak binaan, serta 22 klien pemasyarakatan, yang secara aktif terlibat dalam proses pengolahan lahan hingga panen.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, menyampaikan bahwa Panen Raya Serentak ini merupakan bukti nyata keberhasilan program pembinaan berbasis kemandirian yang dilakukan jajaran Kanwil Ditjenpas Sulteng.

“Panen raya ini bukan sekadar memanen hasil pertanian, tetapi juga memanen harapan. Kami mendukung penuh peran Kanwil Ditjenpas Sulteng dalam memastikan warga binaan mendapatkan bekal keterampilan, etos kerja, dan kepercayaan diri agar siap kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang produktif,” ujar Rakhmat Renaldy.

Ia yang juga merupakan lulusan akademi ilmu pemasyarakatan menambahkan, kolaborasi lintas sektor dan dukungan dari berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan program Sarana Asimilasi dan Edukasi di Lapas.

“Melalui SAE, pemasyarakatan tidak lagi dipandang sebagai tempat pembinaan semata, tetapi sebagai ruang edukasi dan pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan,” tambahnya.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah, Bagus Kurniawan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sulawesi Tengah, Mangatas Nadeak, serta perwakilan unsur Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah dan mitra kerja terkait.

Dengan terlaksananya Panen Raya Serentak Pemasyarakatan ini, Kanwil Kemenkum Sulteng berharap program pembinaan kemandirian warga binaan terus berkembang, memberikan manfaat ekonomi, serta memperkuat peran pemasyarakatan dalam mendukung ketahanan pangan dan pembangunan sumber daya manusia di daerah.

HUMAS KEMENKUM SULTENG

Palu — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) mengapresiasi komitmen kuat pemerintah pusat dalam mengawal implementasi KUHP dan KUHAP hingga ke tingkat daerah, sebagaimana tercermin dari kehadiran Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia dalam kegiatan sosialisasi di Palembang.

Kegiatan sosialisasi implementasi KUHP dan KUHAP tersebut diselenggarakan oleh Polda Sumatera Selatan bersama Kementerian Hukum dan menghadirkan Wakil Menteri Hukum RI, Prof. Dr. Edward Omar Sharif, sebagai narasumber utama pada Rabu (14/1).

Menurut Kanwil Kemenkum Sulteng, kehadiran pimpinan kementerian di daerah merupakan wujud keseriusan pemerintah dalam memastikan kesiapan seluruh pemangku kepentingan terhadap regulasi baru.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menyampaikan bahwa kehadiran Wakil Menteri Hukum RI memberikan dorongan moral dan motivasi bagi jajaran di daerah.

“Kehadiran pimpinan kementerian secara langsung menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam mengawal pelaksanaan KUHP dan KUHAP hingga ke tingkat wilayah,” ujarnya.

Rakhmat Renaldy menegaskan bahwa pembaruan hukum pidana nasional membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen, termasuk di daerah.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menambahkan bahwa pihaknya siap berperan aktif dalam mendukung pembaruan tersebut.

“Kami berkomitmen untuk terus melakukan edukasi hukum dan memperkuat sinergi lintas sektor agar semangat pembaruan hukum nasional dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat,” pungkasnya.

Ke depan, Kanwil Kemenkum Sulteng berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam mengawal implementasi KUHP dan KUHAP di wilayah melalui edukasi hukum, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta dukungan terhadap kebijakan strategis pemerintah pusat.

HUMAS KEMENKUM SULTENG

Palu — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) menilai kehadiran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP sebagai langkah strategis dalam memperkuat kepastian hukum dan memperjelas mekanisme koordinasi antar aparat penegak hukum.

Pandangan tersebut sejalan dengan materi yang disampaikan Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia, Prof. Dr. Edward Omar Sharif, dalam kegiatan sosialisasi implementasi KUHP dan KUHAP yang digelar oleh Polda Sumatera Selatan bekerja sama dengan Kementerian Hukum di Palembang, Rabu (14/1).

Dalam pemaparannya, Wamenkum RI menjelaskan bahwa KUHAP baru telah merespons berbagai kritik terkait potensi konflik kewenangan antar lembaga penegak hukum. Melalui pengaturan koordinasi yang lebih ketat antara penyidik dan penuntut umum, KUHAP baru diharapkan mampu menghilangkan praktik tarik-menarik perkara.

Kanwil Kemenkum Sulteng menyambut positif penguatan norma tersebut sebagai fondasi penting dalam penegakan hukum yang berkeadilan dan transparan.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan prinsip utama dalam menjamin perlindungan hak masyarakat.

“KUHAP baru memberikan kejelasan mekanisme penanganan perkara serta memperkuat sinergi antar aparat penegak hukum, sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan lebih akuntabel,” ungkapnya.

Rakhmat Renaldy menambahkan bahwa peran daerah sangat menentukan keberhasilan implementasi regulasi baru tersebut.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menyatakan bahwa pihaknya siap memfasilitasi koordinasi lintas sektor di wilayah Sulawesi Tengah.

“Kami berkomitmen menjadi penghubung antar pemangku kepentingan agar implementasi KUHAP baru dapat memberikan kepastian hukum yang nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Melalui sinergi yang kuat antar aparat penegak hukum, Kanwil Kemenkum Sulteng optimistis implementasi KUHAP baru dapat berjalan efektif di daerah serta memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hak bagi seluruh lapisan masyarakat.

HUMAS KEMENKUM SULTENG

Palu — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) menegaskan komitmennya dalam mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai bagian dari agenda reformasi hukum nasional.

Komitmen tersebut sejalan dengan kegiatan sosialisasi implementasi KUHP dan KUHAP yang diselenggarakan melalui sinergi Kepolisian Daerah Sumatera Selatan bersama Kementerian Hukum dengan menghadirkan Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia, Prof. Dr. Edward Omar Sharif, sebagai narasumber utama. Kegiatan ini berlangsung di Auditorium Gedung Presisi Polda Sumatera Selatan, Rabu (14/1).

Dalam pemaparannya, Wakil Menteri Hukum RI menegaskan bahwa KUHP baru tidak lagi berorientasi semata pada penghukuman, tetapi mengedepankan prinsip keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif agar hukum pidana mampu mencerminkan nilai kemanusiaan dan keharmonisan sosial.

Menanggapi hal tersebut, Kanwil Kemenkum Sulteng menilai bahwa pembaruan hukum pidana nasional memerlukan kesiapan seluruh aparatur penegak hukum, khususnya di daerah.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menyampaikan bahwa pemahaman menyeluruh terhadap substansi KUHP dan KUHAP baru menjadi kunci utama agar implementasi regulasi tersebut berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Perubahan paradigma dalam KUHP dan KUHAP menuntut kesiapan sumber daya manusia hukum di daerah agar tidak terjadi kesalahan penerapan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kanwil Kemenkum Sulteng siap mendukung implementasi kedua undang-undang tersebut melalui penguatan koordinasi lintas sektor serta sosialisasi berkelanjutan.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bentuk dukungan nyata daerah terhadap agenda pembaruan hukum nasional.

“Kami akan terus mendorong kolaborasi dan penguatan pemahaman hukum agar tujuan pembaruan KUHP dan KUHAP dapat terwujud secara optimal di wilayah,” tutupnya.

Sebagai penutup, Kanwil Kemenkum Sulteng menegaskan komitmennya untuk terus mendukung agenda pembaruan hukum nasional melalui peningkatan pemahaman regulasi, penguatan koordinasi lintas sektor, serta sosialisasi berkelanjutan guna mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada kepastian hukum.

HUMAS KEMENKUM SULTENG