PALU — Dua tokoh masyarakat dari wilayah utara Sulawesi Tengah, Ramdan (Kades Lakuan, Buol) dan Usman B (Kades Pallakawe, Tolitoli), turut menjadi penerima Non Litigation Peacemaker (NL.P) Tahun 2025.
Fasilitasi aktif dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) bersama Pemkab Buol dan Tolitoli menjadi kunci keberhasilan pembinaan hukum berbasis komunitas di daerah tersebut.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menyampaikan bahwa wilayah perbatasan seperti Buol dan Tolitoli memiliki tantangan sosial tersendiri.
“Tapi mereka berhasil menghadirkan ketenangan. Pak Ramdan dan Pak Usman adalah pemimpin yang berpikir progresif—bahwa konflik bisa dicegah dengan mendengar dan memediasi,” jelasnya. Selasa, (5/8/2025).
Rakhmat menambahkan bahwa peran pemimpin lokal sebagai juru damai perlu mendapat dukungan terus-menerus dari seluruh unsur pemerintahan.
“Kami siap mendampingi mereka, memberi pelatihan, membuka kanal hukum, dan memastikan mereka tidak berjalan sendiri. Karena desa yang damai adalah fondasi dari daerah yang kuat,” tutup Rakhmat Renaldy.
HUMAS KEMENKUM SULTENG
