Palu – Suasana Aula Kebangsaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) pada Senin (17/11/2025) kembali hidup. Para pejabat, Tim perancang peraturan perundang - undangan kanwil, dan tim teknis Pemerintah Kabupaten Poso berkumpul untuk satu tujuan penting: memastikan dua regulasi strategis daerah benar-benar matang dan siap menggerakkan pembangunan. Rapat Fasilitasi Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Poso ini dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil), Rakhmat Renaldy, yang tampil dengan arahan tegas, energik, namun tetap komunikatif.
Sejak awal sesi, Rakhmat Renaldy menekankan bahwa regulasi bukan hanya dokumen formal, melainkan fondasi masa depan Poso. Ia juga menyinggung isu pelayanan publik yang menjadi perhatian besar di wilayah tersebut, khususnya pentingnya keberadaan Posbankum (Pos Bantuan Hukum) yang harus semakin mudah diakses masyarakat.
“Poso membutuhkan regulasi yang solid agar layanan publik berjalan efektif, termasuk layanan Posbankum bagi masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum. Tanpa regulasi yang tertata, pelayanan tidak akan bergerak optimal,” ujar Rakhmat saat membuka kegiatan.
Kegiatan harmonisasi ini merupakan tindak lanjut dari surat Sekretaris Daerah Poso yang meminta fasilitasi atas dua rancangan regulasi krusial, yaitu Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2025–2029, serta Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. Dua ranperbup tersebut memuat arah besar kebijakan daerah, mulai dari strategi penurunan angka kemiskinan hingga mekanisme pengelolaan keuangan yang akuntabel dan terukur.
Dalam sambutannya, Rakhmat Renaldy menegaskan bahwa kualitas regulasi sangat menentukan seberapa siap Pemerintah Daerah Poso menghadapi tantangan sosial ekonomi ke depan.
“Harmonisasi hari ini bukan hanya tentang menyesuaikan aturan, tetapi memastikan bahwa setiap pasal yang kita bahas berdampak langsung pada masyarakat. Regulasi harus lincah, kuat, dan berpihak pada pelayanan publik,” lanjutnya.
Pembahasan berlangsung dinamis, mengalir dari evaluasi struktur norma hingga penyesuaian substansi agar tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi. Tim perancang dari Kanwil dan perwakilan Pemerintah Kabupaten Poso terlibat aktif memberikan masukan, termasuk penguatan dasar hukum untuk program penanggulangan kemiskinan dan penataan administratif keuangan daerah.
Di sisi lain, Kakanwil juga menyoroti pentingnya membangun tata kelola hukum yang selaras antara pusat dan daerah, terutama dalam isu-isu pelayanan dasar seperti Posbakum, yang menurutnya harus semakin hadir dan terasa manfaatnya bagi masyarakat Poso.
Harmonisasi ini diharapkan mempercepat proses penyempurnaan Ranperbup sehingga keduanya siap ditetapkan dan diimplementasikan. Dengan lahirnya regulasi yang kuat, Poso diharapkan mampu mempercepat layanan publik, memperkuat perlindungan masyarakat ekonomi rentan, serta memastikan pengelolaan keuangan yang lebih transparan.
Dengan suasana kerja yang penuh semangat dan komitmen kolaboratif, rapat harmonisasi ini menandai langkah nyata Kanwil Kemenkum Sulteng dalam mendukung penguatan regulasi daerah sebagai bagian dari dorongan percepatan pembangunan di Kabupaten Poso.
HUMAS KEMENKUM SULTENG
