Jakarta – Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia menggelar rapat nasional bertajuk Penyusunan Analisis Beban Kerja Kearsipan secara daring pada Kamis (24/7). Kegiatan ini dihadiri oleh para Kepala Kantor Wilayah, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT), serta pejabat strategis dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Badan Pembinaan Hukum Nasional.
Dipimpin langsung oleh Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemenkum RI, rapat ini bertujuan untuk melakukan pemetaan kebutuhan jabatan fungsional arsiparis di seluruh unit kerja, sekaligus memastikan tata kelola arsip berjalan efektif, modern, dan sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi informasi.
Kepala Biro Umum, Risman Somantri, menegaskan bahwa penyusunan analisis beban kerja kearsipan merupakan pondasi penting bagi keberlanjutan memori kelembagaan.
“Arsip adalah jantung dari setiap organisasi. Dengan manajemen arsip yang rapi dan terstruktur, kita bisa menjaga kesinambungan informasi dan memperkuat akuntabilitas kelembagaan,” ujarnya.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, Dalam Keterangannya memberikan apresiasi terhadap langkah nasional ini.
“Kearsipan adalah fondasi sejarah dan identitas organisasi. Dengan analisis beban kerja yang akurat, kita memastikan bahwa setiap arsip tidak hanya terkelola dengan baik, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam mendukung kebijakan publik,” tegas Rakhmat.
Lebih lanjut, Ia juga menyampaikan pandangannya terkait peran arsiparis di era digital.
“Di tengah era transformasi digital, arsiparis bukan sekadar pengelola dokumen, tetapi juga penjaga memori bangsa. Saya percaya, langkah ini akan memperkuat integritas data dan transparansi pelayanan publik,” tambahnya.
Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat profesionalitas pengelolaan arsip di seluruh jajaran Kemenkum RI, sehingga dapat mendukung terwujudnya lembaga yang modern, profesional, serta responsif terhadap tantangan zaman.
HUMAS KEMENKUM SULTENG
