Palu — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) menyampaikan atensi resmi atas kegiatan Pembukaan Peringatan HUT ke‑63 Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PWRI Provinsi Sulawesi Tengah, yang berlangsung pada Senin (28/07) di Gedung Pogombo, Kantor Gubernur Sulteng.
Acara dihadiri berbagai tokoh penting, antara lain Ketua PWRI Provinsi Sulteng, Drs. H. Bahruddin HT, M.Si., Direktur BINMAS Polda Sulteng Kombes Pol Dr. Sirajuddin Ramly, S.H., M.H., jajaran pengurus PWRI dari seluruh kabupaten/kota, serta mitra strategis seperti Bank Mandiri Taspen, Bank Syariah Indonesia, dan PT Taspen. Acara dibuka oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Dr. Fahrudin D. Yambes, mewakili Gubernur Sulteng.
Dalam sambutan tertulis Gubernur yang dibacakan, disampaikan bahwa PWRI sebagai wadah pensiunan PNS diharapkan tetap berkiprah dalam pembangunan daerah melalui ide, program, dan kolaborasi dengan pemerintah daerah.
Kegiatan HUT PWRI ke‑63 ini juga mencakup ziarah ke makam mantan ketua PWRI dan lomba kebugaran seperti senam poco-poco, menunjukkan semangat kesehatan dan kebersamaan anggota. Ketua PWRI Kota Banggai bahkan memimpin tasyakuran dan menyuarakan pentingnya gedung sekretariat tetap agar organisasi dapat berjalan mandiri dan produktif di masa senja anggota PWRI.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menyampaikan apresiasi atas kegiatan ini. “PWRI di Sulteng telah membuktikan bahwa purnabakti bukan akhir, melainkan awal pengabdian berkelanjutan. Kolaborasi antara PWRI, pemerintah daerah, dan sektor swasta memperkuat peran wredatama sebagai mitra pembangunan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Rakhmat menyatakan bahwa Kemenkum Sulteng siap mendukung sinergi serupa. “Kami menjadikan semangat PWRI sebagai inspirasi untuk memperkuat layanan hukum berbasis komunitas di wilayah kami, kolaborasi lintas generasi yang produktif,” tambahnya.
Rakerda PWRI yang digelar bersamaan dengan HUT ke-63 juga menjadi forum strategis bagi pengurus dari seluruh wilayah untuk merumuskan program yang selaras dengan visi pembangunan Sulteng. Hasil rumusan rakor ini diharapkan menghasilkan langkah konkret seperti pelatihan keterampilan, advokasi sosial, serta kemitraan program pemerintah daerah.
HUMAS KEMENKUM SULTENG
