Palu — Komitmen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa kembali ditegaskan oleh Kabupaten Morowali melalui penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Gerakan Literasi, yang difasilitasi dalam kegiatan harmonisasi oleh Kanwil Kemenkum Sulteng, Kamis, (17/7/2025), bertempat di Aula Kebangsaan.
Harmonisasi ini merupakan tindak lanjut dari Surat Sekretaris DPRD Kabupaten Morowali, dan diikuti oleh jajaran Pemerintah Daerah serta anggota DPRD sebagai pemrakarsa.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, yang menekankan bahwa gerakan literasi bukan sekadar program sektoral, tetapi menjadi strategi pembangunan manusia yang holistik.
“Gerakan literasi harus hadir dalam wujud kebijakan hukum. Literasi bukan hanya membaca buku, tapi juga mencakup kemampuan berpikir kritis, memahami hak dan kewajiban hukum, hingga literasi digital dan keuangan. Morowali menunjukkan langkah maju dengan menyusun regulasi ini,” ujar Rakhmat Renaldy.
Menurutnya, daerah yang mendorong literasi akan lebih siap menghadapi tantangan globalisasi, disrupsi informasi, dan polarisasi sosial. “Oleh sebab itu, pembentukan payung hukum berupa ranperda sangat penting,” tandas Rakhmat Renaldy.
Tim perancang peraturan Kanwil Kemenkum Sulteng melakukan penelaahan terhadap norma-norma dalam Ranperda Literasi, terutama dalam mengatur peran masyarakat, dunia pendidikan, perpustakaan, media lokal, dan pemerintah desa dalam mendukung ekosistem literasi.
Diskusi harmonisasi juga menyoroti perlunya penguatan program literasi berbasis kearifan lokal, peningkatan anggaran, serta integrasi dengan kebijakan pendidikan dan kebudayaan.
Hadir dalam kegiatan ini perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Morowali, pejabat Sekretariat Daerah, anggota DPRD Morowali, serta tim teknis lainnya.
Dengan rampungnya proses harmonisasi, Kabupaten Morowali diharapkan menjadi daerah pelopor dalam membangun budaya literasi yang kuat dan berkelanjutan melalui regulasi yang inklusif dan visioner.
HUMAS KEMENKUM SULTENG
