Palu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah melaksanakan rapat fasilitasi harmonisasi bersama Pemerintah Kabupaten Morowali yang berlangsung di Ruang Garuda Kanwil pada Rabu (24/9/2025).
Rapat ini dihadiri jajaran Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali, perangkat daerah pemrakarsa, serta tim perancang peraturan perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sulteng yang mendampingi jalannya pembahasan untuk memastikan setiap regulasi sesuai dengan prinsip hukum dan tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
Kegiatan dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Sopian, Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya harmonisasi sebagai instrumen penyelarasan regulasi.
Ia juga menyoroti keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di daerah yang harus semakin diberdayakan. Menurutnya, Posbakum tidak hanya menjadi tempat layanan hukum formal, tetapi juga wujud nyata negara hadir memberikan akses keadilan, khususnya bagi masyarakat kecil dan rentan yang sering kali membutuhkan pendampingan hukum.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, Dalam Keterangannya menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah terbangun dengan Pemerintah Kabupaten Morowali. Ia menilai bahwa fasilitasi harmonisasi ini merupakan salah satu tahapan penting yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis untuk menjamin kualitas regulasi.
“Harmonisasi ini bukan hanya soal memenuhi prosedur, melainkan memastikan bahwa setiap aturan yang disusun benar-benar dapat dijalankan, memberikan kepatian hukum, dan pada akhirnya memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Rakhmat.
Lebih lanjut, Rakhmat Renaldy dalam keterangannya juga menekankan bahwa Kanwil Kemenkum Sulteng melalui tim perancang peraturan perundang-undangan akan terus memberikan pendampingan penuh kepada pemerintah daerah. Pendampingan ini diharapkan dapat menjaga konsistensi substansi hukum serta memperkuat daya guna dari setiap regulasi yang lahir di daerah.
“Kami hadir bukan sekadar memberi catatan teknis, tetapi mendampingi dengan penuh tanggung jawab agar regulasi yang dilahirkan memiliki kualitas tinggi. Setiap peraturan yang baik adalah cerminan tata kelola pemerintahan yang baik, dan ini adalah komitmen kami untuk mendukung pembangunan daerah melalui instrumen hukum yang kuat,” tambahnya.
Dalam rapat ini, tim perancang Kanwil memberikan berbagai masukan teknis dan substansial, mulai dari koreksi redaksional hingga penguatan dasar hukum, agar setiap rumusan pasal tidak menimbulkan multitafsir.
Diskusi berlangsung dinamis dengan banyak usulan konstruktif yang mengarah pada penyempurnaan rancangan, sehingga produk hukum yang dihasilkan nantinya sah secara formal dan relevan dengan kebutuhan masyarakat Morowali.
Fasilitasi kali ini membahas rancangan regulasi yang sangat strategis, terutama terkait sektor pendidikan, perlindungan cagar budaya, pemberian insentif tenaga pendidik, hingga perencanaan pembangunan daerah jangka menengah. Seluruh rancangan dipandang penting karena menyentuh langsung kepentingan masyarakat luas sekaligus mendukung agenda pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Melalui fasilitasi harmonisasi ini, Kanwil Kemenkum Sulteng menegaskan kembali perannya sebagai mitra pemerintah daerah dalam memastikan regulasi daerah lahir dari proses yang akuntabel, konsisten dengan aturan nasional, dan berpihak pada kepentingan publik. Kehadiran tim perancang dan komitmen bersama seluruh pihak menjadi jaminan bahwa hasil harmonisasi akan mampu memperkuat landasan hukum bagi pembangunan Kabupaten Morowali di masa depan.
HUMAS KEMENKUM SULTENG
