Palu — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (KI) terus memperkuat komitmennya dalam mendorong tata kelola dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang semakin terstruktur dan berdampak bagi masyarakat.
Hal ini ditunjukkan dengan partisipasi aktif Kanwil Kemenkum Sulteng dalam kegiatan Technical Meeting tindak lanjut pembahasan hasil maturitas kekayaan intelektual, yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting pada Selasa, (11/11/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari program nasional Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam mengukur tingkat kematangan (maturity level) pengelolaan KI di seluruh Indonesia.
Dalam arahannya, tim dari Pusat Pengembangan DJKI menyampaikan hasil pengukuran maturitas KI tahun 2025, sementara itu pelaksanaan verifikasi akan dilakukan secara hybrid, di mana setiap Kanwil diminta menyampaikan ringkasan data dukung selama maksimal 25 menit. Data tersebut akan menjadi dasar evaluasi dan penentuan langkah perbaikan yang lebih tepat sasaran.
“Pengukuran ini bukan semata soal angka, tetapi menjadi cerminan sejauh mana pengelolaan KI di daerah sudah terstruktur, efektif, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Oleh karena itu, perbaikan terhadap indikator yang masih rendah menjadi prioritas utama,” Aida Julpha.
Sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi tersebut, Bidang Pelayanan KI Kanwil Kemenkum Sulteng berkomitmen melakukan perbaikan data dukung serta indikator yang masih rendah dalam waktu yang telah ditentukan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kapasitas dan profesionalitas pelayanan publik di bidang kekayaan intelektual, sejalan dengan arah kebijakan strategis Kementerian Hukum.
Menanggapi hasil tersebut, Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menyampaikan apresiasi atas langkah cepat dan responsif tim Bidang Pelayanan KI dalam menyikapi hasil pengukuran maturitas nasional tersebut. “Capaian maturitas ini harus kita jadikan pemacu, bukan penghalang. Kita akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pelaku usaha agar kekayaan intelektual benar-benar menjadi aset produktif yang diakui dan memberi nilai tambah bagi pembangunan ekonomi Sulawesi Tengah,” ujar Rakhmat Renaldy.
Ia juga menegaskan bahwa peningkatan skor maturitas bukan hanya soal administrasi, tetapi mencerminkan budaya hukum dan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan kekayaan intelektual. “Target kita bukan hanya memperbaiki data, tetapi membangun ekosistem KI yang hidup — di mana karya, inovasi, dan kreativitas warga Sulawesi Tengah terlindungi dan berdaya saing,” tambahnya.
Kemenkum Sulteng berkomitmen menjadikan hasil evaluasi ini sebagai momentum untuk memperkuat integrasi data, meningkatkan akurasi pelaporan, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan pendaftaran KI.
Melalui sinergi lintas sektor, penguatan kapasitas SDM, dan digitalisasi layanan, Kemenkum Sulteng menargetkan peningkatan skor maturitas KI secara signifikan pada tahun mendatang.
“Dengan kerja bersama dan inovasi berkelanjutan, kami yakin Sulawesi Tengah dapat menjadi daerah yang maju dalam pengelolaan kekayaan intelektual, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, sekaligus memperkuat posisi hukum di tingkat nasional,” tandas Rakhmat Renaldy.
Dengan demikian, Kanwil Kemenkum Sulteng terus menegaskan perannya sebagai garda terdepan dalam memperluas pemahaman dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual demi masyarakat yang kreatif, berdaya, dan terlindungi hukum.
HUMAS KEMENKUM SULTENG
