Palu — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) secara resmi melaksanakan Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kota Palu Periode 2025–2028, pada Senin, (1/12/2025). Kegiatan digelar khidmat di Ruang Garuda Kanwil Kemenkum Sulteng dan dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy.
Acara ini turut dihadiri Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Kapolda Sulawesi Tengah, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulteng, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia, pejabat administrator, pejabat fungsional, rohaniwan, serta undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Rakhmat Renaldy menyampaikan bahwa pembentukan Majelis Pengawas adalah amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang memberi kewenangan kepada Majelis untuk melakukan pembinaan dan pengawasan, baik secara preventif maupun kuratif terhadap Notaris.
“Tugas Majelis Pengawas bukan hanya administratif, tetapi juga menjaga integritas profesi notaris sebagai bagian penting dari pelayanan hukum. Pengawasan harus dilaksanakan secara objektif, profesional, dan tidak tebang pilih,” tegas Rakhmat Renaldy.
Ia menambahkan bahwa anggota MPD Notaris Kota Palu periode 2025–2028 diharapkan menjadi garda terdepan dalam menciptakan ekosistem kenotariatan yang sehat, tertib, dan berintegritas. Kakanwil juga menekankan pentingnya sinergi antara unsur pemerintah, organisasi notaris, dan akademisi agar pembinaan dan pengawasan berjalan lebih efektif.
“Kami percaya bahwa para anggota yang dilantik hari ini merupakan representasi terbaik dari tiga unsur, yang siap bekerja solid dan kolaboratif dalam menjaga kualitas layanan kenotariatan di Sulawesi Tengah,” ujarnya.
Adapun nama-nama Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palu Periode 2025–2028 yang dilantik tersebut, diantaranya:
Unsur Pemerintah:
1. Nur’ Ainun, A.Md.I.P., S.Sos., M.Si.
2. Ili Rusliadi, S.H., M.H.
3. Indra DS Gommo, S.H.
Unsur Akademisi:
4. Dr. Hj. Maisa, S.H., M.H.
5. Dr. Irmawaty, S.H., M.H.
6. Dr. Nurhayati, S.H., M.H.
Unsur Organisasi Notaris:
7. Asmini Parura, S.H., M.Kn.
8. Irwan, S.H., M.Kn.
9. Janisetiawan Sesean, S.H., M.Kn.
Pengambilan sumpah berlangsung khidmat dipandu rohaniwan sesuai agama masing-masing, dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan. Para anggota MPD yang baru diambil sumpahnya berkomitmen untuk menjalankan tugas pengawasan secara profesional dan akuntabel.
Rakhmat menegaskan bahwa MPD memiliki peran strategis memastikan notaris menjalankan jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kode etik, dan standar profesional. Hal ini penting untuk menjaga kredibilitas pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat.
“Semoga amanah ini dijalankan dengan penuh dedikasi. Semoga pengawasan dan pembinaan notaris di wilayah Sulawesi Tengah semakin berkualitas, serta memberikan kontribusi nyata bagi kepastian dan ketertiban hukum,” tutupnya.
Pelantikan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola kenotariatan, sekaligus memastikan pelayanan hukum yang lebih profesional dan bertanggung jawab bagi masyarakat di Sulawesi Tengah.
HUMAS KEMENKUM SULTENG
