PALU – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) menggelar Rapat Penyusunan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sekaligus Penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD) Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum untuk Triwulan I Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa (7/1/2026) di Ruangan Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sulteng
Rapat tersebut dibuka langsung oleh Sopian selaku Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, sebagai bagian dari langkah awal memastikan kesiapan perencanaan program dan anggaran di awal tahun. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan rencana kerja dengan dukungan anggaran yang tersedia agar pelaksanaan tugas berjalan terukur dan efektif.
Dalam rapat ini, dibahas secara rinci rencana serapan anggaran Triwulan I Tahun 2026 untuk beberapa DIPA, meliputi DIPA Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), serta DIPA Badan Strategi Kebijakan (BSK). Setiap DIPA dikaji untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan kegiatan dan kebutuhan anggaran.
Pada DIPA BPHN, pembahasan difokuskan pada pelaksanaan fasilitasi harmonisasi, koordinasi dengan pemerintah daerah terkait perencanaan pembentukan peraturan daerah, serta persiapan pembentukan tim kerja PIC wilayah Sulawesi Tengah. Selain itu, turut dibahas rencana kegiatan analisis dan evaluasi peraturan daerah di wilayah Sulawesi Tengah.
Pembahasan DIPA BPHN juga mencakup koordinasi dengan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dalam rangka pembinaan bantuan hukum di Kabupaten Poso dan Toli-Toli, serta persiapan pembentukan tim kerja pembinaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) sebagai bagian dari penguatan akses layanan hukum bagi masyarakat.
Sementara itu, pada DIPA BSK dibahas penyesuaian pagu anggaran serta rencana penarikan dana yang masih menunggu petunjuk teknis dari pusat. Rapat ini juga menyoroti adanya kegiatan baru yang menjadi tugas dan fungsi kanwil, yakni Forum Komunikasi Kebijakan Wilayah, yang membutuhkan perencanaan matang baik dari sisi anggaran maupun teknis pelaksanaan.
Sopian menegaskan bahwa rapat ini merupakan fondasi penting dalam memastikan kelancaran pelaksanaan program divisi.
“Revisi DIPA dan penyusunan RPD harus disiapkan sejak awal agar setiap kegiatan dapat berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai dengan prioritas kinerja,” ujarnya.
Kepala Kanwil (Kakanwil) Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, Dalam keterangannya menyampaikan bahwa kualitas perencanaan anggaran sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas satuan kerja.
“Perencanaan yang matang bukan hanya soal angka, tetapi bagaimana anggaran mampu menjawab kebutuhan program secara nyata,” tegasnya.
Lebih lanjut, Rakhmat Renaldy menekankan pentingnya kedisiplinan dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
“Seluruh jajaran harus memiliki pemahaman yang sama bahwa setiap rupiah anggaran harus dikelola secara bertanggung jawab dan memberikan dampak nyata bagi pelaksanaan tugas dan pelayanan hukum,” tambahnya.
Melalui rapat ini, Kanwil Kemenkum Sulteng menegaskan komitmennya untuk mengawali Tahun Anggaran 2026 dengan perencanaan yang solid, terintegrasi, dan berorientasi pada kinerja, guna mendukung pelaksanaan tugas Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum secara optimal.
HUMAS KEMENKUM SULTENG
