Palu — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) mematangkan persiapan kunjungan kerja Menteri Hukum Republik Indonesia (Menkum RI), Supratman Andi Agtas, yang dijadwalkan hadir di Sulawesi Tengah bersama rombongan, termasuk Purnawirawan Polri sekaligus mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI), Idham Azis, dalam rangka penjaringan aspirasi terkait program reformasi kepolisian.
Persiapan dilakukan secara menyeluruh meliputi aspek substansi, teknis, serta koordinasi lintas instansi guna memastikan seluruh rangkaian agenda berjalan tertib, efektif, dan berdampak. Kanwil Kemenkum Sulteng berperan aktif sebagai penghubung antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan dalam menyiapkan ruang dialog yang konstruktif dan partisipatif.
Fokus utama kunjungan ini adalah menghimpun pandangan, masukan, dan aspirasi dari berbagai unsur di daerah terkait penguatan program reformasi kepolisian, termasuk peningkatan profesionalisme, akuntabilitas, serta sinergi penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menegaskan bahwa persiapan kunjungan Menteri Hukum tidak hanya bersifat seremonial, tetapi menjadi bagian penting dalam memastikan kualitas dialog kebijakan yang akan dibangun.
“Kunjungan Menteri Hukum merupakan momentum strategis untuk mendengar suara daerah secara langsung. Karena itu, seluruh persiapan kami arahkan agar penjaringan aspirasi berjalan substansial, terukur, dan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif,” tegasnya.
Lebih lanjut, Rakhmat Renaldy menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkum Sulteng berkomitmen menjaga kualitas koordinasi dan kesiapan materi yang akan disampaikan dalam forum penjaringan aspirasi tersebut.
“Kami ingin memastikan bahwa aspirasi yang disampaikan benar-benar mencerminkan kebutuhan daerah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kebijakan reformasi kepolisian di tingkat nasional,” tambahnya.
Melalui pematangan persiapan ini, Kanwil Kemenkum Sulteng menegaskan dukungan penuh terhadap agenda strategis Menteri Hukum, sekaligus memperkuat peran daerah dalam mendorong reformasi kelembagaan yang transparan, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.
HUMAS KEMENKUM SULTENG
