PALU — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) terus menunjukkan komitmen nyata dalam mendorong reformasi birokrasi melalui penetapan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2026. Penetapan ini menjadi langkah strategis dalam memastikan seluruh proses tata kelola pemerintahan berjalan transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik (30/3/2026).
Pembentukan tim kerja tersebut merupakan tindak lanjut dari kebijakan nasional yang menekankan pentingnya pembangunan Zona Integritas sebagai fondasi utama dalam menciptakan birokrasi yang profesional dan bebas dari praktik penyimpangan. Seluruh unsur organisasi dilibatkan secara aktif, mulai dari jajaran pimpinan hingga pelaksana teknis, guna memastikan implementasi berjalan secara menyeluruh dan berkesinambungan.
Struktur tim yang dibentuk mencerminkan pendekatan kolaboratif lintas fungsi, dengan pembagian peran yang terfokus pada enam area perubahan utama, yaitu manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Setiap area dirancang untuk saling terintegrasi dalam mendukung pencapaian target reformasi birokrasi secara optimal.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, Menegaskan bahwa pembentukan tim ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan langkah konkret dalam membangun budaya kerja yang berintegritas.
“Zona Integritas bukan hanya tentang pemenuhan indikator, tetapi bagaimana membangun sistem kerja yang berorientasi pada transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat,” ujarnya.
Rakhmat Renaldy juga menambahkan bahwa keberhasilan pembangunan Zona Integritas sangat ditentukan oleh komitmen dan konsistensi seluruh jajaran dalam menjalankan tugas dan fungsi secara profesional.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap lini organisasi bergerak dalam satu visi yang sama, yaitu menghadirkan birokrasi yang bersih, efektif, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tambahnya.
Melalui langkah ini, Kanwil Kemenkum Sulteng terus memperkuat fondasi reformasi birokrasi yang berkelanjutan, sekaligus mendorong terciptanya lingkungan kerja yang adaptif, inovatif, dan berintegritas tinggi.
HUMAS KEMENKUM SULTENG
