Palu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwi Kemenkum Sulteng) terus menunjukkan komitmennya dalam menciptakan tata kelola regulasi yang efektif dan responsif di daerah. Kali ini, Kemenkum Sulteng yang diwakili Sopian, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Poso melalui pelaksanaan kegiatan Analisis dan Evaluasi (Anev) Produk Hukum Daerah.
Kegiatan strategis ini bertujuan untuk meninjau, mengkaji, dan mengevaluasi produk-produk hukum yang telah ada di Kabupaten Poso, guna memastikan relevansi, efektivitas, dan keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kolaborasi ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang konkret untuk perbaikan dan penyempurnaan regulasi di tingkat daerah.
"Anev produk hukum daerah ini sangat krusial. Ini adalah upaya kita bersama untuk memastikan bahwa setiap regulasi yang berlaku benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, tidak tumpang tindih, dan sejalan dengan semangat pembangunan nasional," ujar Sopian. Rabu, (22/5/2025).
Kegiatan Anev ini melibatkan tim ahli dari Kemenkum Sulteng yang terdiri dari perancang peraturan perundang-undangan, analis hukum, dan berbagai unsur terkait lainnya. Mereka akan bekerja sama dengan perangkat daerah Kabupaten Poso, termasuk Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta pemangku kepentingan lainnya.
Ditempat berbeda, Rakhmat Renaldy Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng menegaskan bahwa hasil Anev ini akan menjadi dasar bagi Pemkab Poso untuk melakukan revisi, pencabutan, atau pembentukan produk hukum baru yang lebih responsif dan berkeadilan. "Kami berharap, melalui proses ini, Kabupaten Poso akan memiliki landasan hukum yang semakin kuat dan adaptif, mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," ungkap Rakhmat Renaldy.
Kolaborasi antara Kemenkum Sulteng dan Pemkab Poso ini merupakan wujud nyata dari komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan regulasi yang tertata apik dan sesuai kebutuhan, diharapkan iklim investasi dan kepastian hukum di Kabupaten Poso dapat terus meningkat, demi kemajuan daerah dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.
HUMAS KEMENKUM SULTENG
