Palu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) mengikuti Rapat Percepatan Penyelesaian Likuidasi Satuan Kerja Kementerian Hukum dan HAM yang dilaksanakan secara daring, Selasa, (17/6/2025). Rapat ini dipimpin oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kemenkum, Sri Yusfini Yusuf, dan dihadiri oleh berbagai pejabat tinggi dari Kementerian Keuangan dan jajaran Eselon I Kementerian Hukum, HAM serta Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Rapat strategis ini bertujuan untuk mempercepat penyelesaian proses likuidasi terhadap satuan kerja Kemenkumham yang telah bertransformasi menjadi 3 Kementeriann, serta menyelaraskan pelaporan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan peraturan dan sistem pelaporan yang berlaku.
Kanwil Kemenkum Sulteng mengikuti rapat tersebut melalui ruang virtual yang dihadiri langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Muhammad Wahab Marawali, serta para pejabat penyusun laporan keuangan dan laporan BMN.
Rapat menghadirkan narasumber dari Kementerian Keuangan, antara lain:
• Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan
• Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
• Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Materi yang disampaikan dalam rapat meliputi sinkronisasi data keuangan dan BMN satuan kerja yang dilikuidasi, penyusunan laporan pertanggungjawaban akhir, serta penghapusan aset dan pengelolaan sisa anggaran.
Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif untuk mengidentifikasi hambatan teknis maupun administratif yang dihadapi di tingkat wilayah, termasuk langkah-langkah konkret untuk percepatan proses likuidasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menyampaikan bahwa pihaknya mendukung penuh langkah-langkah percepatan ini sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan.
“Kami menyambut baik langkah terintegrasi yang dilakukan oleh pusat, khususnya dalam menyelaraskan penyelesaian likuidasi satuan kerja dengan sistem akuntansi dan pengelolaan aset negara. Ini adalah bagian dari tanggung jawab moral dan administratif kita untuk menjaga kredibilitas laporan keuangan pemerintah,” ujar Rakhmat Renaldy.
Ia juga menekankan bahwa koordinasi lintas unit di tingkat wilayah akan terus diperkuat agar tidak terjadi keterlambatan atau kesalahan dalam penyampaian laporan.
Melalui partisipasi aktif dalam kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sulteng berkomitmen mendorong penyelesaian likuidasi satuan kerja secara tepat waktu, sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
HUMAS KEMENKUM SULTENG
