Palu - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) menggelar kegiatan Harmonisasi terhadap dua Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) yang menyangkut kepentingan publik, yaitu tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah serta Tata Cara Pemberian Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan. yang berlangsung di Aula Kebangsaan Kanwil Sulteng pada Kamis , (8/5/2025). Acara ini dihadiri oleh para pejabat dan perancang peraturan perundang-undangan dari Kanwil Kemenkum Sulteng, serta pihak pemrakarsa dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Dalam kegiatan ini, dua rancangan peraturan menjadi fokus utama pembahasan, yakni Rancangan Peraturan Bupati yakni tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah serta Tata Cara Pemberian Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, dalam keterangannya menegaskan pentingnya harmonisasi sebagai proses krusial untuk memastikan bahwa produk hukum daerah tidak hanya selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Harmonisasi diperlukan sebagai upaya preventif agar peraturan gubernur yang akan diberlakukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak menimbulkan multitafsir, serta efektif dalam pelaksanaan di lapangan. Kedua Rapergub ini juga sangat strategis karena menyangkut aspek kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan dan pendidikan.
Melalui diskusi lintas sektor yang dipandu oleh tim perancang peraturan perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sulteng, rapat berlangsung interaktif. Setiap pasal dalam rancangan dibedah dan dikaji dari aspek legalitas, sistematika, dan urgensi substansi. Hasil harmonisasi ini akan menjadi masukan penting dalam proses finalisasi dan penetapan regulasi oleh Gubernur Sulawesi Tengah.
Kegiatan harmonisasi ini diharapkan dapat memastikan rancangan peraturan tersebut disusun dengan kaidah hukum yang baik, sistematis, dan efektif serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Kedua Rapergub merupakan instrumen penting dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah daerah di bidang kesehatan dan pendidikan. Fasilitasi ini membantu Pemprov menyusun regulasi yang implementatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
HUMAS KEMENKUM SULTENG
