Palu – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng), Rakhmat Renaldy, menegaskan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara. Hal tersebut disampaikan saat kegiatan Orientasi CPNS Tahap II di Ruang Garuda Kantor Wilayah Kemenkum Sulteng, pada Rabu (18/6/2025).
Dalam arahannya kepada para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Rakhmat menekankan bahwa etika harus menjadi fondasi utama dalam setiap tindakan dan keputusan, bahkan lebih tinggi daripada hukum itu sendiri.
“Etika dianggap berada di atas hukum. Sebab, hukum lahir dari nilai-nilai etika yang telah diformalkan dalam bentuk peraturan. Namun ketika hukum kehilangan nilai keadilan dan kebenarannya, maka etika yang menjadi tolok ukurnya,” tegas Rakhmat Renaldy.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa etika merupakan dasar moral yang membentuk prinsip-prinsip dalam pembentukan hukum. Nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial merupakan landasan utama dalam menyusun sistem hukum yang baik.
“Kalau hanya mengikuti hukum tanpa mempertimbangkan etika, maka bisa saja kita menjadi legal secara aturan tapi tidak adil secara moral,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa dalam praktiknya, hukum bisa dipengaruhi oleh berbagai kepentingan, termasuk politik, yang membuatnya tak selalu mencerminkan keadilan sejati. Karena itulah, etika berperan sebagai pengawas dan pengkritik hukum. Ketika hukum tidak lagi berpihak pada kebenaran, maka etika harus hadir untuk mengoreksi.
Dalam konteks penegakan hukum, Rakhmat menyebut bahwa seorang aparat hukum yang baik bukan hanya dituntut paham aturan, tetapi juga harus memiliki kesadaran etis yang kuat. Ia mencontohkan, dalam banyak kasus korupsi, yang dilanggar bukan hanya hukum, tetapi juga etika seperti integritas dan tanggung jawab.
“Korupsi terjadi karena abai terhadap etika, padahal integritas itu tidak bisa diajarkan lewat aturan tertulis, tapi harus ditanamkan dalam kesadaran,” tegasnya.
Tidak berhenti sampai disitu, ia juga menambahkan bahwa hukum memiliki keterbatasan, tidak semua perilaku manusia bisa diatur secara tertulis. Oleh karena itu, etika yang sifatnya lebih fleksibel dan adaptif menjadi pemandu penting dalam kondisi hukum yang belum atau tidak memadai.
Di akhir pembekalannya, Rakhmat berharap para CPNS Kemenkum Sulteng dapat menjadikan etika sebagai kompas dalam pengabdian mereka kepada bangsa dan negara. Ia mengingatkan bahwa menjadi ASN bukan sekadar pekerjaan, melainkan bentuk amanah yang mengandung tanggung jawab moral besar terhadap rakyat dan negara.
“Jadilah ASN yang tidak hanya patuh pada hukum, tapi juga berpegang teguh pada etika. Karena hanya dengan keduanya, kita bisa benar-benar mengabdi secara utuh,” pungkasnya.
Kegiatan orientasi ini merupakan bagian dari pembinaan integritas dan karakter bagi para CPNS Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, sebagai pondasi awal dalam membentuk aparatur sipil negara yang profesional, beretika, dan berintegritas tinggi.
