Palu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) terus memperkuat perannya dalam membangun kesadaran hukum masyarakat. Dalam rangka menindaklanjuti Pedoman Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) tentang Pelaksanaan Program Pembinaan Hukum di Wilayah, Kanwil Kemenkum Sulteng menggelar Rapat Internal Kelompok Kerja Pembinaan Hukum pada Senin (10/3) di Ruang Rapat Kanwil Kemenkumh Sulteng.
Rapat yang dipimpin oleh Kepala Divisi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Sopian, ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program pembinaan hukum yang telah berjalan, mengingat tahun 2025 telah memasuki penghujung Triwulan I.
Beberapa program prioritas yang menjadi fokus pembahasan dalam rapat ini mencakup Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum), Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah (Perda), serta Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Wilayah.
Sopian menegaskan bahwa pembentukan Posbakum merupakan salah satu program utama Kemenkum Sulteng untuk memastikan akses keadilan bagi masyarakat yang kurang mampu.
“Proses pembentukan Posbakum di Sulawesi Tengah terus diupayakan dengan menghimpun sumber daya manusia yang nantinya akan berperan dalam memberikan layanan bantuan hukum,” ujarnya.
Hingga saat ini, Kanwil Kemenkum Sulteng yang dipimpin Rakhmat Renaldy telah mengadakan Pelatihan Paralegal Serentak pada Februari 2025 sebagai langkah awal dalam menyiapkan tenaga pendamping hukum yang kompeten. Selain itu, Kemenkum Sulteng juga aktif berkolaborasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten/Kota untuk mendorong partisipasi kepala desa/lurah dalam Peacemaker Justice Award.
“Kami ingin menjadikan kepala desa dan lurah sebagai juru damai di wilayahnya masing-masing, sehingga mereka bisa membantu menyelesaikan konflik hukum secara non-litigasi,” tambahnya.
Selain pembentukan Posbakum, analisis dan evaluasi Perda juga menjadi perhatian utama. Tahun ini, program evaluasi hukum difokuskan untuk mendukung program prioritas pemerintah, yaitu “Makan Bergizi Gratis.”
“Kami telah menyelesaikan inventarisasi peraturan daerah terkait, menyusun proposal atau Term of Reference (ToR), serta menetapkan Surat Keputusan Pembentukan Kelompok Kerja,” jelasnya.
Sementara itu, Rakhmat Renaldy, Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng menyebut bahwa langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan di tingkat daerah tidak hanya sesuai dengan regulasi nasional tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal ketahanan pangan dan gizi.
Rakhmat Renaldy yang baru menjabat sejak bulan Januari sebagai Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng juga terus mengembangkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagai pusat informasi hukum di wilayah. Hingga Maret 2025, Tim Pengelola JDIH aktif menyebarluaskan informasi hukum.
“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat mudah mengakses informasi hukum yang akurat dan terkini,” ujar Rakhmat Renaldy.
Di tengah upaya peningkatan layanan hukum, program ini juga mengalami penyesuaian akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah tahun 2025. Meskipun demikian, Rakhmat Renaldy menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak akan mengurangi semangat Kemenkum Sulteng dalam menyukseskan program pembinaan hukum.
“Kami akan terus bekerja secara maksimal agar program prioritas dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan,” pungkas Rakhmat Renaldy.
Dengan komitmen yang kuat dan kolaborasi yang baik dengan pemerintah daerah serta masyarakat, Kemenkum Sulteng optimis bahwa upaya peningkatan layanan hukum ini akan berdampak positif bagi pembangunan hukum di Sulawesi Tengah.
HUMAS KEMENKUM SULTENG
