Palu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) turut serta dalam Rapat Koordinasi Langkah-Langkah Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan secara virtual pada Selasa, 11 Maret 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun strategi pelaksanaan anggaran agar lebih efektif, efisien, serta akuntabel.
Rapat ini merupakan tindak lanjut dari Surat Sekretaris Jenderal Nomor: SEK-PR.01.04-10 tentang Penyampaian Rekonstruksi Anggaran TA 2025 Unit Eselon I Kemenkumham, serta disahkannya Revisi Efisiensi DIPA Program Penegakan dan Pelayanan Hukum. Dalam pembukaan rapat, Sekretaris Direktorat Jenderal AHU, Hantor Situmorang, menekankan pentingnya percepatan realisasi anggaran agar kinerja keuangan tetap optimal dan sesuai target.
Beberapa poin utama yang menjadi fokus pembahasan dalam rapat ini antara lain:
- Efisiensi penggunaan anggaran sesuai dengan kebijakan penghematan belanja negara berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025;
- Evaluasi realisasi anggaran Tahun 2024, dengan capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 93,96 persen, yang ditargetkan meningkat menjadi 96 persen pada Tahun Anggaran 2025;
- Strategi percepatan belanja anggaran dengan memastikan setiap pengadaan barang/jasa berjalan tepat waktu;
- Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan hukum.
Dalam kesempatan tersebut, Nur Ainun, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Sulteng menyampaikan bahwa meskipun capaian realisasi anggaran Kanwil belum mengalami pergerakan signifikan, hal ini disebabkan oleh proses penerimaan Virtual Account yang baru saja diterima. Meski demikian, penyelesaian pertanggungjawaban kegiatan telah mencapai 12,8 persen, dan pihaknya optimis dapat mencapai target 20 persen pada Triwulan I Tahun 2025.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menegaskan bahwa Kanwil Kemenkum Sulteng akan terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi anggaran agar tetap sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
“Kami berkomitmen untuk memastikan anggaran digunakan secara optimal, tepat sasaran, dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Efisiensi belanja negara memang menjadi prioritas, tetapi pelayanan kepada masyarakat tetap harus menjadi fokus utama,” ujar Rakhmat Renaldy.
Selain itu, beliau juga menekankan pentingnya koordinasi yang erat antara Kanwil Kemenkum Sulteng dan Ditjen AHU dalam implementasi kebijakan anggaran, guna memastikan seluruh program dapat berjalan dengan baik di daerah.
Sebagai tindak lanjut dari rapat ini, Kanwil Kemenkum Sulteng akan:
- Melakukan percepatan realisasi anggaran dengan penyusunan rencana kegiatan yang lebih efektif;
- Mengoptimalkan IKPA dengan kepatuhan terhadap ketentuan anggaran;
- Menyesuaikan langkah-langkah pelaksanaan anggaran dan revisi DIPA sesuai kebutuhan;
- Mengembangkan inovasi dalam pengelolaan keuangan, termasuk pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi pelaporan.
Dengan adanya langkah strategis ini, diharapkan pengelolaan anggaran Kanwil Kemenkum Sulteng semakin transparan, efisien, serta berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik di Sulawesi Tengah.
HUMAS KEMENKUM SULTENG
