Jakarta – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng), Rakhmat Renaldy, bersama Kepala Divisi (Kadiv)Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Sopian, dan Kadiv Pelayanan Hukum, Nur Ainun melakukan koordinasi dengan Sekretaris Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum, Dwi Harnanto, pada Selasa (18/2/2025).
Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Sekretaris BSK Hukum ini bertujuan untuk memaksimalkan layanan hukum, khususnya bagi Pemerintah Daerah di Sulawesi Tengah.
Dalam pertemuan tersebut, Rakhmat Renaldy menyampaikan beberapa poin penting terkait peningkatan layanan hukum bagi Pemerintah Daerah, terutama dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Selain itu, dibahas pula optimalisasi pelayanan kepada pemerintah daerah yang ingin melakukan koordinasi terkait penyusunan Perda, terutama dalam kondisi efisiensi anggaran yang saat ini menjadi tantangan.
“Kami ingin memastikan bahwa pemerintah daerah di Sulawesi Tengah mendapatkan layanan hukum yang maksimal dalam proses pembentukan peraturan daerah, termasuk dalam menghadapi keterbatasan anggaran agar regulasi yang dihasilkan tetap berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Rakhmat Renaldy.
Pada kesempatan yang sama, Kadiv Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Sopian, menyoroti kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk jabatan Analis Hukum. Jabatan ini memiliki peran krusial dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kemenkum, khususnya dalam penyusunan dan evaluasi peraturan perundang-undangan di daerah.
Menanggapi hal ini, Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum, Dwi Harnanto, menekankan pentingnya semangat kerja dan dedikasi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kemenkum. Ia mengingatkan bahwa dalam kondisi apa pun, ASN harus tetap bekerja dengan efisiensi dan transparansi guna memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat dan pemerintah daerah.
“Semangat kita sebagai ASN di Kementerian Hukum harus tetap terjaga. Dengan kerja keras dan kolaborasi yang baik, kita bisa meningkatkan efisiensi layanan serta mendorong transparansi dalam setiap kebijakan yang dibuat,” ujarnya.
Dengan adanya koordinasi ini, diharapkan pelayanan hukum bagi pemerintah daerah di Sulawesi Tengah dapat terus ditingkatkan. Selain itu, harapan akan terpenuhinya kebutuhan SDM di bidang hukum juga menjadi perhatian agar pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenkum Sulteng, khususnya dalam perancangan regulasi daerah, semakin optimal.
HUMAS KEMENKUM SULTENG
