PALU – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kakanwil Kemenkum Sulteng), Rakhmat Renaldy, melakukan audiensi dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tengah, Eddy Suharto, di Kantor BPKP, Jum’at, (17/1/2025).
Audiensi ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antar lembaga dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran negara, serta mendorong efisiensi dalam pelaksanaan program pemerintah.
Dalam pertemuan tersebut, Rakhmat Renaldy mengungkapkan pentingnya kolaborasi antara Kemenkum dan BPKP untuk meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi dan pengawasan dalam setiap proyek yang melibatkan anggaran negara.
Ia juga menekankan bahwa pengawasan yang ketat dan transparansi dalam pengelolaan anggaran sangat krusial dalam menjaga integritas lembaga pemerintah.
Apalagi, menurut dia, pihaknya akan terus memberi perhatian serius pada pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien, memastikan seluruh program serta asta cita Presiden Prabowo Subianto dapat berjalan dengan lancar dan berdampak.
"Kami sangat berharap dapat menjalin kerja sama yang lebih erat dengan BPKP untuk bersama-sama memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan di Kemenkum Sulteng dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat," ungkapnya.
Sementara itu, didampingi para pejabatnya, Eddy Suharto, menyambut baik kunjungan tersebut dan menekankan pentingnya kerjasama antara instansi pemerintah dalam rangka mendukung pembangunan daerah yang lebih baik.
Ia juga mengajak Kemenkum untuk bersama sama melaksanakan program pengawasan yang dapat meminimalkan risiko penyimpangan dan meningkatkan kualitas penggunaan anggaran.
“BPKP siap mendukung Kemenkum dalam memperkuat pengawasan, sehingga setiap dana yang dialokasikan dapat digunakan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat. Kami juga berharap adanya program pengawasan yang lebih intensif dapat mempercepat proses pelayanan publik di berbagai sektor,” ujarnya.
Audiensi ini juga membahas sejumlah program dan langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan kedua instansi untuk menguatkan pelaksanaan tugas bersama, termasuk dalam menguatkan manajemen resiko, mengakselerasikan sistem pengendalian intern pemerintah serta menyukseskan pembangunan zona integritas menuju wilayah bersih dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di Kemenkum Sulteng.
Dalam kesempatan tersebut, Rakhmat Renaldy turut didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Sopian, serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Muhammad Wahab Marawali.
Pertemuan ini diakhiri dengan komitmen kedua belah pihak untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam rangka menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel di Provinsi Sulawesi Tengah.
Harapannya, kerja sama ini dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.
HUMAS KEMENKUM SULTENG
