PALU — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) turut berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Analisis Kegiatan Prioritas Penguatan Konsep dan Praktik Wawasan Nusantara dalam Memperkuat Komponen Cadangan Tahun 2026 di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kamis (9/4/2026), bertempat di Aston Palu Hotel & Conference Center.
Rapat koordinasi ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, akademisi, hingga instansi vertikal lainnya. Pembahasan difokuskan pada penguatan konsep Wawasan Nusantara sebagai landasan utama dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya pertahanan negara, khususnya melalui pengembangan Komponen Cadangan (Komcad).
Dalam pendalaman materi, dibahas secara komprehensif bagaimana Wawasan Nusantara tidak hanya dipahami sebagai konsep ideologis, tetapi juga harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Hal ini mencakup peningkatan kesadaran bela negara, penguatan persatuan dan kesatuan, serta pemahaman terhadap peran strategis setiap warga negara dalam mendukung sistem pertahanan semesta.
Selain itu, diskusi juga menyoroti pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam membangun ekosistem yang mendukung pembentukan dan pembinaan Komcad. Penguatan regulasi daerah, penyusunan kebijakan yang adaptif, serta sinergi antarinstansi menjadi faktor penting dalam memastikan program Komcad berjalan efektif dan berkelanjutan.
Dari perspektif hukum, peran perancang peraturan perundang-undangan menjadi krusial dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang disusun memiliki landasan hukum yang kuat, tidak bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi, serta mampu menjawab kebutuhan di lapangan. Harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah juga menjadi perhatian utama guna menghindari tumpang tindih pengaturan.
Pembahasan turut mengangkat peran dunia akademik dalam memperkuat pemahaman Wawasan Nusantara melalui pendidikan dan penelitian. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat dinilai menjadi kunci dalam membangun kesadaran kolektif yang berkelanjutan.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, dalam keterangannya menegaskan bahwa penguatan Wawasan Nusantara harus didukung oleh kebijakan yang terstruktur dan implementatif.
“Wawasan Nusantara harus diwujudkan dalam kebijakan yang konkret dan dapat diimplementasikan secara nyata, sehingga mampu memperkuat ketahanan nasional dari berbagai aspek,” ujarnya.
Rakhmat Renaldy juga menambahkan bahwa sinergi lintas sektor menjadi faktor utama dalam keberhasilan program ini.
“Kolaborasi antara pemerintah, aparat, akademisi, dan masyarakat merupakan kunci dalam membangun kesadaran bersama untuk mendukung penguatan komponen cadangan sebagai bagian dari sistem pertahanan negara,” tambahnya.
Melalui keikutsertaan dalam rapat koordinasi ini, Kanwil Kemenkum Sulteng diharapkan dapat terus berperan aktif dalam mendukung penyusunan kebijakan yang berkualitas serta memperkuat kontribusi daerah dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
HUMAS KEMENKUM SULTENG
