Palu — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) menerima audiensi dari PT Pegadaian dalam rangka memperkuat kolaborasi strategis di bidang layanan hukum dan penguatan tata kelola kelembagaan. Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana konstruktif dan penuh semangat sinergi, sebagai bagian dari komitmen bersama dalam mendukung kepastian hukum serta peningkatan kualitas pelayanan publik (27/2).
Audiensi ini menjadi momentum penting untuk membangun kerja sama yang lebih terintegrasi, khususnya dalam aspek kepatuhan terhadap regulasi, perlindungan hukum atas transaksi keuangan, serta penguatan pemahaman hukum bagi jajaran internal maupun masyarakat pengguna layanan. Kolaborasi ini diharapkan mampu menghadirkan sistem yang transparan, akuntabel, dan memberikan rasa aman dalam setiap aktivitas ekonomi.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menegaskan bahwa kemitraan lintas sektor merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola dan pelayanan berbasis kepastian hukum.
“Sinergi antara institusi hukum dan lembaga keuangan adalah bentuk komitmen bersama dalam memastikan setiap layanan berjalan sesuai koridor regulasi serta memberikan perlindungan hukum yang maksimal kepada masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Rakhmat Renaldy menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkum Sulteng terbuka terhadap berbagai inisiatif kolaboratif yang dapat memperkuat literasi hukum serta meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kolaborasi ini bukan hanya soal koordinasi kelembagaan, tetapi tentang membangun ekosistem hukum dan keuangan yang kredibel, profesional, serta berpihak pada kepastian dan perlindungan hukum masyarakat,” tambah Rakhmat Renaldy.
Melalui audiensi tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk menjajaki langkah-langkah konkret kerja sama, termasuk penguatan pemahaman regulasi, dukungan konsultasi hukum, serta peluang sinergi dalam kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.
Kanwil Kemenkum Sulteng terus berkomitmen membuka ruang komunikasi dan kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan sebagai bagian dari upaya menghadirkan layanan hukum yang adaptif, responsif, dan berintegritas di Sulawesi Tengah.
HUMAS KEMENKUM SULTENG
