PALU — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) mengikuti Sosialisasi Pedoman Teknis Kegiatan BSK Hukum di Wilayah Tahun 2026 sebagai upaya memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi BSK Hukum di lingkungan Kantor Wilayah. Kegiatan ini dilaksanakan secara luring dan daring, bertempat di Selasar Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (DJ AHU) serta diikuti secara virtual melalui Zoom Meeting dan siaran langsung YouTube Badan Strategi Kebijakan Hukum, Selasa (10/2/2026).
Sosialisasi ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan pemahaman dan komitmen antara BSK Hukum dan Kantor Wilayah dalam mendukung kebijakan yang berkualitas, berbasis data, dan berdampak nyata terhadap peningkatan kinerja Kementerian Hukum.
Dalam kegiatan tersebut disampaikan bahwa pada Tahun 2026, BSK Hukum di wilayah akan melaksanakan empat kegiatan utama, yakni Forum Komunikasi Kebijakan (FKK), Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan, Diskusi Strategi Kebijakan (DSK), serta Survei Persepsi Anti Korupsi dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan. FKK menjadi kegiatan baru yang difokuskan pada penguatan kolaborasi dengan pemangku kepentingan serta peningkatan kapasitas analis kebijakan di wilayah melalui pengembangan Legal Policy Hub dan Policy Talks.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, Dalam keterangannya menyampaikan bahwa sosialisasi ini memiliki peran penting dalam menyatukan langkah antara pusat dan wilayah dalam pelaksanaan kebijakan.
“BSK Hukum berperan strategis dalam memastikan kebijakan yang dijalankan di wilayah selaras, berbasis data, dan menjawab kebutuhan nyata di lapangan. Sosialisasi ini menjadi pedoman penting bagi jajaran Kantor Wilayah dalam mengimplementasikan kegiatan BSK Hukum secara optimal,” ujarnya.
Lebih lanjut, Rakhmat Renaldy menegaskan bahwa empat kegiatan utama BSK Hukum di wilayah akan menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas kebijakan yang partisipatif, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja.
“Melalui Forum Komunikasi Kebijakan, termasuk Legal Policy Hub dan Policy Talks, kami mendorong kolaborasi yang lebih luas serta penguatan kapasitas analis kebijakan di wilayah,” tambahnya.
Melalui sosialisasi ini, Kanwil Kemenkum Sulteng menegaskan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan BSK Hukum di wilayah agar berjalan efektif, terukur, dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas kebijakan di lingkungan Kementerian Hukum.
HUMAS KEMENKUM SULTENG
