Palu — Komitmen untuk menghadirkan reformasi birokrasi berkelas dunia kembali ditegaskan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) melalui kegiatan orientasi bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi tahun 2024, yang digelar di Ruang Garuda, Kanwil Kemenkum Sulteng. Rabu, (4/6/2025).
Sebanyak 13 peserta mengikuti kegiatan pembekalan tersebut sebagai bagian dari pembentukan karakter dan pemahaman dasar sebagai aparatur negara.
Dalam kegiatan tersebut, dua pejabat fungsional yakni Fitriana Anas, Analis Kebijakan Ahli Muda, dan Jimmy, Analis Hukum, memberikan pembekalan dan motivasi kepada para CPNS agar sejak dini mampu memahami, menginternalisasi, dan mengoptimalkan peran serta fungsi sebagai ASN yang profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap dinamika kebijakan publik.
Dalam keterangannya, Rakhmat Renaldy, Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng menyebut bahwa CPNS merupakan tunas baru yang kehadirannya bukan hanya pelengkap struktur, melainkan sebuah harapan baru dalam pembangunan birokrasi atau tata kelola pemerintahan.
“CPNS bukan hanya pelengkap struktur birokrasi, tetapi agen transformasi yang akan membawa institusi ini ke arah yang lebih baik. Untuk itu, dibutuhkan mental siap kerja, kemampuan berpikir strategis, serta semangat kolaboratif,” terangnya.
Ia menekankan pentingnya penguasaan terhadap regulasi dan prinsip-prinsip hukum administrasi negara sebagai bekal utama dalam mendukung tugas-tugas pelayanan publik yang akuntabel dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Sebagai ASN di lingkungan Kemenkum, mereka harus menjadi garda terdepan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan responsif terhadap perubahan,” jelas Rakhmat Renaldy.
Ia juga menambahkan bahwa Kanwil Kemenkum Sulteng akan terus mendorong penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan, pendampingan, dan pembinaan berkelanjutan agar setiap aparatur, termasuk CPNS, mampu menjadi aktor perubahan dalam birokrasi hukum yang modern dan inklusif.
“Kita ingin mereka (CPNS) memahami bahwa menjadi ASN bukan sekadar status, melainkan amanah. Kinerjanya akan menentukan wajah pelayanan publik ke depan. Jika ingin birokrasi berkelas dunia, maka mereka harus memulainya dari cara berpikir, bekerja, dan melayani,” tegas Rakhmat Renaldy.
Dengan dilaksanakannya orientasi ini, para CPNS diharapkan tidak hanya memahami struktur dan sistem kerja instansi, tetapi juga mampu menumbuhkan komitmen dan etos kerja yang tinggi dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara.
HUMAS KEMENKUM SULTENG
