Palu, 21 Januari 2026 – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, memimpin Rapat Seluruh Divisi dan Bagian yang digelar di Aula Kebangsaan Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah, Rabu (21/1). Rapat ini dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Sopian, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, I Putu Dharmayasa, serta seluruh pegawai sesuai bidang tugas masing-masing.
Rapat ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan program kerja lintas divisi serta memastikan seluruh target dan kegiatan tahun berjalan dapat dilaksanakan sesuai timeline yang telah ditetapkan. Dalam pembahasan, Kakanwil menekankan pentingnya koordinasi intensif setiap bidang dengan bagian keuangan, khususnya dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Penarikan Dana (RPD) serta kesiapan anggaran dalam mendukung kegiatan strategis, termasuk persiapan penyambutan dan perjamuan Menteri maupun tamu penting lainnya yang harus dikoordinasikan secara matang, terutama dengan bendahara.
Sejumlah isu prioritas turut dibahas, antara lain percepatan penyelesaian kontrak Organisasi Bantuan Hukum (OBH), penguatan peran Kanwil sebagai pembina Indeks Reformasi Hukum (IRH) melalui kerja sama aktif dengan pemerintah daerah, serta pengelolaan kepegawaian yang lebih dinamis, termasuk perpindahan jabatan fungsional, pengusulan formasi yang dibutuhkan—khususnya perancang peraturan perundang-undangan di daerah—dan penataan struktur organisasi. Di bidang pelayanan, Kakanwil juga mendorong peningkatan potensi penerbitan sertifikat AHU, termasuk optimalisasi ketersediaan blanko dokumen apostille.
Rapat juga menyoroti pentingnya percepatan penyelesaian Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang belum rampung, khususnya dengan Polda Sulawesi Tengah, serta penguatan fungsi harmonisasi regulasi daerah dengan memetakan kembali isu-isu strategis yang dapat diregulasi. Dalam konteks Kekayaan Intelektual, dibahas penguatan regulasi daerah terkait merek kolektif, terutama untuk Koperasi Merah Putih, rencana kerja sama dengan Polda terkait pelanggaran Hak Cipta, serta pengembangan strategi komunikasi publik melalui kolaborasi dengan influencer atau content creator.
Pada aspek dukungan kesekretariatan dan kepegawaian, dibahas pula inovasi pengelolaan kinerja PPPK melalui sistem berbasis digital seperti cloud drive untuk penilaian objektif, penguatan pengusulan RKBMN secara kreatif dengan mempertimbangkan kebutuhan layanan operasional tambahan, serta tantangan ketiadaan Standar Biaya Khusus (SBK). Selain itu, peningkatan kualitas layanan publik juga didorong melalui survei kepuasan pengguna layanan AHU, KI, harmonisasi, dan penyuluhan hukum dengan pemanfaatan barcode, termasuk opsi pendampingan pengisian oleh keluarga.
Penguatan kapasitas paralegal turut menjadi perhatian, termasuk rencana penyusunan surat kerja sama dengan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum (Babel) untuk dukungan pemateri. Di sisi integritas, rapat membahas persiapan penandatanganan komitmen WBBM/WBBK dan Zona Integritas yang direncanakan pada hari Senin, dengan narasumber dari Kementerian Keuangan/KPPN yang telah meraih predikat WBBM/WBBK, serta perbaikan fasilitas kantor seperti perpustakaan guna mendukung budaya kerja yang berintegritas dan profesional.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, menegaskan bahwa rapat ini bertujuan memastikan seluruh unit bergerak selaras dan fokus pada prioritas.
“Koordinasi lintas divisi adalah kunci. Seluruh program harus berjalan terencana, terukur, dan sesuai timeline agar kinerja Kanwil benar-benar berdampak,” tegasnya.
Rakhmat Renaldy juga menekankan pentingnya kolaborasi eksternal dan inovasi layanan.
“Penguatan kerja sama dengan mitra strategis, inovasi pelayanan AHU dan KI, serta penataan SDM yang adaptif harus terus kita dorong agar pelayanan publik semakin berkualitas,” tambahnya.
Rapat ini menjadi momentum konsolidasi awal tahun untuk memperkuat sinergi internal Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah. Dengan komitmen bersama dan pengelolaan kinerja yang terarah, seluruh jajaran diharapkan mampu mengakselerasi capaian program prioritas serta meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat secara berkelanjutan.
HUMAS KEMENKUM SULTENG
