PALU – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng), Rakhmat Renaldy, turut menghadiri dan menyaksikan prosesi pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulawesi Tengah periode 2025–2030.
Prosesi pengukuhan berlangsung khidmat di Ballroom Hotel Rama, Kota Palu, dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Apindo, Shinta Widjaja Kamdani, Selasa, (6/5/2025) malam.
Dalam prosesi tersebut, Wijaya Chandra secara resmi dikukuhkan sebagai Ketua DPP Apindo Sulawesi Tengah untuk periode 2025–2030. Pengukuhan ini disambut antusias oleh berbagai pemangku kepentingan di daerah, sebagai simbol dimulainya era baru kepengurusan Apindo Sulteng yang diharapkan mampu memberikan terobosan dan kontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi daerah.
Hadir pula Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, yang memberikan sambutan dan menyatakan dukungan penuh terhadap peran strategis Apindo dalam menggerakkan roda perekonomian global yang inklusif dan berkelanjutan di daerah. Ia menekankan pentingnya sinergi antara dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat dalam memperkuat fondasi perekonomian daerah.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, dalam kesempatan itu menyampaikan komitmennya untuk menjalin kolaborasi erat dengan Apindo Sulteng, khususnya dalam peningkatan pelayanan dan perlindungan hukum bagi para pelaku usaha.
“Kami siap mendukung Apindo Sulteng dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan kondusif. Perlindungan hukum terhadap para pengusaha sangat penting dalam memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan sektor ekonomi,” ungkap Rakhmat Renaldy.
Lebih lanjut, ia menyampaikan harapan agar kepengurusan Apindo yang baru dapat memberikan kontribusi besar bagi pembangunan daerah, termasuk dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sektor industri dan investasi yang inklusif.
Dengan semangat kolaboratif yang diusung, pengukuhan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat kemitraan antara pemerintah dan dunia usaha, dalam mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai wilayah yang ramah investasi dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun global.
HUMAS KEMENKUM SULTENG
