Palu — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) melalui Bidang Kekayaan Intelektual membuka Stand Layanan Informasi dan Konsultasi Kekayaan Intelektual (KI) dalam rangka kegiatan Peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum), Rabu (4/2/2026), di Halaman Pogombo, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah.
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan pemahaman Kepala Desa se-Sulawesi Tengah mengenai pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual, khususnya dalam menjaga produk unggulan desa, karya budaya, serta inovasi masyarakat agar memiliki kepastian hukum dan nilai tambah ekonomi.
Melalui layanan konsultasi yang diberikan, para Kepala Desa memperoleh pemahaman mengenai jenis-jenis Kekayaan Intelektual yang relevan di tingkat desa, antara lain merek untuk produk lokal, hak cipta untuk karya budaya, serta paten sederhana untuk inovasi di bidang pertanian dan sektor lainnya. Selain itu, disampaikan pula peran strategis Kepala Desa dalam mendorong dan mendampingi masyarakat dalam proses pendaftaran Kekayaan Intelektual.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, dalam keterangannya menegaskan bahwa desa memiliki potensi besar yang perlu dilindungi secara hukum sejak dini.
“Perlindungan Kekayaan Intelektual di tingkat desa merupakan langkah strategis untuk menjaga potensi lokal agar tidak disalahgunakan serta dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Rakhmat Renaldy menambahkan bahwa keterlibatan Kepala Desa menjadi faktor penting dalam memperluas akses layanan Kekayaan Intelektual.
“Kepala Desa memiliki peran sentral sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat dalam menumbuhkan kesadaran hukum, termasuk dalam perlindungan Kekayaan Intelektual,” tambahnya.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sulteng menegaskan komitmennya untuk terus mendekatkan layanan Kekayaan Intelektual kepada masyarakat hingga ke tingkat desa, serta memperkuat sinergi dengan pemangku kepentingan dalam rangka mendorong perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual secara berkelanjutan di Sulawesi Tengah.
HUMAS KEMENKUM SULTENG
