PALU — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) terus memperkuat peran strategisnya dalam mendukung perumusan dan implementasi kebijakan hukum melalui pelaksanaan Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) Tahun 2026. Sebagai langkah awal, Kanwil Kemenkum Sulteng akan menggelar rapat persiapan pelaksanaan kegiatan tersebut yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 9 Maret 2026 di Aula Kebangsaan Kantor Wilayah.
Kegiatan rapat persiapan ini merupakan bagian dari upaya konsolidasi internal guna memastikan pelaksanaan FKK berjalan optimal, terarah, dan memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan kebijakan hukum di daerah. Forum Komunikasi Kebijakan sendiri merupakan wadah strategis untuk mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka pertukaran gagasan, analisis kebijakan, serta penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, Dalam keterangannya menegaskan bahwa Forum Komunikasi Kebijakan memiliki peran penting dalam membangun kebijakan hukum yang responsif dan berbasis kebutuhan masyarakat.
“Forum Komunikasi Kebijakan menjadi ruang strategis untuk mempertemukan perspektif akademik, praktisi, dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih adaptif dan solutif terhadap dinamika yang berkembang di masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa melalui forum tersebut diharapkan lahir berbagai rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses perumusan kebijakan hukum nasional.
“Melalui forum ini kita ingin memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga implementatif dan berdampak langsung bagi masyarakat,” tambahnya.
Rapat persiapan ini akan diikuti oleh jajaran pimpinan dan pejabat di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulteng yang tergabung dalam tim pelaksana kegiatan. Dalam rapat tersebut akan dibahas berbagai aspek teknis pelaksanaan FKK, mulai dari konsep kegiatan, substansi pembahasan, hingga kesiapan dukungan administratif dan operasional.
Pelaksanaan Forum Komunikasi Kebijakan menjadi salah satu bentuk dukungan Kanwil Kemenkum Sulteng terhadap program strategis Badan Strategi Kebijakan Hukum dalam memperkuat kualitas analisis serta perumusan kebijakan hukum di Indonesia.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sulteng menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan ruang dialog konstruktif yang mampu memperkaya perspektif kebijakan serta mendorong lahirnya rekomendasi kebijakan hukum yang lebih komprehensif, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
HUMAS KEMENKUM SULTENG
