Palu – Langkah strategis menuju birokrasi yang bersih dan berdaya saing terus digelorakan. Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Sulawesi Utara secara resmi membuka Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Angkatan III dan IV Tahun Anggaran 2025 secara virtual, Selasa (1/7).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Sulawesi Utara ini merupakan bagian dari program penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien melalui metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Pelatihan ini dijadwalkan berlangsung dari tanggal 1 hingga 4 Juli 2025, dan diikuti oleh peserta dari berbagai kantor wilayah se-Indonesia Timur.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Kemenkum secara resmi membuka kegiatan ini dengan penekanan pentingnya integritas dan pengendalian risiko sebagai fondasi pelayanan publik yang berkualitas.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng , Rakhmat Renaldy, Dalam Keterangannya menyambut baik pelaksanaan pelatihan ini dan menyampaikan apresiasinya terhadap upaya peningkatan kapasitas pegawai di bidang pengendalian internal.
“Pelatihan ini merupakan bentuk investasi pengetahuan yang sangat strategis untuk membangun budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Kemenkum. Kami di Sulawesi Tengah berkomitmen mengimplementasikan SPIP secara menyeluruh dalam setiap lini kerja,” ujar Rakhmat Renaldy.
Lebih lanjut, Rakhmat Renaldy Juga menegaskan Dan menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya pelatihan ini dan menegaskan pentingnya SPIP sebagai bagian dari sistem deteksi dini dalam menjaga integritas instansi pemerintah.
“SPIP adalah tulang punggung birokrasi modern. Ini bukan hanya tentang kepatuhan administratif, tapi tentang menciptakan budaya kerja yang sehat, terukur, dan berorientasi pada hasil. Kanwil Kemenkum Sulteng berkomitmen menjadikan SPIP sebagai bagian dari DNA organisasi,” tegas Rakhmat.
Kehadiran para Kepala Kantor Wilayah dari berbagai provinsi seperti Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat menandai sinergi dan keseriusan jajaran Kemenkum dalam memperkuat sistem pengawasan internal.
Melalui pelatihan ini, diharapkan seluruh peserta dapat membawa perubahan nyata dalam sistem kerja di daerah masing-masing, memperkuat sistem deteksi dini terhadap potensi penyimpangan, serta membangun tata kelola yang lebih efektif dan berorientasi pada hasil.
Humas Kemenkum Sulteng
