PALU – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) menjadikan awal Tahun 2026 sebagai momentum konsolidasi internal dan penguatan kinerja organisasi. Hal tersebut ditegaskan dalam Rapat Seluruh Divisi dan Bagian yang dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum Suteng, Rakhmat Renaldy, dan digelar di Aula Kebangsaan Kanwil Kemenkum Sulteng, Rabu (21/1/2026).
Rapat ini dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Sopian, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, I Putu Dharmayasa, serta seluruh pegawai sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Kegiatan tersebut menjadi forum strategis untuk menyelaraskan program kerja lintas divisi, memastikan kesiapan anggaran, serta mengawal seluruh target kinerja agar berjalan sesuai timeline yang telah ditetapkan.
Dalam arahannya, Rakhmat Renaldy menekankan pentingnya koordinasi intensif antarbidang, khususnya dengan bagian keuangan, guna memastikan kesiapan Rencana Penarikan Dana (RPD) dan dukungan anggaran terhadap seluruh kegiatan strategis. Termasuk di dalamnya, kesiapan penyambutan dan perjamuan Menteri maupun tamu penting lainnya yang harus direncanakan secara matang dan terkoordinasi dengan bendahara.
“Koordinasi lintas divisi adalah kunci. Seluruh program harus berjalan terencana, terukur, dan sesuai timeline agar kinerja Kanwil benar-benar berdampak,” tegas Rakhmat Renaldy.
Sejumlah isu prioritas turut menjadi pembahasan dalam rapat tersebut, antara lain percepatan penyelesaian kontrak Organisasi Bantuan Hukum (OBH), penguatan peran Kanwil sebagai pembina Indeks Reformasi Hukum (IRH) melalui kerja sama aktif dengan pemerintah daerah, serta penataan manajemen kepegawaian yang lebih adaptif. Hal ini mencakup perpindahan jabatan fungsional, pengusulan formasi yang dibutuhkan—khususnya perancang peraturan perundang-undangan di daerah—serta penguatan struktur organisasi.
Di bidang pelayanan hukum, Rakhmat Renaldy mendorong optimalisasi potensi penerbitan sertifikat Administrasi Hukum Umum (AHU), termasuk memastikan ketersediaan blanko dokumen apostille guna mendukung peningkatan kualitas layanan publik. Selain itu, dibahas pula percepatan penyelesaian Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang belum rampung, khususnya dengan Polda Sulawesi Tengah, serta penguatan fungsi harmonisasi regulasi daerah melalui pemetaan isu-isu strategis yang dapat diregulasi.
Dalam konteks Kekayaan Intelektual, rapat menyoroti penguatan regulasi daerah terkait merek kolektif, khususnya bagi Koperasi Merah Putih, rencana kerja sama dengan Polda Sulawesi Tengah terkait penanganan pelanggaran Hak Cipta, serta pengembangan strategi komunikasi publik melalui kolaborasi dengan influencer atau content creator sebagai sarana edukasi hukum yang lebih adaptif.
Aspek kesekretariatan dan kepegawaian juga menjadi perhatian serius. Rapat membahas inovasi pengelolaan kinerja PPPK melalui sistem digital berbasis cloud drive untuk penilaian yang lebih objektif, penguatan pengusulan RKBMN secara kreatif dengan mempertimbangkan kebutuhan layanan operasional tambahan, serta tantangan yang dihadapi akibat belum tersedianya Standar Biaya Khusus (SBK).
Selain itu, peningkatan kualitas layanan publik didorong melalui survei kepuasan pengguna layanan di bidang AHU, KI, harmonisasi regulasi, dan penyuluhan hukum dengan pemanfaatan barcode, termasuk opsi pendampingan pengisian survei oleh keluarga pengguna layanan. Penguatan kapasitas paralegal juga menjadi agenda penting, termasuk rencana penyusunan kerja sama dengan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum (Babel) untuk dukungan narasumber dan materi pelatihan.
Di bidang integritas, rapat turut membahas persiapan penandatanganan komitmen WBBM/WBBK dan Zona Integritas yang direncanakan pada hari Senin mendatang, dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian Keuangan/KPPN yang telah meraih predikat WBBM/WBBK. Perbaikan fasilitas kantor, seperti penguatan fungsi perpustakaan, juga didorong untuk mendukung budaya kerja yang profesional dan berintegritas.
Menutup rapat, Rakhmat Renaldy menegaskan bahwa Tahun 2026 harus dimaknai sebagai tahun peningkatan kualitas dan akselerasi kinerja.
“Penguatan kerja sama dengan mitra strategis, inovasi pelayanan AHU dan KI, serta penataan SDM yang adaptif harus terus kita dorong agar pelayanan publik semakin berkualitas,” tambahnya.
Rapat ini menjadi momentum konsolidasi awal tahun bagi seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah untuk bergerak lebih fokus, terarah, dan berorientasi hasil. Dengan komitmen bersama dan pengelolaan kinerja yang terukur, Kanwil Kemenkum Sulteng optimistis mampu meningkatkan performa organisasi serta memberikan pelayanan hukum yang semakin profesional dan berdampak bagi masyarakat.
HUMAS KEMENKUM SULTENG
