Jakarta - Menjadi seorang pemimpin bukanlah jalan yang mudah. Bertekad dengan semboyan Belanda ‘leiden is lijden’ yang memiliki makna memimpin adalah menderita, seorang pahlawan nasional bernama Agus Salim berhasil paripurna menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin.
Wakil Menteri Hukum (Wamenkum), Edward O.S. Hiariej, saat melantik dan mengambil sumpah pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Hukum (Kemenkum) mengangkat kisah moral tentang sosok Agus Salim, seseorang yang memiliki gaya hidup sederhana dan sangat bersahaja, diplomat ulung dan mantan Menteri Luar Negeri, serta menguasai sembilan bahasa tanpa pendidikan formal.
Mengawali kisahnya, cerita pria yang akrab disapa Eddy ini, dalam autobiografi Agus Salim, kalimat pertama yang tertera di bukunya itu berupa tulisan dalam bahasa Belanda, ‘leiden is lijden’, memimpin itu adalah menderita.
“Mengapa pemimpin itu menderita? Setidaknya ada tiga hal. Pertama, pemimpin itu melayani, bukan dilayani. Bagaimana kita menjalankan fungsi pelayanan publik, tata nilai apa yang ada di dalam pelayanan publik,” katanya di Graha Pengayoman, Rabu (09/07/2025) pagi.
Yang kedua menurut Agus Salim, pemimpin itu adalah sosok yang mengayomi, melindungi, dan bertanggung jawab penuh atas tugas dan kewajibannya, tanpa melempar kesalahan atau tanggung jawab kepada orang lain.
“Dalam suatu kesempatan, saya pernah bertanya kepada Profesor Muladi, mantan Menteri Kehakiman. Saya tanya begini kepada beliau, ‘Pak Muladi, bapak ini kan bekerja dengan lima presiden, kira-kira menurut bapak, dari pandangan pribadi bapak, bapak paling aman dan nyaman bekerja dengan siapa?’,” kata Eddy.
“Beliau jawab (bekerja) dengan Pak Soeharto. Karena begitu jadi menteri, ia (Muladi) dipanggil, dikasih tugas. Ketika sudah bekerja sesuai dengan tugas, (jika) ada dampak, ada gejolak, Pak Soeharto mengatakan ‘Itu bukan tanggung jawab you, (tapi) tanggung jawab saya sebagai pemimpin’,” lanjut Wamenkum.
“Jadi beliau merasa aman dan nyaman. Pemimpin seperti itu mengayomi. Itu yang kita butuhkan untuk memajukan kementerian ini,” ujar Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ini.
Terakhir, pemimpin itu mampu menjadi suri tauladan, sebagai panutan bagi yang dipimpin. Eddy menjelaskan bahwa kemajuan dan keberhasilan Kemenkum ini bukanlah di tangan segelintir orang, tapi di tangan kita semua untuk mengelola kementerian ini dengan baik, dengan hati nurani, penuh rasa tanggung jawab, ikhlas, tulus, dan sabar, demi kepentingan bangsa dan negara.
“Saya yakin, karena bapak/ibu yang dilantik hari ini berdasarkan prestasi yang bapak/ibu miliki. Bapak/ibu akan bisa bekerja dengan baik, memenuhi tidak hanya harapan pimpinan, tapi harapan bangsa dan negara untuk memajukan Kemenkum,” ujarnya.
Wamenkum mengaku menggunakan manajemen talenta sebagai dasar pelaksanaan promosi dan mutasi pegawai. Dalam manajemen talenta, terdapat sembilan boks manajemen talenta atau juga dikenal sebagai sembilan boks matriks. Boks ini nantinya adalah alat yang digunakan untuk mengklasifikasikan pegawai berdasarkan tingkat kinerja dan potensi mereka.
“Bapak/ibu yang dilantik pada hari ini rata-rata berada pada boks sembilan dan boks delapan. Jadi kami mengangkat bapak/ibu itu bukan berdasarkan like and dislike, tapi betul-betul berdasarkan kinerja, dan kami melihat track record bapak/ibu selama menjabat,” jelas Eddy.
Mendukung semangat ini, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, turut menyampaikan pandangannya mengenai filosofi “leiden is lijden” dalam konteks tugas-tugas pelayanan hukum di daerah.
“Falsafah bahwa memimpin adalah menderita bukanlah sebuah retorika, melainkan kenyataan yang harus diterima dengan tulus. Menjadi pemimpin di daerah berarti siap bekerja dalam keterbatasan, namun tetap memberikan pelayanan terbaik. Karena sejatinya, pemimpin yang baik adalah mereka yang hadir dalam kesulitan, bukan hanya dalam kemudahan,” ujar Rakhmat Renaldy.
Ia juga menekankan bahwa pemimpin di Kemenkumham, baik di pusat maupun daerah, harus terus menjaga integritas, menjadi teladan, dan menciptakan ekosistem kerja yang humanis namun berorientasi hasil.
“Kepemimpinan bukan tentang jabatan, melainkan tentang pengabdian. Dan pengabdian itu sering kali menuntut pengorbanan pribadi demi kemaslahatan yang lebih besar,” tutup Rakhmat Renaldy.
Pelantikan ini menandai langkah awal bagi para pejabat yang baru dilantik untuk memperkuat transformasi birokrasi Kemenkumham menjadi organisasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
Terdapat 22 Pegawai Negeri Sipil yang dilantik sebagai Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kemenkum dan nantinya akan ditempatkan di berbagai lokasi, baik pusat ataupun wilayah.
HUMAS KEMENKUM SULTENG
