Palu — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) menegaskan komitmennya dalam mendorong stabilitas regulasi dan kemudahan layanan hukum sebagai bagian dari upaya memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi daerah.
Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, yang hadir dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah di Sriti Convention Hall, Jumat (28/11/2025) malam.
PTBI yang mengusung tema “Tangguh dan Mandiri: Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan” menjadi ruang strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lain untuk menilai kinerja ekonomi 2025 serta menata langkah ke depan. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulteng, Miftachul Choiri, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah dinamika global yang tidak menentu.
Dalam paparannya, Miftachul menyebut ekonomi Sulawesi Tengah tumbuh 7,679%, jauh melampaui pertumbuhan nasional sebesar 5,04%, menjadikan Sulteng sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di Indonesia. Sektor industri logam dasar, peningkatan kapasitas produksi kawasan industri, serta kinerja ekspor turut memberikan kontribusi besar. Sementara itu, sektor pertanian juga tetap menjadi penopang konsumsi masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga.
Meski demikian, tantangan terkait inflasi, pemerataan pertumbuhan, dan peningkatan kualitas SDM masih perlu menjadi perhatian bersama. Asisten II Setdaprov Sulteng, Fahrudin D. Yambas, menegaskan bahwa capaian ekonomi 2025 harus dibaca sebagai momentum memperkuat arah pembangunan daerah. “Angka pertumbuhan ini menunjukkan bahwa kerja bersama kita memberikan dampak nyata. Dan ini harus terus diperkuat,” ujarnya.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menegaskan bahwa sektor hukum memiliki peran penting dalam mendukung iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi.
“Kepastian hukum adalah fondasi utama tumbuhnya investasi. Ketika regulasi tertib, layanan hukum mudah diakses, dan penegakan aturan berjalan baik, maka ekonomi daerah akan semakin kuat dan berdaya saing,” tegas Rakhmat Renaldy.
Ia juga menambahkan bahwa Kanwil Kemenkum Sulteng akan terus mempercepat harmonisasi produk hukum daerah, memperluas edukasi hukum masyarakat, dan memastikan layanan administrasi hukum berjalan transparan dan akuntabel.
“Kami hadir malam ini untuk memastikan bahwa sektor hukum ikut menjadi bagian dari solusi memperkuat stabilitas ekonomi Sulawesi Tengah. Hukum yang baik akan melindungi pelaku usaha, masyarakat, sekaligus mendukung pemerintah daerah dalam mencapai target pembangunan,” ujarnya.
PTBI 2025 ditutup dengan harapan agar seluruh pemangku kepentingan terus memperkuat sinergi demi menjaga Sulteng tetap menjadi daerah dengan pertumbuhan ekonomi kuat, inklusif, dan berkelanjutan.
HUMAS KEMENKUM SULTENG
