Palu — Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tengah mengikuti kegiatan sosialisasi PermenPAN-RB Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) yang diselenggarakan secara daring melalui ZOOM pada Kamis, 12 Desember 2025. Kegiatan tersebut berpusat di Biro Sumber Daya Manusia dan Kepatuhan Hukum (BSK Hukum) dan diikuti oleh seluruh jajaran pengelola pengaduan di lingkungan Kementerian Hukum.
Dalam pemaparannya, narasumber memaparkan hasil kajian evaluasi pengelolaan pengaduan yang menunjukkan capaian positif dalam implementasi SP4N-LAPOR!. Penguatan pemanfaatan teknologi, konsistensi pelaporan, serta penerapan prinsip cepat, mudah, dan transparan telah meningkatkan nilai implementasi dengan rentang 4,2 sampai 4,7. Temuan tersebut mencerminkan dominasi skor “sangat setuju” pada hampir seluruh indikator yang dievaluasi.
Namun di balik capaian tersebut, kegiatan juga mengidentifikasi sejumlah hambatan struktural dan teknis yang menjadi tantangan bagi lembaga. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan fitur aplikasi, mekanisme auto-close yang belum optimal, variasi kompetensi SDM pengelola, beban kerja antar-unit yang tidak merata, serta koordinasi lintas-unit yang masih berjalan manual. Perubahan regulasi dari PermenPAN-RB Nomor 62 Tahun 2018 ke PermenPAN-RB Nomor 5 Tahun 2025 turut menuntut penyelarasan kebijakan internal dan mekanisme pengelolaan pengaduan.
Dalam analisis berdasarkan indikator William N. Dunn, ditemukan bahwa efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan mekanisme tindak lanjut laporan masih perlu diperkuat. Kendala teknis seperti keterlambatan notifikasi, ketidaktersediaan PIC khusus di beberapa unit, dan kurangnya pemanfaatan dashboard menjadi perhatian utama yang harus segera dibenahi. Ombudsman RI turut menekankan urgensi integrasi pengelolaan pengaduan, pemanfaatan data sebagai dasar kebijakan, serta koordinasi yang lebih kuat melalui jaringan focal point. Integrasi SP4N-LAPOR! dan SIMPeL Ombudsman juga menegaskan pentingnya responsivitas dalam penanganan laporan masyarakat.
Kakanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, dalam keterangannya menegaskan bahwa penguatan pengelolaan pengaduan merupakan aspek penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Sosialisasi ini menjadi langkah strategis bagi kami dalam memastikan seluruh unit memahami regulasi baru dan mampu meningkatkan kualitas layanan berbasis pengaduan masyarakat,” ujarnya.
Rakhmat Renaldy juga menerangkan bahwa Kanwil berkomitmen untuk melakukan penyesuaian kebijakan internal.
“Kami akan memperkuat peran PIC, memaksimalkan monitoring dashboard, dan memperbaiki mekanisme tindak lanjut agar setiap laporan masyarakat dapat diselesaikan lebih cepat, transparan, dan akuntabel,” tambahnya.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan seluruh unit kerja, termasuk Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah, mampu memperbaiki tata kelola pengelolaan pengaduan secara menyeluruh. Selain itu, diperlukan langkah konkret seperti penguatan SDM, optimalisasi dokumentasi digital, dan modernisasi infrastruktur layanan untuk mendukung implementasi PermenPAN-RB Nomor 5 Tahun 2025 dengan lebih maksimal.
HUMAS KEMENKUM SULTENG
